selalu.id – DPRD Jawa Timur tengah mencari solusi atas dampak pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp2,8 triliun. Kondisi ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono, dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
Baca juga: Transformasi Korupsi di DPRD Jatim: Dari P2SEM, Pokir hingga Fee Istri Siri
Deni menegaskan pentingnya mengelola situasi ini agar tidak menambah beban masyarakat. "Kuncinya adalah bagaimana kemudian ini bisa kita kerjakan sebaik-baiknya, tidak menambah beban rakyat," ujar legislator PDI Perjuangan itu.
DPRD Jatim akan menggali potensi pendapatan daerah melalui internalisasi dan optimalisasi sumber-sumber yang ada. Deni menekankan perlunya pengurangan kegiatan rutin yang tidak mendesak, dengan tetap memprioritaskan kepentingan publik.
Menanggapi keluhan sejumlah provinsi atas pemotongan dana transfer, Deni menyebut kondisi ini perlu diterima sementara waktu. Ia berharap ada kebijakan atau langkah kearifan yang dapat memperbaiki situasi ke depan.
Baca juga: Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Disebut Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes
“Rakyat di atas kepentingan negara, jangan sampai dengan beban yang sudah ada ini kemudian rakyat merasakan tambahan beban,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang sedang tidak stabil pada usia Jawa Timur ke-80 tahun ini. DPRD Jatim, kata dia, akan memperkuat fungsi pengawasan agar program prioritas seperti kesehatan tetap berjalan dan selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi.
Baca juga: Gila! Ternyata Begini Alur Suap Dana Hibah Pokir DPRD Jatim
DPRD Jatim berkomitmen memastikan efisiensi program dan menekan kegiatan nonprioritas. Pembahasan RAPBD 2026 terus dilakukan agar program berjalan efektif dan kepentingan rakyat tetap menjadi fokus utama.
Editor : Ading