Minggu, 30 Agu 2026 22:55 WIB

KAI Tegaskan Shelter di Sidoarjo yang Diduga jadi Tempat Asusila Itu Bukan Asetnya

  • Penulis : Ariyanto
  • | Kamis, 16 Jul 2026 18:50 WIB
Penampakan shelter di Sawotratap Sidoarjo yang diduga jadi tempat asusila. (Foto: Ariyanto/selalu.id).
Penampakan shelter di Sawotratap Sidoarjo yang diduga jadi tempat asusila. (Foto: Ariyanto/selalu.id).

selalu.id - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya menegaskan bahwa shelter di kawasan Desa Sawotratap, Sidoarjo, yang diduga jadi tempat asusila, bukan aset perusahaan.

“Perlu kami klarifikasi bahwa tempat yang dimaksud tidak tercatat ke dalam aset milik PT KAI, sehingga bukan milik PT KAI. Aset tersebut dibangun oleh Direktorat Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan tercatat sebagai aset mereka,” jelas Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono saat dikonfirmasi, Kamis (16/7/2026).

Baca Juga: TPST Berbek Sidoarjo Genap 10 Tahun, Sampah Rumah Tangga Disulap jadi Sumber Cuan Warga

Meski demikian, KAI memastikan siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum apabila diperlukan, terutama terkait aspek keselamatan perjalanan kereta api karena lokasinya berada dekat dengan jalur rel.

Mahendro menjelaskan shelter tersebut sempat digunakan sebagai fasilitas naik turun penumpang komuter. Namun, sejak beberapa tahun terakhir bangunan itu sudah tidak lagi difungsikan.

“Dulu sempat digunakan sebagai shelter untuk naik turun penumpang. Namun sejak beberapa tahun lalu sudah tidak difungsikan lagi,” katanya.

Mehendro menambahkan, karena bukan aset perusahaan, KAI tidak memiliki kewenangan maupun anggaran untuk melakukan perawatan bangunan tersebut.

“Karena sudah tidak difungsikan, maka perawatan maupun tanggung jawab terhadap bangunan tersebut bukan menjadi tanggung jawab kami. Kami hanya bisa mengeluarkan biaya untuk merawat aset yang memang menjadi milik kami,” tegasnya.

Terkait kondisi bangunan yang kini tidak digunakan, Mahendro mengatakan KAI telah mengusulkan agar lokasi tersebut ditata kembali atau dialihfungsikan untuk kepentingan masyarakat, seperti area parkir atau taman. 

Baca Juga: Hiu Tutul Muncul di Tlocor, Sidoarjo Bersiap Sambut Ikon Wisata Bahari Baru

Namun, keputusan terkait pemanfaatan maupun pembongkaran bangunan berada di tangan instansi pemilik aset.

“Kami hanya bisa mengusulkan dan menyampaikan aspirasi yang berkembang di masyarakat kepada pihak yang berwenang,” tandas dia.

Sebelumnya, beredar informasi di media sosial yang menyebut shelter mangkrak itu diduga kerap digunakan untuk aktivitas asusila. 

Selain itu, muncul pula berbagai spekulasi di tengah masyarakat, termasuk dugaan adanya aktivitas kelompok LGBT di lokasi tersebut. 

Baca Juga: Keren, Warga Desa Tromposari Sidoarjo Sulap Lahan Kumuh jadi Wisata Wringin Asri

Namun hingga kini, berbagai dugaan tersebut belum didukung bukti yang dapat dipastikan kebenarannya maupun keterangan resmi dari pihak berwenang.

Sejumlah warga mengaku pernah melihat beberapa pasangan memasuki lokasi tersebut. Namun mereka tidak mengetahui secara pasti aktivitas yang dilakukan di dalam bangunan yang tertutup dari pandangan tersebut.

Kepala Desa Sawotratap, Sanuri, menjelaskan bahwa pemerintah desa justru pertama kali mengetahui isu tersebut dari media sosial, bukan dari laporan atau keluhan masyarakat secara langsung.

“Untuk hal tersebut, tidak pernah ada laporan dari warga terkait keluhan tempat itu. Saya justru tahunya dari media sosial. Setelah menerima informasi itu, saya teruskan ke perangkat desa untuk ditindaklanjuti,” jelasnya, Rabu (15/7/2026).

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

9 AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, KH Nurul Huda Djazuli Dapat Suara Tertinggi

Total terdapat 4.703 suara yang diberikan kepada 34 nama calon anggota AHWA.

PBNU 2021-2026 Resmi Demisioner, KH Yahya Cholil Staquf Minta Maaf

"Terima kasih atas kerja sama atas selama ini, mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan," ujar Yahya.

Iddah Politik, Semangat Kembali ke Akar dalam Muktamar ke-35 NU

Iddah politik satu tahun dari partai politik, otomatis menggugurkan sejumlah calon.

Foto: Kemacetan Parah Menuju Akses Pelabuhan Ketapang Banyuwangi

Antrean kendaraan dilaporkan mengular hingga sepanjang 10 kilometer dan mengganggu aktivitas warga lokal serta jasa transportasi.

Akses Pelabuhan Ketapang Lumpuh, Macet Mengular hingga 10 Kilometer

Hingga kini, pantauan di lokasi kepadatan arus lalu lintas di sepanjang jalur utama Pelabuhan Ketapang masih terus terjadi. Belum ada petugas di lokasi.

KDMP Ngingas Didorong jadi Pusat Ekonomi Desa, Akses Jalan Mulai Ditata

Selain membuka akses dari Delta Sari, jalur dari sisi timur juga akan diintegrasikan dengan kawasan KDMP.