selalu.id - Konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, kini mulai berdampak pada perekonomian Indonesia.
Salah satu imbas yang paling terasa adalah lonjakan harga plastik yang mencapai 30 hingga 80 persen hingga April 2026.
Baca juga: Demo Mahasiswa di Surabaya: Usai Seruan Reformasi, Eh Langsung Bubar
Kenaikan ini dipicu terganggunya pasokan minyak dunia, yang menjadi bahan baku utama industri plastik.
Di sisi lain, Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku plastik hingga sekitar 60 persen, sehingga gejolak global langsung mempengaruhi harga di dalam negeri.
Pakar Ekonomi Koperasi dan UMKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Atik Purmiyati mengatakan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), khususnya makanan dan minuman, menjadi yang paling terdampak.
“UMKM sangat bergantung pada kemasan plastik. Kenaikan harga ini otomatis menambah biaya produksi dan berpotensi menggerus keuntungan usaha,” katanya, Jumat (10/4/2026).
Menurut Atik, kondisi tersebut semakin berat karena keterbatasan modal dan sumber daya manusia yang dimiliki pelaku UMKM dalam merespons kenaikan harga yang terjadi secara mendadak.
Atik pun mendorong pelaku usaha untuk melakukan berbagai strategi adaptasi agar tetap bertahan.
Baca juga: Mahasiswa Unair Pilih Menjauh saat Seruan Reformasi Demo di Grahadi Surabaya
Di antaranya dengan mengurangi volume produk tanpa menaikkan harga, memperluas pasar, hingga beralih ke kemasan ramah lingkungan seperti bahan biodegradable berbasis pati jagung, tebu, singkong (cassava bag), dan serat nanas.
Namun demikian, penggunaan kemasan ramah lingkungan dinilai masih belum masif di kalangan UMKM. Karena itu, diperlukan edukasi yang lebih luas, baik kepada pelaku usaha maupun konsumen.
“Perubahan perilaku konsumen juga penting. Misalnya dengan membawa tas belanja sendiri, menggunakan sistem isi ulang, atau wadah makanan pribadi. Ini bisa mendorong produsen beradaptasi,” jelasnya.
Selain itu, Atik menyarankan pelaku UMKM untuk melakukan pembelian bahan kemasan secara kolektif agar mendapatkan harga lebih murah melalui skema ekonomi skala (economies of scale).
Baca juga: BEM FEB Unair Bersuara Keras soal Ekonomi RI dan Pilih Tak Demo di Jalanan
Dari sisi kebijakan, pemerintah diminta mengambil peran aktif sebagai regulator pasar untuk menahan laju kenaikan harga plastik.
Langkah yang bisa dilakukan antara lain pengawasan distribusi bahan baku, pengendalian spekulasi harga, serta pemberian insentif bagi industri hulu agar pasokan tetap stabil.
“UMKM menyumbang sekitar 60–61 persen terhadap PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Tapi tidak semua punya daya tahan yang sama, sehingga perlu dukungan bersama agar tetap bertahan di tengah gejolak global,” pungkas Atik.
Editor : Zein Muhammad