Jumat, 04 Sep 2026 20:54 WIB

Pemkot Surabaya Masih Pertimbangkan Kenaikan UMK

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 23 Nov 2023 09:25 WIB
Wali Kota Eri Cahyadi
Wali Kota Eri Cahyadi

selalu.id - Sejalan dengan naiknya Upah Minimun Provinsi (UMP) sebanyak 6,3 persen. Pemkot Surabaya masih membahas terkait pengusulan kenaikan Upah Minuman Kabupaten/Kota (UMK). Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan bahwa saat ini dewan pengupahan mendapat dua usulan angka yakni naik 15 persen dan 3,66 persen.

"(Kenaikan UMK, red) Belum, kita masih diskusikan. Karena dari Bu Gubernur kenaikannya 6,13 persen," ujarnya, Kamis (23/11/2023).

Diketahui, UMK Surabaya tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp4.525.479,19. Angka ini naik sebesar Rp 150.000,19 dari tahun 2022 sebesar Rp4.375.479.

Eri menjelaskan usulan kenaikan tersebut tidak akan melebihi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

"Dalam regulasi tersebut, ditetapkan menggunakan formula penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan variable pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu," jelasnya

Sementara itu, Koordinator Serikat Pekerja Dewan Pengupahan Kota Surabaya, Solikin mengatakan, usulan kenaikan UMK Surabaya muncul dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan dari pekerja.

Kata dia Aprindo menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023, mereka mengusulkan naik 3,66 persen.

"(PP Nomor 51 Tahun 2023) Rumusnya masih di bawah rata-rata, daya beli masyarakat pakai inflasi plus pertumbuhan ekonomi kali alfa. Alfa ditentukan pemerintah nilainya 0,1-0,3. Itu yang jadi perdebatan dewan pengupahan," ujar dia.

Sementara dari pekerja mengusulkan kenaikan 15 persen. Pekerja mengabaikan PP Nomor 51 Tahun 2023 karena Gubernur menetap Upah Minimum Provinsi (UMP) 6,13 persen.

"Pekerja 15 persen kompak. Mengabaikan PP Nomor 51 Tahun 2023. Karena Gubernur penetapan UMP 6,13 persen tak menggunakan PP," kata dia.

Pun diketahui, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim 2024 naik 6,13 persen atau naik Rp 125.000 atau menjadi Rp 2.165.244,30.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Matangkan RDTR 2026, Bebaskan Lahan Warga yang 'Terjebak' Proyek Mangkrak

Editor : Ading
Berita Terbaru

1,4 Juta Penerima Bansos Terindikasi Judol, Mensos Gus Ipul Mulai Sisir Data dan Siapkan Sanksi ASN

Langkah ini diambil memastikan transaksi tersebut benar-benar dilakukan oleh penerima manfaat atau akibat penyalahgunaan identitas dan rekening oleh pihak lain.

SMARTFREN Unlimited 5G, Pengalaman Digital dan Entertainment yang Semakin Dekat dengan Masyarakat

selalu.id - PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) terus memperluas jaringan 5G nasional XLSMART dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan di

Marak Pemotongan Unggas Ilegal di Permukiman Padat Surabaya, DPRD Bilang Begini

Tak cuma soal izin, limbah darah hingga kotoran yang dibuang sembarangan ke saluran air dinilai membahayakan kesehatan warga.

Kemenag Jatim dan Baznas Kirim 27 Ton Bantuan Logistik untuk Korban Bencana di NTT

Pengiriman ini merupakan hasil kolaborasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jatim dan Forum Zakat (FOZ) Jatim.

Ternyata Banyak Sarjana di Surabaya Belum Update KK, Disdukcapil Wanti-wanti Begini

Irvan menekankan, kesadaran memperbarui data kependudukan kian krusial menyongsong era integrasi data nasional dan pengembangan Digital Public Infrastructure.

Korban Keracunan MBG Sidoarjo Tembus 730 Orang, BGN-SPPG Malah Mangkir di Hearing DPRD

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Usman, mendesak audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia program MBG.