Minggu, 19 Jul 2026 19:38 WIB

Gimmick Sekolah Hijau di Tengah Krisis Energi

  • Penulis : Tim Selalu
  • | Minggu, 05 Apr 2026 08:30 WIB
Ali Yusa (Dewan Pendidikan Jawa Timur | Pengurus Persatuan Insinyur Indonesia Jawa Timur | Auditor ISO 50001)
Ali Yusa (Dewan Pendidikan Jawa Timur | Pengurus Persatuan Insinyur Indonesia Jawa Timur | Auditor ISO 50001)

selalu.id | OPINI - Eskalasi konflik di Iran baru-baru ini telah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia, memicu kelangkaan pasokan minyak global dan melambungkan harga BBM ke titik yang mencekik. Di dalam negeri, fenomena ini memicu kepanikan birokrasi yang mewujud dalam kampanye hemat energi besar-besaran di instansi pendidikan.

Sekolah-sekolah kini sibuk bersolek dengan panel surya, guru-guru dengan ketat menginstruksikan siswa mematikan lampu saat istirahat, dan bisa jadi hingga pengadaan bus sekolah listrik yang mentereng di etalase kota demi citra "bebas emisi".

Baca Juga: Pemkot Surabaya Beri Bantuan Pendidikan untuk 7.380 Siswa SMA/SMK/MA Sederajat

Namun, di balik seremonial "hijau" yang dipicu kepanikan perang tersebut, tersimpan sebuah ketololan sistemik: ribuan liter BBM terus terbakar setiap pagi karena sekolah gagal hadir di dekat rumah siswa. Inilah fenomena green-washing paling kolosal; sebuah teater absurd di mana kita memuja teknologi irit daya di dalam kelas, namun membiarkan pemborosan energi massal di jalan raya.

Paradoks Biaya dan "Pajak Jarak"

Persoalan utama dalam perencanaan pendidikan kita adalah kegagalan membedakan antara biaya modal (Capital Expenditure) dan biaya operasional masyarakat (Operating Expenditure). Membangun sebuah Unit Sekolah Baru (USB) memang membutuhkan angka miliaran rupiah dalam satu tahun anggaran. Angka ini sering kali membuat nyali pemangku kebijakan menciut, lalu memilih opsi pemeliharaan status quo yang dianggap "aman" bagi APBD.

Namun, mari kita bedah dengan audit ekonomi yang jujur. Merujuk pada data mobilitas di wilayah satelit seperti Surabaya, Sidoarjo, atau Gresik, seorang siswa sering kali harus menempuh jarak 15 kilometer menuju sekolah negeri karena ketiadaan fasilitas di lingkungannya. Jika beban transportasi harian mencapai Rp30.000, dalam satu tahun ajaran (200 hari), satu keluarga "menyumbang" polusi dan biaya Rp6 juta per anak. Jika satu kecamatan memiliki 1.000 siswa dengan nasib serupa, masyarakat telah membakar Rp6 miliar per tahun di jalanan.

Angka ini bersifat permanen dan hangus menjadi asap. Dalam tiga tahun saja, akumulasi biaya BBM masyarakat sudah cukup untuk membangun satu sekolah baru yang lengkap. Di sini, BBM adalah "pajak inefisiensi" akibat absennya negara di wilayah blank spot.

Mempertegas Zonasi sebagai Solusi Energi

Dalam konteks ini, kebijakan zonasi pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB/PPDB) tidak boleh hanya dipandang sebagai alat pemerataan kualitas, melainkan instrumen penyelamatan energi. Pemerintah harus berani meningkatkan porsi kuota zonasi hingga titik maksimal. Peningkatan porsi zonasi adalah paksaan sistemik agar mobilitas siswa menjadi sangat pendek.

Namun, peningkatan kuota ini harus dibarengi dengan keberanian membangun gedung sekolah di titik-titik kepadatan penduduk. Tanpa penambahan ruang kelas baru di area blank spot, peningkatan kuota zonasi hanya akan menjadi janji manis di atas kertas yang berujung pada kekecewaan wali murid.

