Soroti Kemiskinan, Gerindra Minta Pembangunan Jatim Tak Terpusat di Gerbangkertasusila
- Penulis : Dony Maulana
- | Senin, 21 Jul 2025 14:35 WIB
selalu.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Namun, persetujuan ini disertai catatan kritis soal ketimpangan pembangunan dan persoalan sosial ekonomi di Jawa Timur.
Baca Juga: Jatim Masih jadi Target Jaringan Internasional, DPRD Soroti Lemahnya Pencegahan Narkoba
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Farid Kurniawan Aditama, menilai RPJMD harus menjadi landasan pembangunan yang menjawab tantangan nyata masyarakat. Ia menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur yang mencapai hampir 4 juta jiwa hingga 2024.
Menurutnya, daerah seperti Madura, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi masih tertinggal dalam berbagai aspek. “Pembangunan selama ini terlalu terpusat di wilayah Gerbangkertasusila,” kata Farid, Senin (21/7/2025).
Gerindra mendesak percepatan pembangunan di wilayah tertinggal melalui skema konektivitas baru dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di Madura, Pantura, Mataraman, dan Tapal Kuda. Peningkatan layanan dasar dan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga dinilai penting.
Fraksi Gerindra turut menyoroti isu kebencanaan. Mengingat sebagian besar wilayah Jawa Timur rawan bencana, Gerindra meminta Pemprov mampu merespons bencana maksimal dalam waktu 2x24 jam.
Di sektor keuangan daerah, Gerindra menilai target pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,87 persen terlalu rendah. Fraksi ini mendorong target dinaikkan menjadi 5–7 persen dengan efisiensi anggaran berbasis program prioritas.
Baca Juga: Penebangan Hutan Ilegal Picu Risiko Karhutla, Anggota DPRD Jatim Minta Pengawasan Diperketat
Pengelolaan aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi sorotan. Farid menilai banyak aset bernilai miliaran rupiah yang mangkrak, sementara beberapa BUMD justru menjadi beban keuangan daerah. Gerindra mendesak adanya masterplan optimalisasi aset dan evaluasi menyeluruh kinerja BUMD.
Di sektor pertanian dan perikanan, yang masih menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Timur, Gerindra menyoroti penurunan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Gerindra mendesak langkah konkret seperti hilirisasi, perlindungan lahan pangan, dan pemberian insentif teknologi.
Baca Juga: DPRD Jatim Desak Pemprov Susun Kajian Ilmiah Peta Potensi Pendapatan Daerah
Masalah sosial juga menjadi perhatian. Data 2024 menunjukkan angka perkawinan anak (8.753 kasus), kekerasan (1.800 kasus), dan perceraian (lebih dari 77.000 kasus) masih tinggi. Gerindra menekankan pentingnya pembangunan sosial yang memprioritaskan ketahanan keluarga, pendidikan perempuan, dan peran ibu.
Meski mengapresiasi capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang melampaui target, Gerindra mendorong penguatan program lingkungan terintegrasi dengan sektor industri, pertanian, dan pariwisata melalui konsep Green dan Blue Economy.
Gerindra juga mendorong agar RPJMD selaras dengan program prioritas nasional seperti Sekolah Rakyat, Makanan Bergizi Gratis, dan Koperasi Merah Putih. Fraksi Gerindra berkomitmen mengawal dan mengkritisi pelaksanaan RPJMD agar berpihak pada rakyat.
Editor : Ading
