selalu.id - Persoalan sindiran ketua DPR RI Puan Maharani yang kesal tidak disambut oleh seorang gubernur saat ia berkunjung ke wilayahnya, masih jadi pernbincangan. Kali ini respon datang dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah (OTDA) Kementrian Dalam Negeri, Akmal Malik.
Menurut Akmal, sindiran Puan kepada salah satu gubernur itu merupakan dampak dari masalah etika yang harusya dijalankan oleh pemimpin daerah.
Baca juga: Mampir di Surabaya, Hasto Bicara Soal Tudingan PDIP Sebagai Dalang Aksi Demonstrasi
"Walaupun tidak diatur dalam perundang-undangan, tapi itu etika," terang Malik saat ditemui di kantor DPR RI Senayan Selasa (15/2/2022).
Ditambahkan Akmal, penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat berjalan terpisah antara pusat dan daerah.
Baca juga: PDIP Surabaya Wajibkan 40 Persen Pengurus Ranting dari Gen Z
"Ya sebaiknya datang dan mendampingi (Puan), karena ini terkait sinergitas dan kolaborasi," lanjutnya.
Sebelumnya Puan Maharani sempat menyindir salah seorang gubernur atas sikapnya pada rapat kordinasi tiga pilar PDI-Perjuangan di Manado 9 Februari lalu. Di hadapan kader partainya, Puan mengingatkan tentang pentingnya meredam ego dan ambisi yang terlalu besar.
Baca juga: Tanggul Lumpur Lapindo Kritis, Ancam Keselamatan hingga Perekonomian
Setelah peristiwa itu, banyak pihak mengaitkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai sosok kepala daerah yang disindir Puan. Hal ini semakin menghubungkan perseteruan keduanya dalam persaingan menuju kursi calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. (SL1)
Editor : Redaksi