Rabu, 22 Jul 2026 09:17 WIB

KPU Jatim Start Konsolidasi dan Sosialisasi Pilkada 2024 Bulan April, Begini Tahapannya

Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Jawa Timur, Nur Salam.
Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Jawa Timur, Nur Salam.

selalu.id - Dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi fokus utama dalam menyiapkan KPU untuk memastikan kesuksesan Pemilu Kepala Daerah Serentak 2024. Pilkada Serentak yang dijadwalkan pada 27 November 2024, dan sejarah pertama pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada tahun yang sama.

Divisi Sosdiklih dan Parmas KPU Jawa Timur, Nur Salam membeberka tahapan perencanaan Pilkada 2024. Pihaknya bakal pastikan untuk semua perencanaan terkait Pilkada 2024 sudah siap semuanya.

Baca Juga: Perkuat Konsolidasi di Jawa Timur, Ali Mufthi Pastikan Golkar Hadir Melayani Rakyat

"Kami pastikan untuk 38 kab/kota perncanaan sudah siap. Untuk kesiapan soal regulasi dan anggaran juga sudah siap," terang Nur Salam kepada selalu.id, Selasa (12/3/2024).

Nur Salam menyebut bahwa persiapan awal Pilkada 2024 akan dimulai di awal bulan April ini dengan launching termasuk konsolidasi dan sosialisai.

"Kita nanti akan start awal di bulan April 2024 untuk persiapan awal. Kita akan lounching termasuk konsolisasikan dan sosialisasi kepada semua masyarakat Jatim," jelasnya.

Selain sosialisasi ke partai politik, sebagai pengaju pencalonan, Nur Salam juga menyebut pihaknya akan terjun langsung ke masyarakat guna sosialisasi jalur perseorangan atau independent.

Baca Juga: Sambangi Bawean, Golkar Jatim Serap dan Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Pulau

"Termasuk kepada masyarakat karena ada jalur pencalonan perseorangan (independent)," tegasnya.

Sejauh ini masih belum ada perubahan tanggal pelaksanaan pilkada 2024.

Sekadar diketahui, sebanyak 31.402.838 warga Jawa Timur terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, yang melibatkan pemilih reguler dan lokasi khusus. Jumlah DPT mencakup 15.495.556 pemilih laki-laki dan 15.907.282 pemilih perempuan, tersebar di 38 Kabupaten/Kota, 666 Kecamatan, 8.494 Desa/Kelurahan, dan 120.666 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Baca Juga: Wapres Gibran Puji Perekonomian Jatim

DPT tersebar di 38 Kabupaten/Kota, 666 Kecamatan, 8.494 Desa/Kelurahan, dan 120.666 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam menghadapi kompleksitas Pemilu Serentak, rencana pengiriman logistik ke tempat-tempat terpencil melalui kapal-kapal juga telah ditinjau.

Selain itu, Nur Salam juga menginginkan kerja sama lintas stakeholder dan dukungan penuh, persiapan dan kesiapan Pemilu Serentak 2024 di Jawa Timur diharapkan menjadi perwujudan yang baik, mencerminkan kompleksitas dan besarnya demokrasi Indonesia.

Editor : Arif Ardianto
Berita Terbaru

Sinergi Nasional dari Jember, Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kemudahan Usaha dan Pembiayaan Murah

Pemerintah Kabupaten Jember terus berkomitmen membantu UMKM agar mampu berkembang menjadi usaha yang lebih produktif dan berdaya saing.

Bantah Suap dan Gratifikasi, Kuasa Hukum Eks Bupati Ponorogo Tegaskan Uang Rp500 Juta Murni Pinjaman

Tim kuasa hukum menyampaikan argumentasi yang menitikberatkan pada belum terbuktinya hubungan antara penerimaan uang yang didakwakan dengan tindakan jabatan.

Terobosan Kesehatan di Jember, Program Home Care Bawa Dokter dan Medis Langsung ke Rumah Warga

Program Home Care merupakan salah satu inovasi Pemkab Jember untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang alami keterbatasan mobilitas.

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT ke-81 RI Diperbolehkan, Asalkan..

Pemkot Surabaya mengimbau seluruh pengurus RT dan RW untuk tetap menjaga transparansi dan melakukan pencatatan keuangan secara terbuka.

Dukung Proyek Strategis Nasional, TPK Merauke Catat Kenaikan Arus Peti Kemas 11,44 Persen

Peningkatan signifikan ini mencerminkan terjaganya pelayanan operasional terminal sekaligus mengukuhkan peran Pelindo dalam mendukung kelancaran arus logistik.

Pledoi Kasus Korupsi Eks Bupati Ponorogo: Sugiri Akui Khilaf, Pengacara Bantah Suap

Pledoi terdakwa dan penasihat hukum selanjutnya menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.