Kamis, 04 Jun 2026 05:50 WIB

Wali Kota Eri: Kerja di Mal, Harap Tak Minta Gaji di Atas UMK

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 28 Mar 2023 09:15 WIB

Selalu.id - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh mal di Surabaya untuk menyerap tenaga kerja minimal 40 persen warga ber-KTP Surabaya.

Hal itu guna mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Surabaya. Eri menyebut bahwa angka pengangguran mulai menurun yakni 9,7 persen menjadi 7 persen.

"Di tahun ini saya ingin maksimalnya 4 persen, kemudian kemiskinannya bisa turun 2 persen,” kata Eri, Selasa (28/3/2023).

Pemkot Surabaya bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur atau  33 pengelola mal juga telah membahas terkait percepatan penanganan pengangguran dan tenaga kerja, Senin (28/3/2023) kemarin.

Eri mengatakan, saat ini tercatat sebanyak 80-95 persen mal di Surabaya menyerap tenaga kerja asal Surabaya.

Meski begitu, Eri mengingatkan kepada warga Surabaya untuk tidak berhadap mendapatkan gaji di atas Upah Minumum Kota (UMK). Sebab,  tidak semua rekrutmen itu nantinya ada di bawah naungan pihak mal. 

“Apakah gaji di semua mal itu UMK, ya enggak. Karena di mal itu tidak semua (tenant) pengusaha besar, karena ada juga UMKM, dan ada juga yang baru merintis. Kalau pengusaha baru mencoba, atau UMKM disuruh gaji Rp 4 juta, ya nggak malah untung tambah buntung,” paparnya.

Ia pun meminta kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya untuk hadir mendampingi pemilik tenant di mal agar tidak terjadi kesalahpahaman.

“Karena kalau kerja di mal kemudian ada yang digaji di bawah UMK, bisa diserbu malnya. Padahal kan itu UMKM yang diberikan tempat di mal, maka dari itu saya minta Disperinaker untuk mendampingi itu,” tuturnya.

Kepala Disperinaker Kota Surabaya, Achmad Zaini meyakinkan, akan menandatangani perjanjian kerjasama terkait nilai upah yang dijanjikan sebelum tenant atau pihak mal melakukan rekrutmen.

“Nanti saya akan tanda tangan di situ, untuk menjamin menyesuaikan kondisi di lapangan bahwa tidak harus sesuai dengan UMK,” yakin Zaini.

Zaini juga menyampaikan kepada seluruh mal di Surabaya untuk menyiapkan tempat pelatihan untuk warga Surabaya, mulai dari pelatihan memasak dan sebagainya.

“Misalkan bapak atau ibu merekrut warga Surabaya, namun belum memiliki skil, kami bisa membantu melatih sampai siap bekerja, menyesuaikan kebutuhannya, akan kami siapkan,” sampainya.

Sementara itu, Ketua DPD APPBI Jatim, Sutandi Purnomosidi berkomitmen melakukan penyerapan tenaga kerja warga ber-KTP Surabaya. Rata-rata, mal di Surabaya sudah melakukan penyerapan tenaga kerja ber-KTP Surabaya kurang lebih 50-95 persen.

Sutandi menjelaskan, APPBI Jatim bersama Disperinaker Surabaya akan berkoordinasi dengan tenant-tenant di mal yang membutuhkan tenaga kerja. Surandi yakin, tenant di Surabaya saat ini banyak yang membutuhkan tenaga kerja.

“Kita pasti bisa penyerapan tenaga kerja lebih dari 40 persen, kita optimis sekali. Terutama yang bekerja di bawah naungan mal langsung, pasti akan lebih dari itu,” pungkasnya. (Ade/Adg)

Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan

Editor : Ading
Berita Terbaru

Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

Fathoni mengatakan predikat Kota Layak Anak yang selama ini disandang Surabaya harus dibuktikan melalui tindakan tegas ketika terjadi kasus eksploitasi anak.

Maling SPPG Itu Bernama Dadan Hindayana

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman membenarkan salah satu pemicu Dadan dicopot dari Kepala BGN adalah dugaan jual beli SPPG.

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Ini Dugaan Kasusnya

Saat ditahan, Dadan mengenakan rompi merah muda dengan dikawal penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung.

Foto: Menikmati Rintik Hujan hingga Kuliner di Jalan Hefang Hangzhou

Sore ini, Rabu, 3 Juni 2026, Jalanan Hefang atau Qinghefang terpantau diguyur hujan. Suasananya syahdu.

Respons Santai Istana usai Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pergantian kepemimpinan di BGN sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Antara Bayang-bayang Kekuasaan Eksekutif

Masalah kebijakan luar negeri yang dianggap menyimpang ini, menurut sejumlah pengamat, bermuara pada lemahnya sistem pengawasan dalam tata pemerintahan.