Kamis, 03 Sep 2026 17:14 WIB

Harga Pupuk Nonsubsidi Melonjak Imbas Konflik Timur Tengah, DPRD Jatim: Ini Sangat Berbahaya!

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erjik Bintoro. (Dok. DPRD Jatim for selalu.id).
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erjik Bintoro. (Dok. DPRD Jatim for selalu.id).

selalu.id - Harga pupuk nonsubsidi dan pestisida berbahan baku impor di Jawa Timur melonjak hingga 10–30 persen.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erjik Bintoro mengungkapkan bahwa kenaikan ini dipicu gangguan rantai pasok global akibat eskalasi konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan kekuatan sekutu termasuk Amerika Serikat.

Baca Juga: Fraksi PDIP Semprit Pemprov Jatim Soal P-APBD 2026: Tambahan Belanja Rp2,64 Triliun Jangan Cuma jadi SiLPA!

Hal ini berdampak pada biaya logistik dan asuransi kapal laut internasional. Kondisi tersebut disebut sebagai alarm dini bagi sektor pertanian nasional.

"Perang di Timur Tengah bukan hanya isu geopolitik jauh, tapi sudah menyentuh harga input produksi petani dan berpotensi memengaruhi piring nasi masyarakat," jelas Erjik, Selasa (31/3/2026).

Politisi dari fraksi PKB ini mengatakan, lonjakan harga input pertanian berpotensi menciptakan double shock pada ketahanan pangan.

Selain beban biaya produksi yang meningkat tajam, ancaman musim kemarau panjang yang diperkirakan akan terjadi di beberapa wilayah Jawa Timur juga siap menurunkan produktivitas panen.

Baca Juga: Peringati HUT ke-81 RI, Partai Demokrat Gresik Gelar Aksi Bersih-bersih Makam Pahlawan

"Jika tidak segera ditangani, kenaikan biaya produksi akan berdampak pada lonjakan harga beras dan bahan pangan lainnya. Ditambah dengan risiko kekeringan, ini kombinasi yang sangat berbahaya," tegasnya.

DPRD Jatim pun mendesak pemerintah pusat dan provinsi untuk mengambil langkah mitigasi konkret dengan tiga rekomendasi utama: Memastikan ketersediaan dan distribusi pupuk subsidi berjalan lancar agar petani tidak terpaksa membeli produk nonsubsidi yang lebih mahal.

Meningkatkan infrastruktur pendukung pertanian seperti pompa air dan sistem irigasi untuk mengantisipasi kekeringan.

Baca Juga: Kabar Baik, Masyarakat Kini Bisa 'Cas' Mobil Listrik di Gedung DPRD Jatim

Kemudian melaksanakan operasi pasar secara proaktif untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat.

"Ketahanan pangan adalah fondasi pertahanan negara. Semua stakeholder harus bersinergi dan bertindak cepat sebelum dampak menjadi lebih luas," tandas Erjik.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Mangkrak dan Tak Ada Kepastian, Tiga Pembeli Apartemen PT TPI Gugat Pengembang Rp6,49 Miliar di PN Surabaya

Langkah hukum ini ditempuh lantaran unit yang telah dilunasi sejak 2024 tak kunjung diserahterimakan.

Ketika Peziarah Terusik dengan Markanya Anjal dan Pengemis di Kawasan Sunan Ampel Surabaya

Aduan tersebut mengalir deras ke hotline Lapor Cak Eri. Sejumlah peziarah mengaku kerap diresahkan oleh aksi anjal yang meminta uang dengan berbagai macam cara.

Resmi Dikelola Pemkab Pasuruan, Rest Area dan Tengger Cultural Center Tosari Siap Dihidupkan

Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menegaskan komitmennya untuk segera mengaktifkan fasilitas penunjang wisata tersebut.

Gandeng PMI Surabaya, PT PAL Indonesia Kirim Donasi Kemanusiaan Rp83,1 Juta ke Korban Gempa NTT

Berdasarkan komunikasi dan assessment sementara tim lapangan di NTT, bantuan akan difokuskan untuk pemenuhan fasilitas dasar masyarakat terdampak.

Bahlil Mini Soccer Zona Madiun Raya Resmi Bergulir, Dibuka Laga Golkar Vs PKB

Ketua Pelaksana Bahlil Mini Soccer 2026 Arif Fathoni mengatakan, antusiasme sekolah dan pelajar untuk mengikuti kompetisi tersebut cukup tinggi.

Ketika Korban Penganiayaan di Surabaya Diintimidasi dan Ditawari Uang Damai Rp150 Juta

Majelis hakim dijadwalkan bakal memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV pada persidangan pekan depan guna mencocokkan fakta lapangan.