Kamis, 03 Sep 2026 12:54 WIB

Pemkab Mojokerto Siapkan Langkah Strategis untuk Petakan Dampak Konflik Timur Tengah

Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra bersama forkopimda rapat koordinasi soal konflik Timur Tengah. (Dok. Pemkab Mojokerto).
Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra bersama forkopimda rapat koordinasi soal konflik Timur Tengah. (Dok. Pemkab Mojokerto).

selalu.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bergerak cepat merespons dinamika global dengan menggelar rapat koordinasi antisipasi dampak perang timur tengah.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memetakan potensi dampak konflik Iran-Israel dan Amerika Serikat terhadap stabilitas ekonomi nasional hingga daerah, sekaligus merumuskan langkah mitigasi yang konkret dan terukur.

Baca Juga: Pemkab Mojokerto Kucurkan Rp3,2 Miliar untuk Kelompok Tani, Ajak Milenial Tak Gengsi jadi Petani

Konflik global yang dipicu serangan Amerika Serikat ke Iran pada 28 Februari 2026 berpotensi mengganggu jalur strategis Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia.

Kondisi tersebut memicu lonjakan harga energi, ketidakpastian geopolitik, hingga tekanan terhadap perekonomian global yang berdampak langsung pada Indonesia, seperti meningkatnya inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga menurunnya investasi dan aktivitas ekspor.

Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menegaskan, pemerintah daerah harus sigap dan adaptif menghadapi situasi global yang tidak menentu.

Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga, khususnya bahan kebutuhan pokok, agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

"Dinamika global akibat konflik di Timur Tengah berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi, baik nasional maupun daerah. Untuk itu, kita harus memperkuat langkah antisipatif secara bersama," tegasnya, Senin (30/3/2026).

Bupati yang akrab disapa Gus Barra ini mendorong penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan yang tepat sasaran, termasuk optimalisasi bantuan langsung tunai berbasis data akurat.

Baca Juga: Melihat Keseruan Tradisi Rombekan Tabur Uang Peringati Maulid Nabi Muhammad di Mojokerto

Selain itu, efisiensi dan penataan ulang APBD menjadi langkah penting dengan memprioritaskan belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat serta mengurangi kegiatan yang kurang produktif.

Dari sisi sektoral, dampak konflik global diperkirakan akan menekan industri pengolahan dan UMKM akibat kenaikan biaya energi dan bahan baku.

Kondisi ini juga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan risiko pengangguran, serta memperbesar angka kemiskinan.

Di tingkat daerah, tekanan juga diprediksi terjadi pada belanja pemerintah, penurunan transfer ke daerah, serta pergeseran prioritas kebijakan menuju stabilisasi harga dan bantuan sosial.

Baca Juga: Kejam! Wanita di Mojokerto jadi Korban Perampasan Lalu Diperkosa Residivis di Lahan Tebu

Untuk itu, Pemkab Mojokerto juga menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan melalui monitoring harga secara berkala dan penguatan rantai pasok, serta menjaga ketahanan energi dengan mendorong efisiensi di seluruh sektor.

"Selain itu, kewaspadaan fiskal menjadi kunci agar kebijakan daerah tetap responsif dan tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan," jelas Gus Barra.

Tak lupa, ia juga mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat sinergi dan bekerja secara cepat, tepat, dan terukur.

"Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat kolaborasi, sehingga pembangunan tetap berjalan optimal dan kesejahteraan masyarakat dapat kita jaga di tengah tantangan global,” pungkas Gus Barra.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

Hingga 28 Agustus 2026, dari total pagu anggaran mencapai Rp1,9 triliun, BPKAD baru merealisasikan anggaran sebesar Rp11 miliar.

Pengumuman Beasiswa Cinta Bergema Jember, 7.566 Mahasiswa Lolos Administrasi

Pemkab Jember nantinya hanya akan menyaring sekitar 4.200 mahasiswa sesuai batas kuota yang tersedia.

Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit

Machmud membeberkan, sejumlah pengelola kawasan perumahan elit memproduksi air sendiri dan menetapkan tarif secara sepihak kepada para penghuninya.

Sering Bikin Bahaya, Arus Lalu Lintas Embong Gayam dan Embong Sawo Surabaya Kini Dibalik

Selama masa uji coba, Dishub Surabaya tidak hanya memfokuskan pemantauan pada Jalan Basuki Rahmat, tetapi juga mengevaluasi kawasan sekitarnya secara berkala.

‎Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Targetkan Penerimaan Rp1,4 Triliun

Selain pemberantasan rokok ilegal, Bea Cukai Probolinggo juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri.

Ternyata, Ada 21 SPPG MBG di Sidoarjo Belum Berizin

Imbas keracunan massal santri, Pemkab Sidoarjo mendesak agar pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program MBG benar-benar diperketat.