Minggu, 19 Jul 2026 20:09 WIB

Bank Jatim Masih Dominasi Deviden, Kontribusi BUMD Lain Disorot DPRD

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan sekaligus anggota fraksi Golkar DPRD Jatim. (Foto: dony/selalu.id)
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Jairi Irawan sekaligus anggota fraksi Golkar DPRD Jatim. (Foto: dony/selalu.id)

selalu.id – Kondisi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur dinilai masih timpang dan sangat bergantung pada satu entitas saja. Data menunjukkan bahwa dari total setoran dividen sebesar Rp488,1 miliar, sekitar 86 persen atau lebih dari Rp420 miliar berasal semata-mata dari Bank Jatim.

Sementara itu, kontribusi dari holding BUMD lainnya sangat minim. Holding PJU hanya menyumbang sekitar 7 persen, bahkan holding besar seperti PWU dan JGU hanya berkontribusi di angka 0,2 hingga 0,3 persen atau tidak sampai Rp2 miliar.

Baca Juga: Penebangan Hutan Ilegal Picu Risiko Karhutla, Anggota DPRD Jatim Minta Pengawasan Diperketat

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) BUMD, Jairi Irawan menilai kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam diversifikasi ekonomi daerah.

"Ini menunjukkan ketimpangan struktural yang serius. Satu BUMD menjadi tulang punggung, sementara yang lain belum mampu memberikan kontribusi signifikan," Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim ini kepada selalu.id, Kamis (30/4/2026).

Baca Juga: DPRD Jatim Desak Pemprov Susun Kajian Ilmiah Peta Potensi Pendapatan Daerah

"Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah, mereka sudah membangun ekosistem yang lebih seimbang, sedangkan Jatim masih sangat bergantung pada sektor perbankan," imbuhnya.

Lebih jauh, Jairi juga menyoroti ketidakselarasan antara aset yang besar dengan hasil yang didapat. Banyak aset non-keuangan yang justru tidak produktif, menganggur (idle), atau dikuasai pihak lain tanpa memberikan nilai ekonomi yang memadai bagi daerah.

Baca Juga: DPRD Jatim Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Berikut Catatan Penting untuk Pemprov

"Jika dibiarkan, BUMD bukan menjadi motor pembangunan, tapi justru berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang," tegasnya.

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Hukum Pidana Tanpa Kasta: Menepis Hak Istimewa di Hadapan Hukum

Hukum tunduk pada pembuktian, bukan pada jabatan. Kewenangan negara pun dibatasi oleh UU, dan bukan oleh hierarki kekuasaan.

Bisnis Keterampilan Rajut dari Candipari, Perjalanan Ernawati Menembus Pasar Internasional

Meski telah menjangkau pasar internasional, Ernawati tetap mempertahankan prinsip yang sama sejak awal merintis usaha, yakni bekerja dengan sabar dan telaten.

Demi Tambahan Penghasilan, Perempuan Penjual Roti di Surabaya Kasus Narkoba Lagi

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sembilan paket sabu dengan berat total 96,884 gram serta 10 butir ekstasi seberat 4,274 gram.

Biaya Makam Rp5 Juta untuk Warga Baru Disetop, Pemkot Surabaya: Tak Boleh Dipaksa

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan iuran makam tidak boleh dijadikan syarat dalam pengurusan adminduk.

Nobar Final Piala Dunia 2026 di Mojokerto Bakal Digelar di GOR Seni Majapahit

Ika Puspitasari, menyampaikan bahwa penyelenggaraan nobar merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Mojokerto menghadirkan ruang publik yang positif.

Demi Target 250 Emas Porprov Jatim 2027, KONI Kota Surabaya Gelar Tes Narkoba

Langkah itu juga menjadi bentuk pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan atlet yang tengah dipersiapkan menghadapi Porprov Jatim 2027.