selalu.id – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyoroti terhentinya sejumlah pembangunan fisik yang bersumber dari dana kelurahan (dakel).
Baca juga: Jelang HUT ke-18, Gerindra Surabaya Gelar Cek Kesehatan Gratis pada Lansia
Dalam rapat pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 bersama Bapemkesra, 31 camat, dan 153 lurah di Ruang Paripurna DPRD, Selasa (19/8/2025), Cak Yebe mendesak Pemkot Surabaya tidak membiarkan proyek dakel mangkrak.
“Tadi kita sampaikan agar pembangunan fisik yang bersumber dari dakel tidak terhenti di tengah jalan,” ujarnya.
Menurutnya, banyak proyek dakel yang berhenti tanpa penjelasan menimbulkan kekecewaan warga. Komisi A, lanjutnya, siap menindaklanjuti laporan dan meminta lurah serta camat proaktif menyampaikan kendala ke DPRD agar segera dicarikan solusi.
Baca juga: Wali Kota Surabaya Minta Pengusaha Lapor Jika Lahannya Dipakai Parkir Oknum Tanpa Izin
“Kalau proyek terhenti, lurah dan camat bisa menyampaikan ke DPRD supaya ada tindak lanjut ke dinas terkait, sehingga warga tidak terkesan di-PHP,” tegasnya.
Selain soal dakel, Politisi Gerindra itu juga menyoroti masih adanya dua kelurahan di Surabaya yang belum memiliki kantor sendiri, yakni Kelurahan Ampel dan Sidotopo di kawasan Surabaya Utara.
Baca juga: Hadapi Puncak Hujan Februari, Pemkot Surabaya Tambah Lagi 5 Rumah Pompa
“Ini miris, Surabaya kota besar dengan penduduk padat, tetapi masih ada kelurahan yang belum punya kantor sendiri,” ucapnya.
Komisi A, kata Yebe, mendesak Pemkot memprioritaskan pembangunan kantor kelurahan tersebut dalam perencanaan anggaran.
Editor : Ading