Kamis, 03 Sep 2026 12:53 WIB

Ada Edaran Sumbangan Kurban Sekolah, LPAI Jatim: Tak Boleh Dipaksa

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 24 Mei 2026 10:25 WIB
Ilustrasi Pemeriksaan hewan kurban. (Diskominfo Surabaya) 
Ilustrasi Pemeriksaan hewan kurban. (Diskominfo Surabaya) 

selalu.id - Menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, sekolah-sekolah mulai menggelar kegiatan kurban sebagai bagian dari pendidikan karakter bagi siswa.

Menanggapi itu, Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Jawa Timur, Isa Ansori, mengingatkan agar partisipasi kurban di lingkungan sekolah tidak berubah menjadi beban bagi wali murid.

Baca Juga: Hapus Stigma Kampungan, Kanwil Kemenag Jatim Gelar Expo Madrasah 2026

Isa menegaskan, kegiatan kurban di sekolah sejatinya memiliki nilai positif karena mengajarkan kepedulian sosial, gotong royong, hingga pendidikan karakter religius kepada peserta didik.

Meski demikian, pelaksanaannya harus tetap mengacu pada aturan pendidikan nasional dan mengedepankan prinsip sukarela.

“Semangat Iduladha seharusnya dibangun atas dasar keikhlasan, empati sosial, dan pendidikan nilai kemanusiaan, bukan tekanan administratif yang justru menghilangkan makna ibadah itu sendiri,” kata Isa, Minggu (24/5/2026).

Mantan Ketua Dewan Pendidikan Surabaya itu menyoroti pola penggalangan dana kurban di sejumlah sekolah yang mulai disampaikan melalui edaran kepada wali murid. 

Ia meminta sekolah berhati-hati agar tidak mencantumkan nominal wajib, target pembayaran, maupun tenggat yang berpotensi menimbulkan tekanan bagi orang tua siswa.

Menurut Isa, ketentuan mengenai sumbangan pendidikan telah diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan. 

Baca Juga: Tragedi Berdarah di Diskotek Triple X Surabaya: Pemuda Dikeroyok Brutal, Kepala Dihantam Paving

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa sumbangan pendidikan bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, serta tidak ditentukan nominal maupun jangka waktu pembayarannya.

Karena itu, sekolah diminta memastikan tidak ada unsur pemaksaan dalam kegiatan kurban, termasuk pemberian sanksi atau perlakuan berbeda kepada siswa yang tidak ikut berpartisipasi karena alasan ekonomi.

“Pungutan tidak boleh dikaitkan dengan hak pendidikan peserta didik. Sekolah juga tidak boleh membebani orang tua yang secara ekonomi tidak mampu,” tegasnya.

Isa juga mengingatkan aturan dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang menegaskan penggalangan dana hanya boleh dilakukan secara sukarela dan bukan berbentuk pungutan wajib.

Baca Juga: Potret Aksi 'Agustus Kelam' di Surabaya, Serukan Perlindungan hingga DBH Migas Madura

Ia menilai sekolah harus menjadi ruang pendidikan yang sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang beragam, terlebih di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya merata.

“Sekolah sebagai ruang pendidikan karakter harus menjadi teladan dalam membangun budaya partisipasi yang inklusif, transparan, akuntabel, dan sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Isa mendorong seluruh sekolah melibatkan wali murid dalam musyawarah terbuka terkait pelaksanaan kurban, termasuk mekanisme pengumpulan dan penggunaan dana agar lebih transparan.

“Pendidikan yang sehat bukan hanya soal administrasi yang tertib, tetapi juga menjaga martabat peserta didik dan keluarganya,” pungkasnya.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

Hingga 28 Agustus 2026, dari total pagu anggaran mencapai Rp1,9 triliun, BPKAD baru merealisasikan anggaran sebesar Rp11 miliar.

Pengumuman Beasiswa Cinta Bergema Jember, 7.566 Mahasiswa Lolos Administrasi

Pemkab Jember nantinya hanya akan menyaring sekitar 4.200 mahasiswa sesuai batas kuota yang tersedia.

Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit

Machmud membeberkan, sejumlah pengelola kawasan perumahan elit memproduksi air sendiri dan menetapkan tarif secara sepihak kepada para penghuninya.

Sering Bikin Bahaya, Arus Lalu Lintas Embong Gayam dan Embong Sawo Surabaya Kini Dibalik

Selama masa uji coba, Dishub Surabaya tidak hanya memfokuskan pemantauan pada Jalan Basuki Rahmat, tetapi juga mengevaluasi kawasan sekitarnya secara berkala.

‎Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Targetkan Penerimaan Rp1,4 Triliun

Selain pemberantasan rokok ilegal, Bea Cukai Probolinggo juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri.

Ternyata, Ada 21 SPPG MBG di Sidoarjo Belum Berizin

Imbas keracunan massal santri, Pemkab Sidoarjo mendesak agar pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program MBG benar-benar diperketat.