SiLPA Surabaya Rp516 Miliar Segera Masuk Pansus, Berikut Sederet Fokusnya
- Penulis : Ade Resty
- | Senin, 13 Jul 2026 19:25 WIB
selalu.id - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 memasuki tahap berikutnya, setelah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna, Senin (13/7/2026).
Salah satu disorot, sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp516 miliar yang dinilai masih dalam batas wajar.
Baca Juga: Jurus Wali Kota Surabaya Eri dalam Menambal Potensi Defisit APBD
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, jawaban atas seluruh pandangan fraksi telah disampaikan dan selanjutnya akan dibahas lebih mendalam di tingkat komisi hingga panitia khusus (Pansus).
“Alhamdulillah, hari ini jawaban atas pandangan umum fraksi sudah kami sampaikan kepada DPRD Kota Surabaya. Selanjutnya akan dibahas di komisi-komisi, kemudian dilanjutkan dengan panitia khusus (Pansus),” jelasnya.
Eri mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan DPRD sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Surabaya.
“Saya berterima kasih atas saran dan masukan dari DPRD. Harapannya, pemerintah kota bisa terus menjadi lebih baik dalam menjalankan program-program ke depan,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menjelaskan rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut dari penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025.
Menurutnya, jawaban yang disampaikan Wali Kota telah memberikan penjelasan atas berbagai catatan fraksi.
Baca Juga: Rokok Ilegal Ancam Kas Daerah Rp36 Miliar, DPRD Surabaya Minta Pemberantasan Tak Sekadar Pemusnahan
Salah satu hal yang banyak menjadi perhatian adalah SiLPA APBD 2025 sebesar Rp516 miliar. Menurutnya, angka tersebut berasal dari sisa anggaran, kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD), serta efisiensi pada sejumlah pos belanja.
“SiLPA tersebut merupakan sesuatu yang wajar karena batas maksimalnya 10 persen, sedangkan angka yang ada masih di bawah ketentuan tersebut,” papar politisi yang akrab disapa Kaji Ipuk itu.
Ia menegaskan, DPRD akan terus mendorong agar anggaran daerah difokuskan pada program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Penanganan banjir dan penguatan ekonomi kerakyatan menjadi dua prioritas yang akan dibahas lebih lanjut dalam Perubahan APBD (PAK) 2026 maupun penyusunan APBD Murni Tahun Anggaran 2027.
Baca Juga: DPRD Surabaya Minta Polisi Usut Pembuang Limbah Medis di Exit Tol Tambaksumur Sidoarjo
Selain itu, DPRD juga mencatat adanya masukan dari Fraksi PKS terkait lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai belum optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk salah satunya rumah sakit daerah (RSUD).
Di sisi lain, Kaji Ipuk menilai sejumlah BUMD yang belum mampu memberikan dividen sesuai target tetap perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah melalui penguatan sarana dan prasarana.
Menurutnya, khusus sektor kesehatan, orientasi pemerintah tidak semata mengejar keuntungan finansial.
“Layanan kesehatan tidak semata-mata kita kejar dari sisi dividennya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kualitas pelayanannya terus ditingkatkan,” pungkas dia.
Editor : Zein Muhammad
