Senin, 13 Jul 2026 20:48 WIB

SiLPA Surabaya Rp516 Miliar Segera Masuk Pansus, Berikut Sederet Fokusnya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 13 Jul 2026 19:25 WIB
Rapat Paripurna jawaban dari fraksi APBD 2025 di DPRD Surabaya. (Foto: Ade/selalu.id).
Rapat Paripurna jawaban dari fraksi APBD 2025 di DPRD Surabaya. (Foto: Ade/selalu.id).

selalu.id - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 memasuki tahap berikutnya, setelah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna, Senin (13/7/2026). 

Salah satu disorot, sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp516 miliar yang dinilai masih dalam batas wajar.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Larang RT-RW Tarik Sumbangan Agustusan, Ini Risikonya Bila Dilanggar

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, jawaban atas seluruh pandangan fraksi telah disampaikan dan selanjutnya akan dibahas lebih mendalam di tingkat komisi hingga panitia khusus (Pansus).

“Alhamdulillah, hari ini jawaban atas pandangan umum fraksi sudah kami sampaikan kepada DPRD Kota Surabaya. Selanjutnya akan dibahas di komisi-komisi, kemudian dilanjutkan dengan panitia khusus (Pansus),” jelasnya.

Eri mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan DPRD sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Surabaya.

“Saya berterima kasih atas saran dan masukan dari DPRD. Harapannya, pemerintah kota bisa terus menjadi lebih baik dalam menjalankan program-program ke depan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menjelaskan rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut dari penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025. 

Menurutnya, jawaban yang disampaikan Wali Kota telah memberikan penjelasan atas berbagai catatan fraksi.

Baca Juga: DPRD Surabaya Minta Sekolah Bentuk Posko Pengaduan Selama MPLS, Cegah Perundungan Sejak Hari Pertama

Salah satu hal yang banyak menjadi perhatian adalah SiLPA APBD 2025 sebesar Rp516 miliar. Menurutnya, angka tersebut berasal dari sisa anggaran, kontribusi badan usaha milik daerah (BUMD), serta efisiensi pada sejumlah pos belanja.

“SiLPA tersebut merupakan sesuatu yang wajar karena batas maksimalnya 10 persen, sedangkan angka yang ada masih di bawah ketentuan tersebut,” papar politisi yang akrab disapa Kaji Ipuk itu.

Ia menegaskan, DPRD akan terus mendorong agar anggaran daerah difokuskan pada program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat. 

Penanganan banjir dan penguatan ekonomi kerakyatan menjadi dua prioritas yang akan dibahas lebih lanjut dalam Perubahan APBD (PAK) 2026 maupun penyusunan APBD Murni Tahun Anggaran 2027.

Baca Juga: Wali Kota Eri Tegaskan RT-RW Surabaya Tak Boleh Pungut Uang Warga Baru Tanpa Izin Lurah

Selain itu, DPRD juga mencatat adanya masukan dari Fraksi PKS terkait lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai belum optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah, termasuk salah satunya rumah sakit daerah (RSUD).

Di sisi lain, Kaji Ipuk menilai sejumlah BUMD yang belum mampu memberikan dividen sesuai target tetap perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah melalui penguatan sarana dan prasarana.

Menurutnya, khusus sektor kesehatan, orientasi pemerintah tidak semata mengejar keuntungan finansial.

“Layanan kesehatan tidak semata-mata kita kejar dari sisi dividennya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kualitas pelayanannya terus ditingkatkan,” pungkas dia.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Pakar Hukum Pidana Ubhara Surabaya Sebut Eks Jampidsus Layak Dihukum Mati

Hal tersebut diungkapkan oleh Pakar Hukum Pidana Universitas Bhayangkara (Ubhara), Surabaya, Prof, Dr Sholehuddin.

Mobil CR-V Tabrak Dua Motor di Surabaya: Satu Tewas, 1 Terluka

Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti guna memastikan penyebab kecelakaan.

Antisipasi Siswa Bolos, Sekolah di Mojokerto Resmikan Absensi Digital di MPLS

Dalam program yang masih berstatus pilot project ini, siswa melakukan absensi dengan pemindaian wajah melalui sistem face detector.

Momen Puskesmas Mumbulsari Jember Layani Lansia Pascastroke Lewat Home Care Gratis

Pasien yang dikunjungi adalah Sofiyah (63), warga Dusun Gambiran, yang telah mengalami stroke selama kurang lebih empat tahun. 

DPRD Jatim Desak Pemprov Perhatikan Kesejahteraan Perawat

Berdasarkan data survei tahun 2025 dari PPNI, sebagian besar perawat masih menerima upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Dispendik Terjunkan Tim Supervisi Awasi MPLS di Surabaya

Febrina berharap pelaksanaan MPLS mampu membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah sehingga mereka merasa nyaman.