Keniscayaan ISO 50001: Bukan Sekadar Mematikan Lampu

Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan

Ketololan birokrasi memuncak pada fenomena FOMO (Fear of Missing Out) Energi yang mengabaikan standar manajemen energi seperti ISO 50001. Jika kita benar-benar merujuk pada ISO 50001 dalam keniscayaan hemat energi, ada tiga hal krusial yang harus dilakukan:

Penentuan Baseline Energi yang Jujur: Audit energi tidak boleh berhenti di gerbang sekolah. Kita harus menghitung total konsumsi energi dari hulu (transportasi siswa) hingga hilir (listrik gedung).
Energy Performance Indicators (EnPIs): Keberhasilan sekolah "hijau" harus diukur dari seberapa banyak siswa yang mampu mengakses sekolah tanpa moda transportasi berbahan bakar fosil (jalan kaki atau bersepeda).
Manajemen Spasial: ISO 50001 menuntut perbaikan berkelanjutan. Perbaikan paling signifikan bagi sekolah bukanlah mengganti AC, melainkan merelokasi atau menambah titik layanan pendidikan di pusat-pusat domisili siswa.

Akrobat Statistik dan Kemandirian Energi

Birokrasi kita sangat mahir melakukan akrobat statistik. Mereka mempresentasikan grafik penurunan penggunaan listrik sekolah sebesar 5% sebagai pencapaian luar biasa. Di depan kamera, mereka memegang sertifikat apresiasi energi, sementara di belakang kamera, ribuan motor orang tua siswa mengantre dalam kemacetan sepanjang kilometer menuju sekolah yang sama.

Data dari Dindik Jatim dan BPS sebenarnya telah menunjukkan "dosa spasial" yang nyata. Titik-titik kepadatan penduduk di perumahan baru tidak terlayani oleh radius sekolah negeri, memaksa terjadinya mobilitas paksa. Membiarkan kondisi ini sambil memamerkan panel surya adalah bentuk "Cosplay Lingkungan".

Baca Juga: Tingkatkan Pendidikan dan Peluang Kerja, Pemkab Sidoarjo Gandeng Perpukadesi

Kemandirian energi yang hakiki bagi dunia pendidikan bukanlah tentang memiliki alat pembangkit listrik sendiri, melainkan kemandirian dari ketergantungan pada mobilitas jarak jauh. Ketika sekolah dibangun di dekat rumah, negara dan masyarakat secara kolektif mencapai kemandirian energi karena kebutuhan akan BBM impor dari wilayah konflik seperti Iran hilang dengan sendirinya.

Kedaulatan Jarak

Efisiensi energi yang hakiki bukanlah tentang seberapa kecil tagihan listrik PLN di kantor kepala sekolah. Efisiensi energi adalah tentang Kedaulatan Jarak. Manajemen energi dalam pendidikan harus dimulai dari meja perencana tata ruang, bukan hanya di tangan teknisi listrik. Sudah saatnya kita berhenti menjadi "hijau" yang karbitan. Investasilah pada beton dan batu bata di lokasi yang tepat. Dekatkan sekolah ke rumah, atau akui saja bahwa kampanye hemat energi Anda hanyalah sandiwara fotogenik di tengah krisis yang nyata.

Masyarakat yang maju bukanlah mereka yang mampu membeli bensin mahal untuk menempuh jarak jauh, melainkan mereka yang cukup cerdas untuk mendesain lingkungannya agar jarak tidak lagi menjadi hambatan.

Oleh: Ali Yusa (Dewan Pendidikan Jawa Timur | Pengurus Persatuan Insinyur Indonesia Jawa Timur | Auditor ISO 50001)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Hukum Pidana Tanpa Kasta: Menepis Hak Istimewa di Hadapan Hukum

Hukum tunduk pada pembuktian, bukan pada jabatan. Kewenangan negara pun dibatasi oleh UU, dan bukan oleh hierarki kekuasaan.

Bisnis Keterampilan Rajut dari Candipari, Perjalanan Ernawati Menembus Pasar Internasional

Meski telah menjangkau pasar internasional, Ernawati tetap mempertahankan prinsip yang sama sejak awal merintis usaha, yakni bekerja dengan sabar dan telaten.

Demi Tambahan Penghasilan, Perempuan Penjual Roti di Surabaya Kasus Narkoba Lagi

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sembilan paket sabu dengan berat total 96,884 gram serta 10 butir ekstasi seberat 4,274 gram.

Biaya Makam Rp5 Juta untuk Warga Baru Disetop, Pemkot Surabaya: Tak Boleh Dipaksa

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan iuran makam tidak boleh dijadikan syarat dalam pengurusan adminduk.

Nobar Final Piala Dunia 2026 di Mojokerto Bakal Digelar di GOR Seni Majapahit

Ika Puspitasari, menyampaikan bahwa penyelenggaraan nobar merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Mojokerto menghadirkan ruang publik yang positif.

Demi Target 250 Emas Porprov Jatim 2027, KONI Kota Surabaya Gelar Tes Narkoba

Langkah itu juga menjadi bentuk pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan atlet yang tengah dipersiapkan menghadapi Porprov Jatim 2027.