Tolak Reklamasi Waterfront Land, DPRD Surabaya Tempuh Jalur Politik

selalu.id -DPRD Surabaya menempuh jalur politik sebagai upaya penolakanan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Surabaya Timur yakni Waterfront Land.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono menegaskan, pihaknya melalui lembaga legislatif telah menyampaikan sikap penolakannya tersebut kepada DPRD Provinsi Jatim dan DPR RI.

"Kita sudah sampaikan ke rekan-rekan DPRD Provinsi dan juga di DPR RI terkait penolakan terhadap PSN karena, jalur kita kesana," kata Baktiono, Jumat (02/08/2024).

"Kami juga menyampaikan sikap kami melalui berita-berita media yang ada di Surabaya, juga pernyataan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk menjadi kajian," tegasnya.

Lebih lanjut Baktiono menjelaskan alasan penolakannya tersebut lantaran PSN tersebut tidak pernah ada dalam Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) di Surabaya.

"Saat pembahasan di Pansus DPRD kota Surabaya tidak pernah ada, kemudian di Perda RTRW pemerintah provinsi juga tidak tercantum tentang proyek strategis nasional. Tidak ada namanya reklamasi pulau buatan," jelasnya.

Karena itu, tegasnya, PSN seharusnya tercantum dalam Perda RTRW.

"Sejak awal saya katakan bahwa proyek stategis nasional harus ada tahapan. Dan tahapan itu salah satunya melalui kajian dari badan riset nasional," katanya.

Politisi PDI Perjuangan kota Surabaya ini menilai bahwa hingga saat ini pihaknya tidak pernah mendapatkan kajian yang dikeluarkan oleh BRIN sehingga pihaknya menolak.

"Ya kita tolak PSN itu. Karena selama tidak ada kajian dari BRIN. Karena BRIN ini bentukan presiden yang harus dilalui. Karena ini badan riset dan inovasi," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudradjat menyebut, PSN tersebut berada di zona 4 yang memang tidak masuk kedalam RTRW kota Surabaya.

Menurutnya jika sesuai dengan RPJM kota Surabaya pengembangan wilayah  Surabaya water front city itu berada di wilayah zona 3.

“Kalau sesuai informasi melalui rapat secara daring bahwa PSN yang diajukan ada di kawasan zona 4 wilayah Utara atau timur wilayah Mangrove yang merupakan RTH. Sehingga perlu kajian yang mendalam," katanya.

Meskipun demikian, kata Irvan Pemkot mendukung dalam konteks pengembangan wilayah. Namun, pihaknya menekankan jika PSN tersebut harus didukung dengan kajian yang mendalam.

"Itu perlu  kajian yang mendalam. Pada intinya, mendukung PSN, karena untuk pengembangan kawasan," pungkasnya.

Sebelumnya, penolakan ini juga diungkapkan keras oleh nelayan. Para nelayan pun melakukan aksi penolakan reklamasi Surabaya atau Waterfront Land di Surabaya Timur.

Aksi tersebut diikuti ratusan nelayan yang berasal dari  8 kelompok usaha bersama (KUB) di wilayah Nambangan, Kedung Cowek, Surabaya, menggelar aksi demonstrasi di laut Jumat (2/8/2024).

Mereka menolak keras rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) reklamasi Surabaya Waterfront Land senilai Rp72 triliun yang akan menguruk laut seluas 1.084 hektar.

Berbagai spanduk aksi bertuliskan bertuliskan penolakan Proyek reklamasi. "TOLAK SUAP REKLAMASI Dari PT GRANTING JAYA" "KEMBANG MELATI DIMAKAN SAPI, SANDANG PANGANKU MATI GARA-GARA REKLAMASI" "JANGAN USIK LAUT KAMI JAN**K" "NELAYAN MAKMUR TANPA REKLAMASI'
tulis para nelayan dalam aksi yang menyuarakan kekecewaan dan kekhawatiran mereka akan dampak proyek ini terhadap mata pencaharian dan lingkungan hidup.

Baca Juga: Piala Dunia 2026, Ketua DPRD Surabaya Jagokan Portugal

Editor : Ading

URL : https://selalu.id/news-7752-tolak-reklamasi-waterfront-land-dprd-surabaya-tempuh-jalur-politik