DPRD Surabaya Minta Polemik RM Ayam Goreng Ny Suharti Tuntas dengan Transparan dan Humanis
- Penulis : Ade Resty
- | Kamis, 06 Agu 2026 20:02 WIB
selalu.id - Polemik dugaan ketidaksesuaian pembayaran pajak Rumah Makan (RM) Ayam Goreng Ny. Suharti Surabaya terus bergulir.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya untuk segera mengumumkan hasil klarifikasi kepada publik secara terbuka.
Fathoni menilai, persoalan ini sudah menyita perhatian masyarakat luas sehingga tidak lagi bisa diselesaikan sekadar sebagai urusan internal Pemkot Surabaya.
Pemerintah daerah dipandang perlu memberikan penjelasan yang transparan mengenai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.
"Seluruh pelaku usaha di Kota Surabaya harus meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak dan retribusi karena hasilnya digunakan untuk pembangunan kota," tegas Fathoni saat ditemui di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (6/8/2026).
Edukasi dan Sanksi Tegas
Keterbukaan informasi dari Bapenda, lanjut Fathoni, sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menjadi sarana edukasi bagi para wajib pajak agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya.
Baca Juga: Tiga Direksi PDAM Surabaya Resmi Berganti, Berikut Namanya
Ia menegaskan, apabila dari hasil pemeriksaan terbukti ada kekurangan pembayaran pajak, Bapenda harus mengambil langkah tegas sesuai aturan yang berlaku, termasuk menerapkan sanksi administratif dan denda.
Tak hanya itu, Fathoni juga mendorong Bapenda untuk menerapkan penagihan secara retroaktif jika temuan menunjukkan adanya kewajiban pajak yang belum dipenuhi dalam beberapa tahun terakhir.
"Kalau memang ada dugaan kurang bayar, saya berharap Bapenda melakukan penagihan secara retroaktif sesuai data yang dimiliki. Yang terpenting, potensi penerimaan daerah bisa dipulihkan secara maksimal," jelasnya.
Dorong Pendekatan Humanis
Kendati mendorong penegakan aturan secara mutlak, politisi Golkar tersebut mengingatkan Pemkot Surabaya agar tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menyelesaikan masalah ini.
Menurutnya, tindakan ekstrem seperti penutupan tempat usaha tidak sepatutnya menjadi pilihan utama apabila pelanggaran yang ditemukan masih bersifat administratif.
"Kalau berkaitan dengan potensi pendapatan asli daerah, saya berharap dilakukan pendekatan yang humanis, bukan represif. Yang penting, kekurangan pajaknya ditagihkan sesuai ketentuan sehingga hak pemerintah daerah tetap terpenuhi," tandas Fathoni.
Editor : Zein Muhammad
