Gerindra Soroti Turunnya Anggaran Pertanian, Kehutanan dan Energi di RAPBD Jatim 2027
- Penulis : Dony Maulana
- | Senin, 28 Sep 2026 15:44 WIB
selalu.id — Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyoroti penurunan tajamnya alokasi anggaran pada sektor pertanian, kehutanan, dan energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jatim Tahun Anggaran 2027.
Ketiga sektor tersebut justru tercantum sebagai bagian dari program prioritas pembangunan daerah.
Baca Juga: Hindari Penyekapan, Wali Kota Eri Cahyadi Siapkan Perwali Penyaluran ART di Surabaya
Sorotan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim Soemarjono saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (24/9/2026) lalu.
“Fraksi Gerindra sangat menyayangkan bahwa sejumlah sektor yang menjadi pilar prioritas Nawa Bhakti Jatim Agro dan Jatim Lestari justru mengalami penurunan alokasi dibandingkan Tahun Anggaran 2026,” ujar Soemarjono saat dikonfirmasi, Senin (28/9/2026).
Berdasarkan data yang dipaparkan, anggaran sektor pertanian mencakup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, serta Dinas Peternakan turun dari Rp376 miliar menjadi Rp267,42 miliar, atau menyusut 28,9 persen. Sektor kehutanan berkurang dari Rp208 miliar menjadi Rp185,35 miliar (turun 10,9 persen), sedangkan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral turun dari Rp57 miliar menjadi Rp46,52 miliar (turun 18,4 persen).
Fraksi Gerindra mempertanyakan logika penurunan tersebut, mengingat program strategis seperti Kemandirian Pangan, Asuransi Petani, serta program Bersih dengan Energi Terbarukan (BERSERI) masih masuk dalam daftar prioritas tahun depan.
Baca Juga: DPRD Jatim Sahkan Perda Hak Disabilitas, Perkuat Perlindungan dan Kesetaraan Hukum
“Mengapa alokasi justru dipangkas, padahal program-program tersebut masih menjadi prioritas kerja 2027?” tanya Soemarjono.
Ia juga menyoroti pergeseran tema pembangunan daerahdari fokus kemandirian pangan dan energi pada 2026 menjadi penguatan pelayanan dasar pada 2027 dan meminta Pemprov Jatim menjelaskan bagaimana keberlanjutan program yang telah dirintis dapat terjamin tanpa terhenti.
Selain itu, Fraksi Gerindra menyoroti alokasi sektor pariwisata yang hanya ditetapkan sebesar Rp10,72 miliar. Angka ini dinilai perlu penjelasan mengingat potensi wisata Jawa Timur yang besar, terutama terkait pelaksanaan program prioritas Desa Wisata Cerdas, Mandiri dan Sejahtera (Dewi Cemara).
Baca Juga: SPKLU di DPRD Jatim Diresmikan, Ali Kuncoro: Terbuka untuk Masyarakat Umum
“Apa strategi konkret dengan anggaran sebesar itu agar tetap relevan mendukung program Dewi Cemara?,” tegasnya.
Soemarjono menegaskan seluruh catatan tersebut harus mendapatkan penjelasan mendalam sebelum RAPBD 2027 disahkan. Fraksinya juga meminta Pemprov Jatim tetap memperhatikan keberlanjutan program pertanian, kehutanan, energi, serta pelayanan kesehatan primer.
“Pemerintah Provinsi harus lebih berani dan cermat mengoptimalkan pendapatan daerah sesuai kapasitas riil, serta menjaga konsistensi belanja modal dan pembangunan infrastruktur strategis,” pungkasnya.
Editor : Achmad Supriyadi
