Kamis, 03 Sep 2026 14:18 WIB

Lebaran 2026

Fraksi PKB DPRD Jatim Serukan Bantu Masyarakat di Tengah Konflik Timur Tengah

Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Muhammad Ashari. (Foto: Dony/selalu.id).
Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Muhammad Ashari. (Foto: Dony/selalu.id).

selalu.id - Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Muhammad Ashari menyerukan kepada seluruh anggota Fraksi PKB menyalurkan gajinya untuk membantu meringankan beban masyarakat.

Seruan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi yang berpotensi terdampak konflik di Timur Tengah yang tengah berlangsung.

Baca Juga: Gempa NTT Bikin Kiriman Uang Mahasiswa di Surabaya Tersendat, PDIP Buka Posko Bantuan

Menurutnya, situasi global saat ini berisiko memicu tekanan ekonomi, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ashari menegaskan bahwa anggota Fraksi PKB harus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui aksi nyata yang bisa langsung dirasakan manfaatnya.

“Ini adalah bentuk solidaritas dan kepedulian kami. Di tengah ancaman krisis, sudah sepatutnya kita berbagi dan membantu masyarakat yang membutuhkan,” kata Ashari kepada selalu.id, Jumat (20/3/2026).

Ia menambahkan, kepedulian kader PKB kepada rakyat merupakan bagian dari arahan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

Baca Juga: Bursa Ketua KONI Sidoarjo Mengerucut, Dua Bacalon Resmi Mendaftar

Salah satu wujud nyata dari arahan tersebut adalah gelaran pasar murah yang dilaksanakan oleh PKB Jawa Timur di seluruh kabupaten/kota se-Jatim.

Menurut Ashari, program pasar murah itu menjadi langkah konkret dalam membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama di tengah tekanan ekonomi global.

Selain itu, politisi asal daerah pemilihan (Dapil) Nganjuk–Madiun ini juga juga mendorong agar penyaluran bantuan dari para anggota fraksi dilakukan secara tepat sasaran, terutama kepada kelompok masyarakat rentan seperti pekerja sektor informal, buruh, serta masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca Juga: Fraksi PDIP Semprit Pemprov Jatim Soal P-APBD 2026: Tambahan Belanja Rp2,64 Triliun Jangan Cuma jadi SiLPA!

“Langkah ini harus dilakukan secara terarah dan akuntabel, sehingga benar-benar bisa meringankan beban rakyat,” tegasnya.

Ashari berharap seruan tersebut dapat direspons positif oleh seluruh pejabat baik di legislatif maupun di eksekutif, sebagai bentuk kebersamaan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi masyarakat, apalagi di momen Lebaran ini masih banyak masyarakat yang kerepotan

“Ini bukan soal besar kecilnya bantuan, tetapi tentang kepedulian dan keberpihakan kita kepada rakyat. Momentum lebaran saat yang tepat dalam penyaluran plus mendengar aspirasi masyarakat di bawah," tutur Ashari.

Editor : Zein Muhammad
Berita Terbaru

Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

Hingga 28 Agustus 2026, dari total pagu anggaran mencapai Rp1,9 triliun, BPKAD baru merealisasikan anggaran sebesar Rp11 miliar.

Pengumuman Beasiswa Cinta Bergema Jember, 7.566 Mahasiswa Lolos Administrasi

Pemkab Jember nantinya hanya akan menyaring sekitar 4.200 mahasiswa sesuai batas kuota yang tersedia.

Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit

Machmud membeberkan, sejumlah pengelola kawasan perumahan elit memproduksi air sendiri dan menetapkan tarif secara sepihak kepada para penghuninya.

Sering Bikin Bahaya, Arus Lalu Lintas Embong Gayam dan Embong Sawo Surabaya Kini Dibalik

Selama masa uji coba, Dishub Surabaya tidak hanya memfokuskan pemantauan pada Jalan Basuki Rahmat, tetapi juga mengevaluasi kawasan sekitarnya secara berkala.

‎Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Targetkan Penerimaan Rp1,4 Triliun

Selain pemberantasan rokok ilegal, Bea Cukai Probolinggo juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri.

Ternyata, Ada 21 SPPG MBG di Sidoarjo Belum Berizin

Imbas keracunan massal santri, Pemkab Sidoarjo mendesak agar pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program MBG benar-benar diperketat.