selalu.id – Anggota DPRD Surabaya, Imam Syafii, melontarkan kritik keras kepada Pemerintah Kota Surabaya dalam Rapat Paripurna Tanggapan atau Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2026, Selasa (14/10/2025).
Baca juga: Diduga Ada Penyimpangan Pengadaan Laptop untuk Pesantren, Tiga Unsur Jawa Timur Disorot
Dalam rapat tersebut, Imam menyoroti rendahnya realisasi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD serta menyinggung maraknya kegiatan seremonial dan kurangnya transparansi terkait pinjaman daerah.
Rapat paripurna yang semula dijadwalkan untuk mendengarkan tanggapan langsung Wali Kota Eri Cahyadi akhirnya diwakili oleh Wakil Wali Kota Armuji (Cak Ji).
“Sebetulnya ini mau saya sampaikan langsung ke Pak Eri, karena biasanya Wali Kota yang hadir. Tapi karena yang mewakili Cak Ji, ya saya sampaikan ke njenengan,” ujar Imam di hadapan peserta rapat.
Ia menilai kondisi fiskal Pemkot Surabaya perlu dievaluasi ulang. Menurutnya, pendapatan transfer dari pemerintah pusat terus menurun, namun masih ada rencana pinjaman baru yang justru memicu pertanyaan publik.
“Transfer dari pusat berkurang, tapi Pemkot masih sempat pinjam. Kami mohon, selama 2025 yang banyak kegiatan seremonial itu bisa dikurangi dulu,” kata Imam.
Imam menegaskan pentingnya transparansi utang daerah agar publik dapat ikut mengawasi penggunaannya.
“Soal pinjaman, kami minta transparansi dan akuntabilitas. Akad pinjamannya di Bank Jatim maupun pusat harus diumumkan ke publik. Besaran, bunga, dan mekanisme pembayarannya seperti apa, itu harus jelas,” tegasnya.
Politikus Partai NasDem itu juga menyoroti rendahnya realisasi Pokir hasil reses anggota DPRD yang merupakan aspirasi langsung dari warga.
Baca juga: Rapor Merah Dari DPRD Surabaya untuk Setahun Kepemimpinan Eri-Armuji
“Kami ini sering dibilang tidak menyampaikan aspirasi masyarakat. Padahal kami turun ke lapangan, reses menjaring usulan warga, tapi kenyataannya realisasi Pokir rendah bahkan ada yang tidak terealisasi sama sekali,” ujarnya.
Menurut Imam, kondisi itu menyulitkan anggota dewan dalam mempertanggungjawabkan kerja mereka kepada masyarakat.
“Bagaimana kami mau mempertanggungjawabkan ke masyarakat kalau usulan mereka tak dijalankan? Kalau ada alasan hukum, ayo dibuka. Tapi jangan alasan yang tidak jelas,” katanya.
Ia juga menyampaikan pesan langsung kepada Armuji agar ikut menyuarakan aspirasi masyarakat yang belum terealisasi, baik melalui perannya sebagai wakil wali kota maupun lewat kanal YouTube pribadinya yang dikenal aktif.
“Selama ini Cak Ji kan sering membersamai masyarakat, jadi penghubung. Kalau bisa, bantu kami suarakan aspirasi warga yang belum terealisasi. Syukur-syukur bisa lewat kanal YouTube njenengan yang subscribernya banyak,” selorohnya disambut tawa peserta rapat.
Baca juga: Pengakuan Istri Siri Kusnadi dalam Kasus Korupsi Pokir DPRD Jatim: Dapat Rumah hingga Mobil Mewah
Imam menegaskan, DPRD tidak menuntut pengelolaan dana hibah atau anggaran langsung, melainkan memastikan agar program hasil reses benar-benar dijalankan oleh dinas terkait.
“Kami senang kalau tidak pegang uangnya, asal program hasil reses bisa dijalankan. Nilainya juga tidak seberapa, tapi dampaknya besar bagi warga,” tutupnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Armuji menyatakan siap meneruskan seluruh masukan DPRD kepada Wali Kota Eri Cahyadi.
“Pesan-pesan dari Pak Imam nanti akan saya sampaikan kepada Wali Kota. Awak dewe iki kan wakil wali kota, diperintah untuk mewakili. Jadi semua masukan tadi pasti saya teruskan,” kata Armuji.
Editor : Ading