Jumat, 20 Nov 2026 18:20 WIB

Soroti Kemiskinan, Gerindra Minta Pembangunan Jatim Tak Terpusat di Gerbangkertasusila

Juru Bicara Fraksi Gerindra, Farid Kurniawan Aditama
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Farid Kurniawan Aditama

selalu.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Namun, persetujuan ini disertai catatan kritis soal ketimpangan pembangunan dan persoalan sosial ekonomi di Jawa Timur.

 

Baca Juga: Fraksi PDIP DPRD Jatim Sentil Alokasi Anggaran Trans Laut Rp15 M, Seharusnya Begini

Juru Bicara Fraksi Gerindra, Farid Kurniawan Aditama, menilai RPJMD harus menjadi landasan pembangunan yang menjawab tantangan nyata masyarakat. Ia menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur yang mencapai hampir 4 juta jiwa hingga 2024.

 

Menurutnya, daerah seperti Madura, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi masih tertinggal dalam berbagai aspek. “Pembangunan selama ini terlalu terpusat di wilayah Gerbangkertasusila,” kata Farid, Senin (21/7/2025).

 

Gerindra mendesak percepatan pembangunan di wilayah tertinggal melalui skema konektivitas baru dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di Madura, Pantura, Mataraman, dan Tapal Kuda. Peningkatan layanan dasar dan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga dinilai penting.

 

Fraksi Gerindra turut menyoroti isu kebencanaan. Mengingat sebagian besar wilayah Jawa Timur rawan bencana, Gerindra meminta Pemprov mampu merespons bencana maksimal dalam waktu 2x24 jam.

 

Di sektor keuangan daerah, Gerindra menilai target pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,87 persen terlalu rendah. Fraksi ini mendorong target dinaikkan menjadi 5–7 persen dengan efisiensi anggaran berbasis program prioritas.

Baca Juga: APBD Jatim 2027 Disetujui, DPRD Ingatkan Pemprov soal Risiko Defisit dan SiLPA

 

Pengelolaan aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi sorotan. Farid menilai banyak aset bernilai miliaran rupiah yang mangkrak, sementara beberapa BUMD justru menjadi beban keuangan daerah. Gerindra mendesak adanya masterplan optimalisasi aset dan evaluasi menyeluruh kinerja BUMD.

 

Di sektor pertanian dan perikanan, yang masih menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Timur, Gerindra menyoroti penurunan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Gerindra mendesak langkah konkret seperti hilirisasi, perlindungan lahan pangan, dan pemberian insentif teknologi.

 

Baca Juga: Fraksi PDI Perjuangan Desak Pemprov Jatim Lindungi UMKM Gegara Ekspor Turun Impor Naik

Masalah sosial juga menjadi perhatian. Data 2024 menunjukkan angka perkawinan anak (8.753 kasus), kekerasan (1.800 kasus), dan perceraian (lebih dari 77.000 kasus) masih tinggi. Gerindra menekankan pentingnya pembangunan sosial yang memprioritaskan ketahanan keluarga, pendidikan perempuan, dan peran ibu.

 

Meski mengapresiasi capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang melampaui target, Gerindra mendorong penguatan program lingkungan terintegrasi dengan sektor industri, pertanian, dan pariwisata melalui konsep Green dan Blue Economy.

 

Gerindra juga mendorong agar RPJMD selaras dengan program prioritas nasional seperti Sekolah Rakyat, Makanan Bergizi Gratis, dan Koperasi Merah Putih. Fraksi Gerindra berkomitmen mengawal dan mengkritisi pelaksanaan RPJMD agar berpihak pada rakyat.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Cetak Omzet Terbesar, Nganjuk Jadi Percontohan Koperasi Desa Merah Putih Nasional

Sebanyak 263 KDMP sudah selesai dibangun dan siap untuk di-launching. Sementara yang sudah beroperasi kini ada 89 unit.

Didik Prasetiyono: Teba Mega Bukan Sekadar Rekor MURI, tetapi Gerakan Merawat Bumi

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono, menilai gerakan tersebut memiliki makna yang lebih luas.

Ganja 3 Kilogram Gagal Beredar di Sidoarjo, Polisi Ringkus Karyawan Pabrik

Ungkap kasus berawal dari aktivitas pengiriman narkotika yang diduga dikendalikan seseorang berinisial BE.

Pembukaan Pasar Keputran Selatan Molor, DPRD Surabaya Pertanyakan Anggaran 9 Miliar

DPRD bakal menelusuri penyebab keterlambatan pembukaan pasar tersebut.

PKB Bikin Gedung Pusaka NU dan Resolusi Jihad jadi Ruang Edukasi Generasi Muda

Gedung tersebut berada di Jalan Gayungsari Nomor 35, Surabaya.

Bakesbangpol Jatim Gandeng Guru dan Komite Cegah Radikalisme di Kalangan Pelajar

Keberagaman masyarakat Jatim merupakan modal penting dalam pembangunan daerah.