Kamis, 03 Sep 2026 11:35 WIB

Surabaya Akui Telat Kelola Sanitasi Modern, Limbah Rumah Tangga Bakal Diurus PDAM

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 17 Mei 2026 11:00 WIB
Salah satu TPS di Surabaya. (Diskominfo Surabaya)
Salah satu TPS di Surabaya. (Diskominfo Surabaya)

selalu.id – Pemerintah Kota Surabaya mulai menyiapkan perubahan besar dalam pengelolaan limbah domestik. 

Ke depan, layanan pengelolaan lumpur tinja dan sanitasi kota ditargetkan berada di bawah kendali Perumda Air Minum Surya Sembada (PDAM) sebagai bagian dari modernisasi sistem sanitasi perkotaan.

Baca Juga: Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

Langkah ini disebut sekaligus menjadi upaya Surabaya mengejar ketertinggalan dibanding kota-kota besar lain yang lebih dulu menerapkan pengelolaan limbah terintegrasi melalui badan usaha milik daerah (BUMD).

Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Hidayat Syah mengatakan, pengelolaan limbah domestik oleh BUMD sebenarnya sudah lazim diterapkan di banyak daerah maupun luar negeri.

“Memang pengelolaan air limbah itu harus dikelola oleh BUMD. Yang paling tepat sementara ini ya PDAM,” kata Hidayat, Minggu (17/5/2026).

Melalui skema tersebut, layanan sedot lumpur tinja nantinya tidak lagi bersifat insidental atau berdasarkan permintaan warga, melainkan dilakukan secara berkala dan terjadwal.

“Secara periodik PDAM mengambil limbah tinja di situ yang mereka sedot untuk dikelola di IPAL,” ujarnya.

Pemkot juga membuka peluang pembiayaan layanan sanitasi diintegrasikan dengan pelanggan PDAM agar pengelolaannya lebih stabil dan berkelanjutan. Namun, skema tarif maupun iuran masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD Surabaya.

Sebelumnya sempat muncul wacana iuran sekitar Rp5 ribu per bulan, namun Hidayat menegaskan belum ada keputusan final karena perda masih dibahas.

Baca Juga: Sering Bikin Bahaya, Arus Lalu Lintas Embong Gayam dan Embong Sawo Surabaya Kini Dibalik

“Itu masih pembahasan. Perda-nya saja belum diketuk,” tegasnya.

Menurut Hidayat, Surabaya justru termasuk terlambat dalam penerapan sistem sanitasi modern dibanding kota lain seperti Solo, Palembang, hingga Jakarta.

“Sudah waktunya sekarang dikelola BUMD. Kita agak telat, tapi sekarang mereka bersedia dan itu bagus,” ucapnya.

Saat ini, pengolahan limbah domestik Surabaya masih terpusat di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Keputih. Ke depan, pemkot berencana menambah fasilitas pengolahan di wilayah timur dan barat kota agar pelayanan lebih merata.

“Ke depan mungkin ada di wilayah timur dan barat supaya pelayanan lebih mudah,” katanya.

Baca Juga: Sikat Jukir Nakal Surabaya, Wali Kota Eri Buka Peluang Anak Muda yang Kelola Parkir

Hidayat mengakui sistem ideal sebenarnya adalah jaringan perpipaan limbah rumah tangga langsung seperti di negara maju. Namun pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan biaya sangat besar.

“Harusnya bagus itu pakai pipa langsung seperti di luar negeri. Cuma biayanya mahal. Tapi insyaallah kita menuju ke sana,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai kondisi sanitasi Surabaya saat ini sudah jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Keberadaan toilet rumah tangga dan fasilitas sanitasi komunal disebut mulai mengurangi praktik pembuangan limbah sembarangan ke sungai.

“Kalau dulu iya, sekarang sudah tidak ada lagi orang buang sembarangan ke sungai. Sudah banyak komunal-komunal,” pungkasnya.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Pengumuman Beasiswa Cinta Bergema Jember, 7.566 Mahasiswa Lolos Administrasi

Pemkab Jember nantinya hanya akan menyaring sekitar 4.200 mahasiswa sesuai batas kuota yang tersedia.

Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit

Machmud membeberkan, sejumlah pengelola kawasan perumahan elit memproduksi air sendiri dan menetapkan tarif secara sepihak kepada para penghuninya.

‎Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Targetkan Penerimaan Rp1,4 Triliun

Selain pemberantasan rokok ilegal, Bea Cukai Probolinggo juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri.

Ternyata, Ada 21 SPPG MBG di Sidoarjo Belum Berizin

Imbas keracunan massal santri, Pemkab Sidoarjo mendesak agar pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program MBG benar-benar diperketat.

Wakapolda Metro Jaya Dekananto Eko Purwono Resmi Sandang Pangkat Irjen Pol

Salah satu keberhasilan paling menonjol saat memimpin Dinas Intelkam Polda Jatim adalah penanganan konflik antar perguruan pencak silat. 

Langkah Sigap PDS Bantu Warga Terdampak Gempa Flores di Tiga Wilayah NTT

Sekretaris Perusahaan PDS, Bayu Widyafrasta menegaskan bahwa aksi cepat ini merupakan komitmen dan kepedulian nyata perusahaan terhadap warga terdampak bencana.