DPRD Surabaya Pertanyakan Ratusan Miliar Anggaran Kecamatan Masuk Pos Pendidikan
- Penulis : Ade Resty
- | Jumat, 06 Nov 2026 13:25 WIB
selalu.id - DPRD mempertanyakan pengalihan anggaran kecamatan senilai Rp 317 miliar ke pos pendidikan dalam RAPBD Kota Surabaya 2027.
Pasalnya, sebagian anggaran yang diklaim memenuhi mandatory spending 22 persen justru tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk 31 kecamatan dengan nilai mencapai Rp317 miliar.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Bangun Shortcut Saluran Atasi Genangan di Semolowaru
Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi D DPRD Surabaya saat membahas RAPBD 2027 bersama jajaran OPD, Kamis (5/11/2026) kemarin.
Dewan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan setiap belanja yang masuk kategori fungsi pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah, guru, dan peserta didik.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mengungkapkan anggaran yang dikelola langsung Dinas Pendidikan (Dispendik) hanya sekitar Rp2,05 triliun atau 16 persen dari total belanja daerah.
Sementara itu, total alokasi fungsi pendidikan diklaim telah melampaui 22 persen dari proyeksi belanja daerah sebesar Rp12,825 triliun.
Artinya, terdapat sejumlah anggaran di luar Dispendik yang ikut diperhitungkan sebagai belanja fungsi pendidikan.
Salah satu yang menjadi perhatian dewan adalah alokasi sekitar Rp317 miliar di 31 kecamatan atau setara 2,52 persen dari total belanja daerah.
Selain itu, terdapat anggaran Rp2,78 miliar di Dinas Ketahanan Pangan untuk kegiatan pelatihan petani. Anggaran fungsi pendidikan juga tercatat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp750 juta dan Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp741 juta.
Imam mempertanyakan relevansi sejumlah kegiatan tersebut dengan kebutuhan pendidikan anak usia sekolah. Menurut dia, pemenuhan kewajiban anggaran minimal 20 persen tidak seharusnya hanya berorientasi pada pengelompokan belanja secara administratif.
“Pertanyaannya, apa hubungannya dengan kepentingan pendidikan anak usia sekolah? Kalau memang ada pilihan nomenklatur yang jumlahnya sangat banyak, mengapa tidak memilih kegiatan yang betul-betul langsung berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan?” kritik politikus Partai NasDem, Jumat (8/11/2026).
Ia menilai, pemerintah perlu mengukur keberhasilan anggaran pendidikan berdasarkan dampaknya terhadap persoalan nyata di lapangan.
Sebab, Surabaya masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah di sektor pendidikan. Mulai dari anak putus sekolah, ijazah yang tertahan, keluarga miskin yang kesulitan membeli seragam, hingga fasilitas sekolah yang belum memenuhi kebutuhan pembelajaran.
Baca Juga: Pungli Calon Pegawai Dishub Surabaya, Eri Cahyadi: Ini Mencoreng Nama Surabaya!
Persoalan kekurangan tenaga pendidik juga menjadi sorotan. Imam menyebut Surabaya masih membutuhkan sekitar 1.800 guru.
Pemkot berencana merekrut lulusan sarjana pendidikan yang telah mengantongi sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui skema guru magang. Honor awal yang disiapkan sebesar Rp2,5 juta dan direncanakan meningkat secara bertahap hingga Rp5 juta.
Di sisi lain, persoalan infrastruktur sekolah juga belum sepenuhnya terselesaikan. Imam mencontohkan kondisi sejumlah bagian bangunan SMP Negeri 1 Surabaya yang dilaporkan mengalami kerusakan, tetapi belum masuk dalam daftar prioritas renovasi.
Menurut dia, kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi dalam menentukan arah belanja pendidikan 2027. Apalagi, masih terdapat kebutuhan mendesak yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan peserta didik.
Tak hanya persoalan perencanaan, Komisi D juga mempertanyakan kemampuan OPD dalam merealisasikan anggaran pendidikan.
Imam menyebut penyerapan anggaran di Dispendik telah mencapai sekitar 90 persen. Namun, realisasi di sejumlah perangkat daerah lain masih relatif rendah.
Baca Juga: SPDP Diterima Kejari Tanjung Perak Surabaya, Go Bozze Gozali Mengaku Tak Tahu
Kondisi ini dikhawatirkan membuat besarnya persentase anggaran pendidikan dalam dokumen RAPBD tidak sejalan dengan realisasi belanja yang benar-benar terlaksana.
“Jangan sampai seolah-olah pendidikan Surabaya sudah mencapai 22 persen lebih, tetapi ketika kita lihat isinya, justru banyak kegiatan yang tidak secara langsung menyentuh kebutuhan sekolah dan peserta didik,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi D mendorong penambahan anggaran sebesar Rp31 miliar untuk Dispendik dalam RAPBD 2027.
Imam meminta tambahan tersebut diarahkan untuk memperkuat kebutuhan sektor pendidikan tanpa mengurangi program yang selama ini sudah memberikan manfaat, seperti insentif guru dan bantuan pendidikan.
Ia menegaskan, Pemkot Surabaya perlu memastikan anggaran pendidikan tidak berhenti sebagai pemenuhan ketentuan mandatory spending, tetapi benar-benar menjawab persoalan pelayanan pendidikan.
“Kalau memang 20 persen, ya pastikan 20 persen itu benar-benar berdampak terhadap kualitas pendidikan. Jangan sampai kita sibuk membicarakan 22 persen, tetapi persoalan sekolah rusak, kekurangan guru, anak putus sekolah, dan fasilitas belajar tidak terselesaikan,” pungkasnya.
Editor : Achmad Supriyadi
