selalu.id - Persoalan kemiskinan hingga banjir tahunan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pasuruan saat melakukan audiensi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Jakarta, Rabu (20/5/2026). Dalam pertemuan itu, Pemkab Pasuruan memaparkan sejumlah persoalan mendesak yang dinilai membutuhkan dukungan pemerintah pusat agar penanganannya bisa berjalan lebih cepat.
Audiensi berlangsung di Kantor Wakil Kepala BP Taskin dan dihadiri langsung Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule bersama Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas Novrizal Tahar.
Baca juga: OMIPAS Pasuruan Resmi Digelar, Dorong Kualitas Akademik-Prestasi Siswa Madrasah
Di hadapan BP Taskin, Bupati Pasuruan Mochamad Rusdi Sutejo mengungkapkan angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan masih cukup tinggi. Dari total sekitar 1,7 juta penduduk, sebanyak 342 ribu jiwa atau sekitar 20 persen masuk kategori masyarakat miskin.
Meski demikian, Pemkab Pasuruan menilai daerahnya memiliki kekuatan ekonomi yang potensial. Sektor perikanan, pertanian, kawasan industri hingga industri cerutu disebut mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk produk cerutu yang telah menembus pasar ekspor.
“Dari total 1,7 juta penduduk, sekitar 342.000 jiwa atau 20 persen masuk kategori warga miskin,” kata kepala daerah yang akrab disapa Mas Rusdi itu.
Selain persoalan ekonomi, kebutuhan rumah layak huni juga menjadi sorotan. Pemkab Pasuruan mencatat masih ada sekitar 10 ribu rumah tidak layak huni yang membutuhkan perbaikan. Namun keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah hanya mampu memperbaiki sekitar 400 unit rumah setiap tahun.
Baca juga: Wabup Pasuruan Hadiri Jambore Perhutanan Sosial Jatim 2026, Hilirisasi Produk Hutan jadi Sorotan
Tak hanya itu, masalah banjir yang selama ini melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pasuruan turut dibahas dalam audiensi tersebut. Menurut Mas Rusdi, penyempitan sungai menjadi salah satu penyebab utama banjir yang terus berulang.
“Banjir terjadi karena sungai menyempit dari lebar 12 meter menjadi hanya 5 meter,” ujarnya.
Karena normalisasi sungai menjadi kewenangan pemerintah provinsi, Pemkab Pasuruan meminta dukungan BP Taskin untuk membantu proses koordinasi lintas instansi agar penanganan bisa segera dilakukan.
Baca juga: Bupati Pasuruan Lantik 80 Pejabat Pemkab, Berikut Daftar Namanya
Persoalan keselamatan di perlintasan kereta api juga ikut diajukan. Pemerintah daerah meminta dukungan pembangunan jembatan layang maupun terowongan di titik perlintasan yang dinilai rawan kecelakaan.
Menanggapi hal tersebut, BP Taskin menyatakan siap membantu Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menjembatani koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum. Upaya pengentasan kemiskinan juga disebut tidak hanya fokus pada bantuan fisik, tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan kerja hingga persiapan calon pekerja migran.
Dalam audiensi itu, Pemkab Pasuruan juga memaparkan kesiapan sistem “Satu Data” yang digunakan untuk memadukan data warga miskin dari berbagai sumber. BP Taskin meminta agar pembaruan data dilakukan secara rinci hingga mencantumkan nama dan alamat lengkap penerima bantuan agar program pemerintah lebih tepat sasaran.
Editor : Redaksi