Minggu, 18 Okt 2026 02:16 WIB

Wali Kota Eri Ultimatum ASN Surabaya, Aduan Warga Wajib Tuntas 1x24 Jam

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 16 Jul 2026 13:45 WIB
Pengarahan Wali Kota Eri Cahyadi pada ASN di lingkungan Pemkot. (Dok. Humas Pemkot Surabaya).
Pengarahan Wali Kota Eri Cahyadi pada ASN di lingkungan Pemkot. (Dok. Humas Pemkot Surabaya).

selalu.id - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengeluarkan ultimatum kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Mulai dari lurah, camat, hingga kepala perangkat daerah diwajibkan menuntaskan setiap aduan masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah kota paling lambat 1x24 jam.

Baca Juga: Perkuat Sinergi, Kapolri Temui Rais Aam PBNU di Surabaya

Penegasan itu disampaikan Eri saat mengumpulkan seluruh jajaran Pemkot Surabaya di Halaman Balai Kota, Kamis (16/7/2026). 

Pengarahan diikuti Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, direktur RSUD, camat, lurah, hingga kepala seksi sebagai bagian dari evaluasi kinerja birokrasi.

Menurut Eri, pola kerja birokrasi tidak boleh lagi bergantung pada instruksi kepala daerah. Setiap pejabat harus memiliki inisiatif menyelesaikan persoalan warga begitu menemukan masalah di lapangan.

Ia bahkan meminta setiap lurah, camat, dan kepala perangkat daerah memiliki hotline pengaduan masing-masing agar masyarakat tidak selalu bergantung pada Hotline Lapor Cak Eri.

"Hotline bukan sekadar saluran pengaduan, tetapi alat ukur apakah persoalan masyarakat benar-benar selesai. Saya ingin setiap lurah, camat, dan kepala perangkat daerah memiliki hotline sendiri sehingga masyarakat tidak harus selalu melapor kepada wali kota," tegas Eri.

Eri menyebut target penyelesaian 1x24 jam berlaku untuk seluruh persoalan yang menjadi kewenangan Pemkot Surabaya. 

Sementara persoalan yang melibatkan instansi lain, seperti sengketa pertanahan, akan difasilitasi melalui koordinasi lintas lembaga.

Instruksi tersebut merupakan hasil evaluasi lebih dari dua pekan setelah Eri rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai lokasi. 

Baca Juga: Sentuhan Sirpu Betina, Senjata Rahasia Performa Gacoan di Gantangan

Dari hasil pemantauan itu, ia menilai masih banyak persoalan yang terus berulang meski sebelumnya telah dilakukan penertiban.

Selain mempercepat penanganan aduan, Eri juga kembali menyoroti praktik parkir liar. Ia meminta lokasi parkir yang tidak mengantongi izin langsung ditertibkan tanpa harus menunggu dirinya turun ke lapangan.

"Izin parkir itu penting karena memberikan kepastian kepada masyarakat, apakah parkir tersebut gratis atau berbayar. Berapa tarifnya, serta siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan," jelasnya.

Eri mengatakan sistem pengawasan lapangan kini telah terhubung dengan CCTV sehingga kinerja petugas dapat dipantau secara langsung. Jika ditemukan pelanggaran yang dibiarkan, pemerintah dapat segera melakukan evaluasi.

Dalam kesempatan yang sama, Eri juga mengingatkan lurah dan camat agar mengawasi praktik pungutan liar di lingkungan RT/RW. 

Baca Juga: Alumni Cak dan Ning Surabaya Ditangkap Terkait Kasus Narkoba

Ia menegaskan hanya iuran keamanan, kebersihan, dan penerangan lingkungan yang diperbolehkan, sedangkan sumbangan harus bersifat sukarela tanpa penetapan nominal.

Di sektor pelayanan kesehatan, Eri meminta RSUD dr. Soewandhie terus memperbaiki sistem antrean rawat jalan. Ia menargetkan pelayanan farmasi dengan standar obat nonracikan maksimal 15 menit dan obat racikan maksimal 30 menit sejak resep diterima.

Apabila melebihi standar tersebut, rumah sakit diminta memberikan kompensasi sesuai ketentuan.

Sebagai penutup, Eri menegaskan seluruh pejabat harus bertanggung jawab terhadap kontrak kinerja dan pakta integritas yang telah ditandatangani.

 Ia meminta Sekretaris Daerah dan para asisten tidak ragu menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang tidak mampu menjalankan target pelayanan kepada masyarakat.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

600 Penari Ramaikan Festival Munali Patah 2026 di Sidoarjo

Kegiatan ini melibatkan penari dari Sidoarjo, Pasuruan, Surabaya, Mojokerto, hingga Malang.

KSPSI Apresiasi Desk Ketenagakerjaan Kapolri dan Batalkan Aksi Buruh 20 Oktober

Desk Ketenagakerjaan sudah berdiri di 35 Polres yang tersebar di 14 Polda.

Kapolri Kunjungi Museum Marsinah di Nganjuk, Kenang Perjuangan Pahlawan Buruh

Rombongan disambut Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

Andreas Eddy Susetyo Usul Gabungkan Konservasi, Ekowisata, dan Perikanan di CMC 

selalu.id - Anggota DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengusulkan pengembangan ekonomi hijau berbasis masyarakat di kawasan Clungup Mangrove Conservation atau CMC

Pembagian Tong Komposter di Tengah PR Sampah Surabaya

Kegiatan pembagian tong komposter pada Sabtu (17/10/2026) ini, diklaim jadi salah satu upaya mendorong pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga.

Kemnaker Buka Layanan MagangHub Batch 3 di Jakarta, Kuota 70 Ribu Peserta

Perusahaan yang ingin datang diminta konfirmasi kehadiran terlebih dahulu melalui kode QR di flyer kegiatan.