Selasa, 01 Sep 2026 02:09 WIB

Proyek Flyover Gedangan Dipercepat, Pemkab Sidoarjo Siapkan Rp400 M untuk Pembebasan Lahan

  • Penulis : Ariyanto
  • | Jumat, 17 Jul 2026 17:00 WIB
Rapat koordinasi percepatan pembebasan lahan proyek Flyover Gedangan Sidoarjo. (Dok. Pemkab Sidoarjo).
Rapat koordinasi percepatan pembebasan lahan proyek Flyover Gedangan Sidoarjo. (Dok. Pemkab Sidoarjo).

selalu.id - Target penyelesaian pembebasan lahan proyek Flyover Gedangan pada tahun ini terus dikejar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 

Untuk mendukung percepatan tersebut, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran ganti rugi sebesar Rp400 miliar sekaligus membentuk tim khusus pengadaan tanah.

Baca Juga: Air Mata Syukur Mbah Sapekyah, Rumahnya yang Ludes Terbakar Segera Diperbaiki Pemkab Sidoarjo

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, seluruh tahapan yang berkaitan dengan pengadaan lahan kini berjalan secara paralel. 

Mulai dari pengumpulan dokumen kepemilikan, pengukuran bidang tanah, hingga penyiapan proses appraisal terus dipacu agar tidak menghambat pelaksanaan proyek.

"Kami bergerak cepat. Pengumpulan dokumen lahan hingga pengukuran terus berjalan secara paralel. Kami menargetkan proses appraisal sudah bisa dimulai pada Agustus nanti," kata Subandi, Jumat (17/7/2026).

Hasil pemetaan menunjukkan terdapat 122 bidang tanah yang terdampak pembangunan jembatan layang tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 16 bidang masih menunggu penyelesaian administrasi sehingga belum dapat masuk ke tahapan penilaian harga.

Sebagai langkah percepatan, Pemkab Sidoarjo membentuk Tim Pengadaan Tanah yang berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), tim appraisal, dan konsultan hukum. 

Baca Juga: Saat Reog Bertemu Teknologi Digital, Balongbendo Sidoarjo Bergerak jadi Pusat Ekonomi Kreatif

Pemerintah daerah juga melibatkan perangkat desa untuk membantu menelusuri keberadaan sejumlah pemilik lahan yang berdomisili di luar daerah.

Dari sisi pendanaan, Pemkab Sidoarjo telah mengalokasikan Rp200 miliar melalui APBD 2026 dan menyiapkan tambahan Rp200 miliar pada APBD 2027. Total Rp400 miliar tersebut diperuntukkan khusus bagi pembayaran ganti rugi lahan warga terdampak proyek.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo, Muhammad Makhmud menjelaskan, hambatan yang masih ditemukan bukan berkaitan dengan sengketa hukum, melainkan kelengkapan administrasi kepemilikan lahan.

"Kendala utamanya adalah beberapa pemilik lahan saat ini berdomisili di luar daerah dan belum berhasil ditemui. Selain itu, ada satu bidang tanah yang ahli warisnya mencapai 57 orang dan dokumen kesepakatannya belum lengkap," katanya.

Baca Juga: KDMP Ngingas Didorong jadi Pusat Ekonomi Desa, Akses Jalan Mulai Ditata

Saat ini, perangkat daerah bersama pemerintah desa terus melakukan pelacakan dan komunikasi dengan para pemilik lahan yang belum melengkapi dokumen. 

Pemerintah berharap seluruh proses pengadaan tanah dapat dituntaskan tahun ini sehingga pembangunan fisik Flyover Gedangan dapat segera direalisasikan.

“Kami berupaya semaksimal mungkin. Tahun ini pembebasan lahan harus rampung agar pembangunan fisik jembatan layang bisa segera terwujud demi mengurai kemacetan kronis di kawasan Gedangan," jelas Makhmud.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Kapolres di Jawa Timur Dimutasi, Berikut Daftarnya

Abast mengatakan Polda Jatim menyatakan siap mengawal instruksi Mabes Polri tersebut. Prosesi serah terima jabatan pun bakal digelar dalam waktu dekat.

Menatap Masa Depan Industri Kopi dari Panggung Junior Barista Showdown 2026

Fabio P. Simorangkir menegaskan bahwa pengalaman bertanding dan berinteraksi dengan praktisi senior menjadi modal penting bagi karier masa depan para peserta.

Potret Kebijakan Absurd Penanganan Judi Online di Indonesia

Djoni menegaskan bahwa masyarakat yang menjadi pemain kerap kali berakhir hanya sebagai korban dari lemahnya pengawasan sistem.

Kebakaran Hutan di Lereng Semeru Meluas hingga 592 Hektar, Pendakian Ditutup Total

Isnugroho menyatakan bahwa sebaran titik api saat ini berada di sepanjang jalur pendakian Gunung Semeru, mulai dari kawasan Pos 1 hingga Pos 4.

Potret Aksi 'Agustus Kelam' di Surabaya, Serukan Perlindungan hingga DBH Migas Madura

Aksi ini digelar sebagai ruang refleksi mendalam atas sederet persoalan bangsa sepanjang bulan Agustus sekaligus awal konsolidasi jelang gerakan September Hitam

Target PAD Parkir Terlalu Tinggi, DPRD Surabaya: Jangan Hanya Kejar Angka, Layani Warga!

Aning menilai persoalan parkir Surabaya tidak akan selesai hanya dengan mendorong masyarakat membayar parkir secara digital.