selalu.id – Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan bantuan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta yang berasal dari keluarga prasejahtera atau masuk kategori Desil 1 hingga 5. Kebijakan ini disiapkan untuk mencegah mahasiswa putus kuliah akibat keterbatasan biaya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan kebijakan tersebut setelah menerima laporan dari sejumlah rektor perguruan tinggi swasta yang tergabung dalam Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Jawa Timur. Dalam pertemuan itu terungkap banyak mahasiswa PTS dari keluarga miskin terancam drop out karena menunggak UKT.
Baca juga: Tak Lagi Jalur Masuk Kampus, Skema Beasiswa Surabaya Mulai 2026 Bakal Berubah Total
“Yang seharusnya saya sentuh sesuai sumpah saya sebagai wali kota adalah mengentaskan kemiskinan. Itu berarti saya juga harus membantu mahasiswa di PTS agar mereka bisa menjadi sarjana dan mengubah nasib keluarganya,” kata Eri, Senin (26/1/2026).
Eri menyebutkan, berdasarkan data sementara dari para rektor, jumlah mahasiswa PTS yang berasal dari keluarga Desil 1 hingga 5 mencapai ratusan orang. Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, jumlah mahasiswa dari keluarga prasejahtera tercatat sekitar 300 orang.
Menindaklanjuti temuan tersebut, Eri meminta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya untuk melakukan sinkronisasi data mahasiswa PTS dengan basis data Pemkot Surabaya.
“Nanti data mahasiswa dari PTS yang masuk Desil 1–5 akan kami cocokkan dengan data pemkot. Setelah itu, akan diberikan bantuan UKT,” ujarnya.
Menurut Eri, bantuan UKT tidak hanya diberikan kepada mahasiswa baru, tetapi juga mahasiswa aktif yang mengalami kesulitan membayar biaya kuliah. Program ini menjadi bagian dari penguatan kebijakan Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana di Kota Surabaya.
Baca juga: Anak Pejabat Dapat UKT Rp15 Juta, Program Beasiswa Pemuda Tangguh Kota Surabaya Disorot
“Bukan hanya yang baru kuliah, tetapi yang masih aktif dan tidak mampu membayar UKT akan kita tutup. Jangan sampai ada mahasiswa yang kehilangan semangat kuliah hanya karena persoalan biaya,” tegasnya.
Eri menambahkan, bantuan UKT bagi mahasiswa PTS dari keluarga Desil 1 hingga 5 tidak dibatasi kuota. Pemkot Surabaya juga memberikan kebebasan bagi calon mahasiswa untuk memilih PTS di Surabaya selama memenuhi kriteria dan lolos proses seleksi.
Sementara itu, Ketua ABP-PTSI Jawa Timur, Budi Endarto, menilai langkah Pemkot Surabaya sebagai terobosan dalam upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi keluarga miskin. Menurutnya, mahasiswa dari keluarga prasejahtera justru banyak menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta.
Baca juga: Bantuan Beasiswa Pemkot Surabaya Tak Menutup UKT, DPRD Ingatkan Kampus Tak Membebani
“Ini bisa menjadi gerakan yang revolusioner. Fakta di lapangan menunjukkan keluarga Desil 1–5 justru banyak berada di perguruan tinggi swasta,” ujar Budi yang juga Rektor Universitas Wijaya Putra.
Ia berharap bantuan pendidikan dari Pemkot Surabaya tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat miskin melalui peran aktif perguruan tinggi swasta.
“Kami siap berkontribusi dan mengawal agar target Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana benar-benar tercapai,” pungkasnya.
Editor : Ading