Kamis, 03 Sep 2026 14:59 WIB

PKB Protes Lambangnya Muncul di Jajaran Partai Pengusung Paslon Nomor 2

Lambang PKB muncul di jajaran pengusung Paslon Pilgub no 2
Lambang PKB muncul di jajaran pengusung Paslon Pilgub no 2

selalu.id - Debat Publik Perdana Pilgub Jatim 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, Jumat (19/10/2024) malam, sontak menuai protes keras dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Lantaran muncul lambang PKB berjajar bersama partai pengusung calon gubernur Khofifah Indar Parawansa di monitor siaran langsung.

Protes ini didasari pada awal siaran langsung debat, KPU menampilkan gambar Khofifah Indar Parawansa Calon Gubernur Jatim nomor 2. Di layar kaca siaran langsung debat Pilgub Jatim, tertera lambang 14 partai pengusung Khofifah-Emil. Namun anehnya ada gambar PKB tercatut sebagai partai pengusung di sana.

Masuknya gambar PKB sebagai partai pengusung Khofifah-Emil disiaran resmi KPU Jatim pun membuat bingung penonton acara debat. Seperti diketahui, PKB merupakan partai tunggal yang mengusung paslon nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim.

Ketua Tim Pemenangan Luluk-Lukman, Fauzan Fuadi mengaku kecewa dengan tindakan yang tidak profesional itu. Pihaknya protes mengapa hal demikian terjadi. Saat ditanya lebih jauh, ia mengaku tidak tahu persis apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan disana. Namun yang pasti pihaknya merasa sudah sangat dirugikan.

"Saya nggak ngerti ini kelalaian pihak KPU Jatim, media partner dalam hal ini kompas TV atau dari pihak EO. Yang jelas PKB merasa sangat dirugikan akibat kejadian tersebut," ungkap Bendahara DPW PKB Jatim ini, Sabtu (19/10/2024).

Menurut Fauzan, KPU Jatim telah bertindak ceroboh dan membuat loyalis Luluk-Lukman dari unsur PKB, dibuat bingung siapa sebenarnya yang diusung PKB. Oleh karenanya, ia tegaskan tampilan gambar PKB sebagai pengusung Khofifah-Emil janganlah dianggap sepele.

"KPU Jatim bertindak kurang cermat dan tidak profesional. Ini perkara yang sangat sepele, mengapa sampai kebobolan?" tanya Fauzan heran.

Fauzan mengatakan, sebagai penyelenggara tuggal debat, KPU Jatim tidak bisa dengan hanya klarifikasi. Kesalahan yang dibuat KPU Jatim dinilainya sangat fatal, dan sudah menyebar luas.

"Seharusnya tidak cukup hanya klarifikasi atau pembetulan saja. Sebab screenshot tayangan yang keliru tersebut telah menyebar kemana-mana dan membuat pendukung PKB kebingungan paslon yang mana yang sebenarnya diusung oleh PKB," ujarnya.

"Harus ada pemohonan maaf resmi," tegasnya.

Pihaknya juga meminta Bawaslu Jatim bertindak adil dan tegas, serta tidak mengabaikan kesalahan tersebut. Ia katakan ini jelas pelanggaran.

"Bawaslu Jatim harusnya jangan diam saja dengan fenomena ini. Telusuri, mana tahu ini ada unsur kesengajaan, kan bisa saja? Sudah jelas-jelas PKB pengusung tunggal paslon nomor 1, kok malah dicantumkan sebagai pengusung paslon nomer 2. Bagaimana ini urusannya?," pungkasnya.

Baca Juga: Penebangan Hutan Ilegal Picu Risiko Karhutla, Anggota DPRD Jatim Minta Pengawasan Diperketat

Editor : Ading
Berita Terbaru

Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

Hingga 28 Agustus 2026, dari total pagu anggaran mencapai Rp1,9 triliun, BPKAD baru merealisasikan anggaran sebesar Rp11 miliar.

Pengumuman Beasiswa Cinta Bergema Jember, 7.566 Mahasiswa Lolos Administrasi

Pemkab Jember nantinya hanya akan menyaring sekitar 4.200 mahasiswa sesuai batas kuota yang tersedia.

Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit

Machmud membeberkan, sejumlah pengelola kawasan perumahan elit memproduksi air sendiri dan menetapkan tarif secara sepihak kepada para penghuninya.

Sering Bikin Bahaya, Arus Lalu Lintas Embong Gayam dan Embong Sawo Surabaya Kini Dibalik

Selama masa uji coba, Dishub Surabaya tidak hanya memfokuskan pemantauan pada Jalan Basuki Rahmat, tetapi juga mengevaluasi kawasan sekitarnya secara berkala.

‎Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Targetkan Penerimaan Rp1,4 Triliun

Selain pemberantasan rokok ilegal, Bea Cukai Probolinggo juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri.

Ternyata, Ada 21 SPPG MBG di Sidoarjo Belum Berizin

Imbas keracunan massal santri, Pemkab Sidoarjo mendesak agar pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program MBG benar-benar diperketat.