Selasa, 20 Okt 2026 18:44 WIB

Proyek Bozem Simohilir Surabaya Bikin Sengsara Warga

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 16 Apr 2026 20:08 WIB
Proyek Bozem Simohilir Surabaya. (Dok. Istimewa).
Proyek Bozem Simohilir Surabaya. (Dok. Istimewa).

selalu.id - Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya, Josiah Michael menyoroti perluasan Bozem Simohilir. Ia mendesak Pemkot agar proyek itu dihentikan.

Josiah menilai proyek yang digarap Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) berpotensi merugikan warga karena diduga tidak didukung kajian komprehensif.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Perketat Penjualan Minol, Pembeli Wajib Tunjukkan Identitas

Ia menemukan indikasi kuat bahwa proyek perluasan Bozem Simohilir tidak dilandasi feasibility study (FS) yang memadai.

Perluasan tersebut terkesan hanya bertumpu pada status kepemilikan lahan oleh Pemerintah Kota Surabaya, khususnya tanah Surat Ijo atau Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang saat ini ditempati warga.

“Pendekatan seperti ini berbahaya, karena mengabaikan aspek sosial, ekonomi, dan rasa keadilan masyarakat,” tegas Josiah, Kamis (16/4/2026).

Ia menambahkan warga penghuni lahan IPT tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka memperoleh hak menempati lahan dengan biaya, sehingga memiliki kepentingan yang harus dilindungi.

Fraksi PSI juga mencatat dampak proyek ini cukup besar. Sedikitnya hampir 200 unit rumah berpotensi terdampak jika perluasan tetap dijalankan.

“Ini bukan angka kecil. Ini menyangkut kehidupan dan keberlangsungan ekonomi warga,” jelas anggota Komisi C DPRD Surabaya ini.

Selain itu, Josiah mempertanyakan dasar pengambilan keputusan proyek tersebut jika benar tidak berbasis kajian teknis yang matang. Ia menilai persoalan ini bukan sekadar urusan infrastruktur, melainkan menyangkut nasib masyarakat.

Baca Juga: Anak Down Syndrome Tewas di Surabaya, Wali Kota Eri Bilang Gini

Di sisi lain, Josiah juga menyoroti penyebab banjir di kawasan Simohilir yang dinilai tidak sepenuhnya berasal dari faktor permukiman warga.

Menurutnya, ada indikasi persoalan muncul akibat kurang optimalnya pemeliharaan infrastruktur oleh DSDABM.

Kondisi Bozem Simohilir sebelumnya disebut mengalami pendangkalan serta dipenuhi enceng gondok.

Selain itu, sistem drainase, termasuk box culvert di wilayah hilir, dinilai perlu dievaluasi, terutama terkait pembersihan dan sedimentasi.

Baca Juga: Perda Air Limbah Disetujui, Fraksi Gerindra Minta Tarif Sanitasi Adil

“Dulu saat awal dibangun, infrastruktur ini efektif mengurangi banjir. Artinya, perlu dilihat apakah pemeliharaannya sudah maksimal atau belum,” jelasnya.

Atas temuan tersebut, Fraksi PSI DPRD Surabaya meminta agar proyek perluasan Bozem Simohilir dihentikan sementara.

Evaluasi menyeluruh berbasis kajian teknis objektif dan mempertimbangkan aspek sosial masyarakat dinilai menjadi langkah mendesak.

“Kami di DPRD akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret yang benar-benar melindungi kepentingan warga,” pungkas Josiah.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Pemuda Bawa Truk Tronton Tabrak Tiang PJU di Balongbendo Sidoarjo

Atas kejadian ini, korban mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara truknya yang terguling dievakuasi petugas.

Raker Pusat Studi UMSIDA: Buka Peluang Kolaborasi Global

Sebanyak 12 pusat studi dan satu Lembaga Pusat Unggulan (PUI) terlibat dalam pertemuan ini untuk menyusun program yang fokus pada luaran dan dampak nyata bagi m

Truk Boks Tabrak Trailer di Krembangan Surabaya, Begini Kondisi Korban

Saat ini, Unit Gakkum Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya masih melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab kecelakaan tersebut.

Polda Jatim Gelar Donor Darah Sambut HUT ke-75 Humas Polri, 100 Kantong Terkumpul

Aksi kemanusiaan yang mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat, Menjaga Reputasi Polri” ini diikuti personel Polri, insan pers, hingga masyarakat umum.

Finalis Cak Surabaya Ditangkap Polisi, Wali Kota Eri: Gelar Akan Kita Cabut

Menurut Eri, pemegang gelar Cak dan Ning Surabaya memiliki tanggung jawab membawa nama Kota Surabaya.

Bareskrim Telusuri Aset 500 Miliar Kasus PT Dana Syariah, Tiga Berkas P21

Penyidikan juga menyasar pertanggungjawaban pidana korporasi.