Belanja Modal dan Kinerja BUMD Jatim Disorot: Serapan Anggaran Tinggi, Kualitas Dipertanyakan
- Penulis : Dony Maulana
- | Kamis, 09 Apr 2026 15:05 WIB
selalu.id - Tingginya serapan anggaran tidak serta-merta menjadi indikator keberhasilan tata kelola keuangan daerah.
Bendahara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur, Salim Azhar menilai bahwa kualitas belanja dan dampak nyata terhadap pembangunanlah yang seharusnya menjadi tolok ukur utama.
Baca Juga: Bursa Ketua KONI Sidoarjo Mengerucut, Dua Bacalon Resmi Mendaftar
Dalam analisisnya terhadap kinerja keuangan dan pembangunan infrastruktur Jawa Timur sepanjang tahun 2025, Salim menegaskan meskipun angka serapan anggaran secara umum terlihat tinggi, realisasi belanja yang bersifat produktif, khususnya belanja modal, dinilai belum optimal dan menjadi persoalan mendasar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Data yang diuraikan menunjukkan realisasi beberapa komponen belanja modal masih di bawah target.
Secara rinci, Belanja Modal Tanah hanya mencapai 83,77 persen, sedangkan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tercatat sebesar 86,64 persen.
Menurut Salim, kondisi ini merupakan titik lemah yang berdampak langsung pada percepatan pembangunan.
"Ketika belanja infrastruktur tidak mencapai target, maka dampaknya langsung terasa pada konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan adanya kendala serius dalam eksekusi proyek-proyek strategis daerah," tegas anggota Komisi C DPRD Jatim ini, Kamis (9/4/2026).
Selain belanja modal, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi fokus perhatian. Salim menilai kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari harapan.
Tercatat ada empat BUMD yang tingkat pengembalian investasinya sangat rendah, di mana kontribusinya berada di bawah 2 persen dari total penyertaan modal yang telah ditanamkan.
Adapun rinciannya, PT Jatim Grha Utama hanya menyumbang 0,28 persen, PT Jamkrida Jatim sebesar 0,69 persen, PT Air Bersih Jatim sebesar 1,24 persen, dan PT Panca Wira Usaha Jatim sebesar 1,29 persen.
"Ini menunjukkan bahwa return on investment atau imbal hasil dari penyertaan modal daerah masih sangat rendah. Jika kinerjanya tidak kunjung membaik, saya mempertanyakan urgensi penambahan penyertaan modal di masa depan. Harus ada evaluasi total terhadap model bisnis dan tata kelolanya agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terus-menerus terbebani," jelas Salim.
Permasalahan lain yang turut disoroti adalah masih adanya piutang daerah, khususnya tunggakan pajak kendaraan dinas milik pemerintah.
Salim menekankan bahwa hal ini menyangkut wibawa pemerintah di mata masyarakat.
"Kita terus mendorong masyarakat agar taat pajak, namun ironisnya di lingkungan internal sendiri masih ada aset pemerintah yang menunggak kewajiban perpajakan. Ini adalah masalah kredibilitas yang harus segera diselesaikan," katanya.
Dari sisi struktur pendapatan, Salim juga mengungkapkan ketimpangan yang terjadi. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar 73,55 persen PAD Jawa Timur bersumber dari sektor pajak daerah.
Baca Juga: Peringati HUT ke-81 RI, Partai Demokrat Gresik Gelar Aksi Bersih-bersih Makam Pahlawan
Sebaliknya, kontribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk hasil kinerja BUMD, hanya menyumbang 2,65 persen.
Meskipun secara persentase, capaian PAD terhadap total pendapatan daerah tahun 2025 mencapai 61,75 persen atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 56 persen, angka ini justru mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2024 yang mencapai 66,11 persen.
"Secara target memang tercapai, tetapi secara kualitas kinerja justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya ada penurunan kapasitas fiskal yang tidak boleh diabaikan," tandas Salim.
Kondisi ini menegaskan bahwa diversifikasi sumber pendapatan daerah masih lemah dan terlalu bertumpu pada pajak, sementara potensi dari sektor lain belum dimaksimalkan.
"Ini harus menjadi agenda perbaikan utama ke depan," pungkasnya.
Editor : Zein Muhammad
