KBIH Minta Kebijakan Kemenhaji Soal Penyelenggaran Haji Dievaluasi Total
- Penulis : Redaksi
- | Minggu, 31 Mei 2026 17:03 WIB
selalu.id - Di tengah harapan jutaan umat Islam terhadap pelayanan haji yang lebih baik, penyelenggaraan haji 2026 justru dibayangi gelombang kritik.
Sejumlah pengurus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) menilai berbagai kebijakan yang diterapkan Kementerian Haji telah memicu kekacauan di lapangan, mulai dari persoalan penempatan jemaah hingga lemahnya koordinasi dengan mitra penyelenggara.
Baca Juga: Operasional Kepulangan Jemaah Haji Jatim di Debarkasi Surabaya Tuntas
Sorotan tajam pun mengarah kepada Wakil Menteri Haji Daniel Azhar Simanjuntak yang dinilai menjadi aktor utama di balik kebijakan kontroversial tersebut.
Mewakili sejumlah pengurus KBIH, Gus Adzim melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Kementerian Haji yang dinilai minim koordinasi dengan para mitra penyelenggara di lapangan.
Ia menegaskan, berbagai keputusan strategis kerap diambil secara sepihak tanpa melibatkan KBIH yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mendampingi jemaah.
Ironisnya, ketika muncul berbagai persoalan dalam penyelenggaraan haji, KBIH justru sering dijadikan pihak yang disalahkan.
Padahal, menurut Gus Adzim, ruang komunikasi dan partisipasi KBIH dalam proses perumusan kebijakan sangat terbatas sehingga banyak kebijakan yang tidak selaras dengan kondisi riil di lapangan.
"Kami sering diminta bertanggung jawab atas persoalan yang sejak awal tidak pernah kami diajak membahas maupun memutuskan," tegas Gus Adzim dalam keterangannya, Minggu (31/5/2026).
Baca Juga: 20.849 Jemaah Haji Jatim Tiba di Surabaya
Selain itu, pihaknya juga menyoroti kualitas sebagian petugas haji yang bertugas di lapangan.
Gus Adzim menilai masih terdapat petugas yang belum memiliki pemahaman memadai terkait aspek pelayanan dan pendampingan ibadah jemaah.
"Kami berharap petugas yang ditugaskan benar-benar memiliki kompetensi yang memadai, baik dari sisi pelayanan maupun pemahaman keagamaan, sehingga dapat memberikan pendampingan yang optimal kepada jemaah," tegasnya.
KBIH juga menyoroti persoalan akomodasi jemaah di Mina. Menurut mereka, terdapat sejumlah jemaah yang mengalami kesulitan mendapatkan tempat istirahat yang layak akibat kepadatan dan persoalan teknis di lapangan.
Baca Juga: 2 Jemaah Haji Probolinggo Masih Tertahan di Arab Saudi, Ini Identitas dan Penyebabnya
"Kami melihat masih ada jemaah yang mengalami kesulitan terkait penempatan di tenda Mina. Hal ini perlu menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang pada penyelenggaraan haji berikutnya," papar Gus Adzim.
Di samping itu, KBIH meminta transparansi terkait berbagai kebijakan yang diambil selama pelaksanaan ibadah haji, termasuk mengenai fasilitas dan pendampingan bagi pejabat yang bertugas di Tanah Suci.
Melalui pernyataan tersebut, KBIH mendorong Kementerian Haji untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026.
Kemudian memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan jemaah pada musim haji mendatang.
Editor : Zein Muhammad
