Kamis, 03 Sep 2026 12:53 WIB

Bank Jatim Masih Dominasi Deviden, Kontribusi BUMD Lain Disorot DPRD

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan sekaligus anggota fraksi Golkar DPRD Jatim. (Foto: dony/selalu.id)
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan sekaligus anggota fraksi Golkar DPRD Jatim. (Foto: dony/selalu.id)

selalu.id – Kondisi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur dinilai masih timpang dan sangat bergantung pada satu entitas saja. Data menunjukkan bahwa dari total setoran dividen sebesar Rp488,1 miliar, sekitar 86 persen atau lebih dari Rp420 miliar berasal semata-mata dari Bank Jatim.

Sementara itu, kontribusi dari holding BUMD lainnya sangat minim. Holding PJU hanya menyumbang sekitar 7 persen, bahkan holding besar seperti PWU dan JGU hanya berkontribusi di angka 0,2 hingga 0,3 persen atau tidak sampai Rp2 miliar.

Baca Juga: Fraksi PDIP Semprit Pemprov Jatim Soal P-APBD 2026: Tambahan Belanja Rp2,64 Triliun Jangan Cuma jadi SiLPA!

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) BUMD, Jairi Irawan menilai kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam diversifikasi ekonomi daerah.

"Ini menunjukkan ketimpangan struktural yang serius. Satu BUMD menjadi tulang punggung, sementara yang lain belum mampu memberikan kontribusi signifikan," Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim ini kepada selalu.id, Kamis (30/4/2026).

Baca Juga: Peringati HUT ke-81 RI, Partai Demokrat Gresik Gelar Aksi Bersih-bersih Makam Pahlawan

"Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah, mereka sudah membangun ekosistem yang lebih seimbang, sedangkan Jatim masih sangat bergantung pada sektor perbankan," imbuhnya.

Lebih jauh, Jairi juga menyoroti ketidakselarasan antara aset yang besar dengan hasil yang didapat. Banyak aset non-keuangan yang justru tidak produktif, menganggur (idle), atau dikuasai pihak lain tanpa memberikan nilai ekonomi yang memadai bagi daerah.

Baca Juga: Kabar Baik, Masyarakat Kini Bisa 'Cas' Mobil Listrik di Gedung DPRD Jatim

"Jika dibiarkan, BUMD bukan menjadi motor pembangunan, tapi justru berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang," tegasnya.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

Hingga 28 Agustus 2026, dari total pagu anggaran mencapai Rp1,9 triliun, BPKAD baru merealisasikan anggaran sebesar Rp11 miliar.

Pengumuman Beasiswa Cinta Bergema Jember, 7.566 Mahasiswa Lolos Administrasi

Pemkab Jember nantinya hanya akan menyaring sekitar 4.200 mahasiswa sesuai batas kuota yang tersedia.

Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit

Machmud membeberkan, sejumlah pengelola kawasan perumahan elit memproduksi air sendiri dan menetapkan tarif secara sepihak kepada para penghuninya.

Sering Bikin Bahaya, Arus Lalu Lintas Embong Gayam dan Embong Sawo Surabaya Kini Dibalik

Selama masa uji coba, Dishub Surabaya tidak hanya memfokuskan pemantauan pada Jalan Basuki Rahmat, tetapi juga mengevaluasi kawasan sekitarnya secara berkala.

‎Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Targetkan Penerimaan Rp1,4 Triliun

Selain pemberantasan rokok ilegal, Bea Cukai Probolinggo juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri.

Ternyata, Ada 21 SPPG MBG di Sidoarjo Belum Berizin

Imbas keracunan massal santri, Pemkab Sidoarjo mendesak agar pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program MBG benar-benar diperketat.