Kamis, 12 Nov 2026 01:08 WIB

Gaji Pengurus Pesantren Tak Layak, Risma Komitmen Sejahterakan Pendidikan

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 30 Sep 2024 12:10 WIB
Tri Rismaharini
Tri Rismaharini
Advertise - Hari Pahlawan 2026 Danantara Indonesia

selalu.id - Calon Gubernur Jawa Timur (Cagub) Jawa Timur nomor urut tiga Tri Rismaharini mendengarkan keluhan dari pengurus pesantren terkait permasalahan kesejahteraan guru/pengajar/ustadz dan siswa serta keterbatasan fasilitas.

Keluhan itu didapat Risma saat berkunjung ke Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam, Dusun Wonorejo, Desa Slemanan, Kecamatan Udanawu, Blitar, Minggu (29/9/2024) kemarin.

Seperti salah pengurus pesantren  KH. R. Mashadi Prawiranegara, mengungkapkan bahwa banyak guru/pengajar/ustadz di pesantren tersebut masih mengabdi tanpa penghasilan yang layak.

"Bu Risma, saya sering ditagih oleh guru-guru MA (Madrasah Aliyah). Gaji mereka saat ini hanya sekitar Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu per bulan, buat beli sabun saja tidak cukup," ungkap Gus Hadi,

Menurutnya, para guru/pengajar/ustadz di pesantren selama ini hanya mengandalkan semangat dalam mengajar, meskipun kesejahteraan mereka masih belum terpenuhi secara memadai. "Dulu, kekurangan ini masih bisa ditutupi karena mereka punya penghasilan tambahan dari pertanian," tambahnya.

Selain masalah kesejahteraan guru, fasilitas di Pondok Pesantren Salaf juga banyak sangat terbatas. Beberapa ruang kelas dan asrama santri membutuhkan perbaikan mendesak.

Risma merespons keluhan tersebut dengan penuh perhatian. Ia menyatakan keprihatinannya atas minimnya perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren, meskipun lembaga ini memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang bermoral dan berkarakter.

"Saya sedih sekali," kata Risma dengan mata berkaca-kaca.

Ia kemudian menceritakan pengalamannya selama sepuluh tahun menjabat Wali Kota Surabaya, di mana ia berhasil menggratiskan biaya sekolah di semua jenjang serta memberikan tunjangan kepada para guru/pengajar/ustadz.

Namun, setelah kewenangan pendidikan SMA/SMK berpindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kebijakan tersebut tidak lagi berjalan. Akibatnya, biaya sekolah kembali memberatkan para orang tua, dan kesejahteraan guru/pengajar/ustadz menurun.

"Saya bertemu banyak guru/pengajar/ustadz yang mengeluhkan kondisi mereka. Ada yang terlilit utang dan berharap mendapatkan tunjangan lagi," ungkap Risma.

Risma menunjukkan komitmen yang jelas berdasarkan pengalaman yang jelas untuk menggratiskan biaya pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan guru/pengajar/ustadz.

Risma menegaskan bahwa ia telah memiliki data dan telah menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan komitmen tersebut.

Risma yang maaih kerabat (terbilang Kakak) dari Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam mendapat sambutan hangat dari Pimpinan Pesantren, di antaranya KH. M. Dliya'uddin Azzam Zami, Nyai Hj. Dewi Umamah, Ibu Nyai Hj. Lia Hikmatul Maula, dan Agus H. M. Shodiqi Basthul Birri.

Baca Juga: Takut Zina, Guru Ngaji di Surabaya Pilih Cabuli Murid Laki-laki

Editor : Ading
Berita Terbaru

Antisipasi Kredit Bermasalah, BRI Mojokerto Perkuat Komitmen Lewat MoU dengan Kejaksaan

Kerja sama juga bertujuan memberi dukungan hukum pada aktivitas bisnis dan operasional BRI.

Aset Pemkot Surabaya Dikomersialkan Oknum, Pedagang Korban Sewa Rp20 Juta Gigit Jari Pasca-Penertiban

Di balik pembongkaran tersebut, mencuat dugaan kuat adanya praktik jual-beli dan sewa-menyewa stan di atas aset milik pemerintah kota.

Surabaya Perluas Pengolahan Sampah Organik, Ratusan Teba Dipasang di Berbagai Wilayah ​

​Risma dan Armuji berharap masifnya pemasangan teba di berbagai wilayah ini mampu menggugah kesadaran masyarakat Surabaya untuk lebih proaktif kelola sampah.

Pasar Murah Surabaya Hadir Lagi, Belanja Bumbu Dapur Cuma Rp5.000

Mulai bawang merah, bawang putih hingga cabai, komoditas tersebut tersedia dalam Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah Serentak yang digelar Pemkot Surabaya.

APBD Jatim 2027 Disetujui, DPRD Ingatkan Pemprov soal Risiko Defisit dan SiLPA

Menurut Deni, penguatan fungsi pengawasan justru semakin mendesak untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara efektif, transparan dan akuntabel.

TACB Usulkan Lima Objek Sejarah di Nganjuk Jadi Cagar Budaya

Langkah strategis ini dinilai mendesak guna memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap bentangan jejak sejarah Nganjuk.