Sosialisasi MBG di Gresik, Anggota DPR RI Ahmad Labib: Dorong Ekonomi Lokal
- Penulis : Dony Maulana
- | Minggu, 05 Apr 2026 16:45 WIB
selalu.id – Pemerintah memperluas jangkauan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Universitas Muhammadiyah Gresik, Jawa Timur jadi salah satu wadah penyampaian visi dan mekanisme pelaksanaan program tersebut kepada masyarakat serta pemangku kepentingan daerah.
Dalam kegiatan tersebut, hadir sebagai pembicara utama Anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib, perwakilan dari Badan Gizi Nasional (BGN), akademisi, serta perwakilan pelaku usaha dan organisasi masyarakat setempat. Fokus pembahasan tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan, tetapi juga dampak ekonomi yang diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ahmad Labib menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar bantuan pangan, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini dirancang untuk menjangkau kelompok paling rentan, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak-anak dan remaja dalam masa pertumbuhan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap angka stunting dan masalah gizi kurang yang masih menjadi tantangan kesehatan publik di berbagai wilayah Indonesia.
“Presiden menginginkan agar perlindungan gizi dimulai sejak janin berada dalam kandungan. Negara hadir memastikan bahwa setiap tahap perkembangan, mulai dari kelahiran hingga masa remaja, terpenuhi kebutuhan gizinya secara layak. Asupan yang tepat sejak dini adalah fondasi agar anak-anak Indonesia bisa tumbuh optimal, cerdas, dan produktif di masa depan,” ujar Ahmad Labib dalam keterangan resminya yang diterima selalu.id, Minggu (5/4/2026).
Selain dimensi kesehatan, program ini juga diproyeksikan menjadi penggerak roda ekonomi nasional dan lokal. Dengan alokasi anggaran yang signifikan, pemerintah memastikan bahwa dana tersebut berputar dan memberikan manfaat berkelanjutan. Salah satu dampak nyata yang disoroti adalah penciptaan lapangan kerja melalui pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut perhitungan yang dipaparkan, satu unit SPPG berpotensi menyerap sekitar 50 tenaga kerja, mulai dari bidang pengolahan makanan, logistik, hingga administrasi. Jika target pembangunan ribuan hingga puluhan ribu unit terwujud, jumlah lapangan kerja yang tercipta akan sangat besar dan mampu menyerap tenaga kerja lokal di setiap daerah pelaksanaan.
“Anggaran yang besar harus berbanding lurus dengan dampak kesejahteraan. Program ini harus menjadi solusi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, bahan baku yang digunakan juga akan diprioritaskan dari petani dan pelaku usaha lokal, sehingga ekonomi daerah ikut tumbuh,” tambahnya.
Di tengah berbagai potensi manfaat tersebut, Ahmad Labib juga menekankan aspek tata kelola dan pengawasan sebagai kunci keberhasilan. Ia mengakui bahwa pelaksanaan program berskala besar pasti menghadapi tantangan, termasuk risiko penyimpangan atau inefisiensi. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang ketat dan regulasi yang jelas harus diterapkan sejak tahap awal.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap kemungkinan adanya tantangan atau potensi penyimpangan. Karena itu, sistem dan regulasi yang kuat harus menjadi pagar utama. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar sampai dan bermanfaat bagi yang berhak,” tegasnya.
Melalui sosialisasi di Gresik ini, pemerintah berharap pemahaman masyarakat terhadap program MBG semakin matang. Partisipasi aktif dan dukungan dari seluruh elemen bangsa dinilai sangat penting agar program ini dapat berjalan sukses dan menjadi pijakan kuat dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Baca Juga: BGN Suspend SPPG Penyedia MBG yang Diduga Picu Keracunan Ratusan Santri Sidoarjo
Editor : Redaksi
