Minggu, 19 Jul 2026 20:41 WIB

Harga Pupuk Nonsubsidi Melonjak Imbas Konflik Timur Tengah, DPRD Jatim: Ini Sangat Berbahaya!

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erjik Bintoro. (Dok. DPRD Jatim for selalu.id).
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erjik Bintoro. (Dok. DPRD Jatim for selalu.id).

selalu.id - Harga pupuk nonsubsidi dan pestisida berbahan baku impor di Jawa Timur melonjak hingga 10–30 persen.

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erjik Bintoro mengungkapkan bahwa kenaikan ini dipicu gangguan rantai pasok global akibat eskalasi konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan kekuatan sekutu termasuk Amerika Serikat.

Baca Juga: Penebangan Hutan Ilegal Picu Risiko Karhutla, Anggota DPRD Jatim Minta Pengawasan Diperketat

Hal ini berdampak pada biaya logistik dan asuransi kapal laut internasional. Kondisi tersebut disebut sebagai alarm dini bagi sektor pertanian nasional.

"Perang di Timur Tengah bukan hanya isu geopolitik jauh, tapi sudah menyentuh harga input produksi petani dan berpotensi memengaruhi piring nasi masyarakat," jelas Erjik, Selasa (31/3/2026).

Politisi dari fraksi PKB ini mengatakan, lonjakan harga input pertanian berpotensi menciptakan double shock pada ketahanan pangan.

Selain beban biaya produksi yang meningkat tajam, ancaman musim kemarau panjang yang diperkirakan akan terjadi di beberapa wilayah Jawa Timur juga siap menurunkan produktivitas panen.

Baca Juga: DPRD Jatim Desak Pemprov Susun Kajian Ilmiah Peta Potensi Pendapatan Daerah

"Jika tidak segera ditangani, kenaikan biaya produksi akan berdampak pada lonjakan harga beras dan bahan pangan lainnya. Ditambah dengan risiko kekeringan, ini kombinasi yang sangat berbahaya," tegasnya.

DPRD Jatim pun mendesak pemerintah pusat dan provinsi untuk mengambil langkah mitigasi konkret dengan tiga rekomendasi utama: Memastikan ketersediaan dan distribusi pupuk subsidi berjalan lancar agar petani tidak terpaksa membeli produk nonsubsidi yang lebih mahal.

Meningkatkan infrastruktur pendukung pertanian seperti pompa air dan sistem irigasi untuk mengantisipasi kekeringan.

Baca Juga: DPRD Jatim Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Berikut Catatan Penting untuk Pemprov

Kemudian melaksanakan operasi pasar secara proaktif untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat.

"Ketahanan pangan adalah fondasi pertahanan negara. Semua stakeholder harus bersinergi dan bertindak cepat sebelum dampak menjadi lebih luas," tandas Erjik.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Hukum Pidana Tanpa Kasta: Menepis Hak Istimewa di Hadapan Hukum

Hukum tunduk pada pembuktian, bukan pada jabatan. Kewenangan negara pun dibatasi oleh UU, dan bukan oleh hierarki kekuasaan.

Bisnis Keterampilan Rajut dari Candipari, Perjalanan Ernawati Menembus Pasar Internasional

Meski telah menjangkau pasar internasional, Ernawati tetap mempertahankan prinsip yang sama sejak awal merintis usaha, yakni bekerja dengan sabar dan telaten.

Demi Tambahan Penghasilan, Perempuan Penjual Roti di Surabaya Kasus Narkoba Lagi

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sembilan paket sabu dengan berat total 96,884 gram serta 10 butir ekstasi seberat 4,274 gram.

Biaya Makam Rp5 Juta untuk Warga Baru Disetop, Pemkot Surabaya: Tak Boleh Dipaksa

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan iuran makam tidak boleh dijadikan syarat dalam pengurusan adminduk.

Nobar Final Piala Dunia 2026 di Mojokerto Bakal Digelar di GOR Seni Majapahit

Ika Puspitasari, menyampaikan bahwa penyelenggaraan nobar merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Mojokerto menghadirkan ruang publik yang positif.

Demi Target 250 Emas Porprov Jatim 2027, KONI Kota Surabaya Gelar Tes Narkoba

Langkah itu juga menjadi bentuk pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan atlet yang tengah dipersiapkan menghadapi Porprov Jatim 2027.