selalu.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Cipayung Plus menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Surabaya, Senin (15/6/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan nasional, mulai dari harga BBM, tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga revisi Undang-Undang Polri.
Baca juga: IIFEX dan ALLPACK Surabaya 2026, Cara Krista Exhibitions Dukung Ekonomi Jatim
Aksi yang diikuti dari HMI, GMKI, IMM, dan GMNI Surabaya itu diterima langsung oleh sejumlah fraksi Gerindra yakni Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiar Rifai, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyamoko, hingga Anggota Komisi A Azhar Kahfi.
Ketua HMI Cabang Surabaya, Moch Elok Hakan Multazam mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk respons atas keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak langsung pada kehidupan rakyat.
“Kami membawa tuntutan terkait melemahnya nilai rupiah, persoalan BBM, dugaan praktik jual beli titik dapur MBG di Surabaya dan Jawa Timur, serta meminta evaluasi terhadap Undang-Undang Polri,” jelasnya.
Elok mengatakan tuntutan tersebut disusun berdasarkan hasil kajian dan aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan, mulai pelaku UMKM, pedagang kecil, pengemudi ojek online hingga ibu rumah tangga.
Mahasiswa juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan APBN dan menekan pemborosan belanja negara.
Mereka menilai besarnya belanja pemerintahan menjadi salah satu faktor yang membebani keuangan negara.
Baca juga: Mahasiswa hingga Dosen Surabaya Minta Militer Kembali ke Barak, HAM juga Disorot
Dalam aksinya, mahasiswa memberikan tenggat waktu 14 hari kepada DPRD Surabaya untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan.
“Jika dalam 14 hari tidak ada tindak lanjut dan hanya berhenti pada komitmen, maka kami akan turun lagi dengan massa yang lebih besar,” tegas Elok.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiar Rifai menyatakan sebagian besar aspirasi yang disampaikan mahasiswa merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Meski demikian, DPRD Surabaya siap meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak terkait.
Baca juga: Komitmen HGI dalam Majukan Domino Lewat Piala Wali Kota Surabaya
“Ada banyak tuntutan yang memang menjadi ranah pemerintah pusat. Namun kami mendukung aspirasi teman-teman mahasiswa, terutama terkait perbaikan tata kelola program MBG,” ujarnya.
Bahtiar menilai evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG perlu dilakukan menyusul sejumlah persoalan yang mencuat di tingkat nasional.
Pihaknya memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan dicatat secara resmi melalui sekretariat DPRD Surabaya sebelum diteruskan kepada pemerintah pusat maupun lembaga terkait.
“Kami akan bangun komunikasi dengan teman-teman mahasiswa. Aspirasi ini akan kami proses sesuai mekanisme yang ada dan akan kami teruskan kepada pemerintah pusat,” tandasnya.
Editor : Zein Muhammad