Kemenkumham Jatim dan Pemprov Jatim Jalin Sinergi Hadapi Tantangan Hukum

selalu.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Timur, Haris Sukamto, melakukan audiensi dengan Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (9/1/2025).  Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan di Jawa Timur.

 

Baca Juga: DPRD Jatim Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Berikut Catatan Penting untuk Pemprov

Audiensi yang dihadiri oleh jajaran pimpinan tinggi pratama Kemenkumham Jatim, termasuk Plt. Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Jatim Ishadi Maja Prayitno, Plt. Kakanwil Ditjen Imigrasi Jatim Darori, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Raden Fadjar Widjanarko, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Titik Setiawati,  menandai langkah awal sinergi yang lebih erat antara kedua lembaga.  Pihak Pemprov Jatim diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Jatim Benny Sampirwanto dan Kepala Biro Hukum Lilik Pudjiastuti.

 

Haris Sukamto, dalam pertemuan tersebut, menyampaikan rencana kerja Kemenkumham Jatim untuk meningkatkan pelayanan hukum di Jawa Timur.  Salah satu fokus utama adalah memperkuat kolaborasi dengan Pemprov Jatim dalam program-program strategis, seperti harmonisasi peraturan daerah, penguatan desa sadar hukum, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).  

 

Ia menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi UMKM, khususnya melalui pendaftaran sebagai perseroan perorangan. "Kami mendorong UMKM untuk mendaftarkan usahanya sebagai perseroan perorangan agar mendapatkan perlindungan hukum yang lebih optimal," ujar Haris kepada selalu.id, Kamis (9/1/2025). 

 

Ia juga memaparkan rencana pembentukan desa sadar hukum dan penambahan pos pelayanan hukum desa di seluruh Jawa Timur dengan melibatkan para paralegal.  Program ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput dan memberikan akses yang lebih mudah terhadap layanan hukum.

 

Baca Juga: DPRD Jatim Desak Pemprov Perhatikan Kesejahteraan Perawat

Sementara itu, Pj. Gubernur Adhy Karyono menyambut baik inisiatif Kemenkumham Jatim dan menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang intensif antara kedua lembaga dalam menyelesaikan berbagai dinamika hukum dan sosial di Jawa Timur.  Ia melihat potensi besar dalam kolaborasi, khususnya di bidang pemasyarakatan melalui program ketahanan pangan.

 

"Pemprov Jatim siap mendukung program pemasyarakatan melalui pemanfaatan lahan untuk pemberdayaan narapidana.  Kami akan menyediakan bibit tanaman melalui Dinas Pertanian untuk mendukung program tersebut," kata Adhy Karyono.  

 

Program ini diharapkan dapat memberikan keterampilan dan penghasilan tambahan bagi narapidana, sekaligus berkontribusi pada ketahanan pangan Jawa Timur. Selain itu, Adhy Karyono juga menyatakan kesiapan Pemprov Jatim untuk mendukung pengembangan layanan keimigrasian, termasuk peresmian autogate dan immigration lounge di Ciputra World Surabaya.  

Baca Juga: Wapres Gibran Puji Perekonomian Jatim

 

Ia berharap fasilitas tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat. Audiensi ini diakhiri dengan kesepakatan untuk membentuk tim kerja gabungan dari Kemenkumham Jatim dan Pemprov Jatim.  Tim ini akan bertugas untuk merumuskan rencana aksi dan program kerja kolaboratif yang lebih rinci dan terukur.  

 

Kedua belah pihak sepakat bahwa kolaborasi yang kuat antara Kemenkumham Jatim dan Pemprov Jatim merupakan kunci dalam menghadapi tantangan hukum dan sosial di Jawa Timur, serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Editor : Ading

URL : https://selalu.id/news-8909-kemenkumham-jatim-dan-pemprov-jatim-jalin-sinergi-hadapi-tantangan-hukum