Senin, 20 Jul 2026 07:55 WIB

Empat Tahun Gagal Capai Target, Praktisi Soroti Lemahnya Anggaran

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 01 Jul 2025 13:49 WIB
Praktisi kebijakan anggaran Mauli Fikr
Praktisi kebijakan anggaran Mauli Fikr

selalu.id – Praktisi kebijakan anggaran Mauli Fikr menyoroti lemahnya alokasi anggaran pendidikan oleh Pemerintah Kota Surabaya, menyusul kegagalan pencapaian target indeks pendidikan selama empat tahun terakhir.

 

Baca Juga: Pemkot Surabaya Beri Bantuan Pendidikan untuk 7.380 Siswa SMA/SMK/MA Sederajat

Mauli menyampaikan bahwa meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya dinyatakan tercapai, indikator pendidikan justru tertinggal. Hal ini menurutnya mencerminkan minimnya kontribusi sektor pendidikan terhadap pembangunan kota.

 

“Rendahnya komitmen pemkot terhadap pendidikan berdampak langsung pada tidak tercapainya target indeks pendidikan. Padahal ini indikator penting dalam IPM,” ujar Mauli saat rapat bersama Komisi D DPRD Surabaya, Selasa (1/7/2025).

 

Ia menilai kegagalan tersebut bukan hanya persoalan kualitas, tetapi juga alokasi anggaran yang tidak proporsional. Kenaikan APBD sebesar 20 persen disebut hanya diikuti peningkatan 3 persen untuk sektor pendidikan.

 

“Kalau APBD naik 20 persen, kenapa pendidikan cuma naik 3 persen? Sektor lain seperti pariwisata bisa saja dapat lebih besar, padahal pendidikan adalah kebutuhan dasar,” tegasnya.

 

Baca Juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan

Menurut Mauli, hingga saat ini belanja fungsi pendidikan masih berada di posisi ketiga setelah pelayanan umum dan kesehatan. Padahal, menurut undang-undang, pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama.

 

Ia mendorong Pemkot dan DPRD menyusun ulang kebijakan anggaran pendidikan dengan pendekatan yang lebih strategis, khususnya menyikapi perubahan kebijakan nasional pascaputusan Mahkamah Konstitusi terkait keadilan pendidikan negeri dan swasta.

 

“Kita tidak bisa terpaku pada angka 20 persen. Yang penting adalah efektivitas dan proporsionalitas. Negeri dan swasta sama-sama menyangkut pendidikan dasar masyarakat,” katanya.

Baca Juga: Tingkatkan Pendidikan dan Peluang Kerja, Pemkab Sidoarjo Gandeng Perpukadesi

 

Mauli juga menyoroti masih banyaknya warga yang mengikuti Paket C karena tidak menyelesaikan pendidikan formal. Menurutnya, ini menunjukkan masih adanya persoalan serius terkait akses dan pemerataan pendidikan.

 

“Ini harus dijemput. Bisa jadi karena faktor ekonomi atau infrastruktur yang belum merata, termasuk di kecamatan yang masih kekurangan SMP. Ini perlu strategi baru dari Dispendik dan Bappeda,” pungkasnya.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

1 Rumah dan 3 Lapak di Dukuh Kupang Surabaya Terbakar

Berdasarkan laporan petugas, objek yang terbakar meliputi satu rumah milik Suprapti serta tiga lapak usaha.

Ratusan Guru Ikuti TPN XIII Jember, Perkuat Kolaborasi Wujudkan Pendidikan Berdampak

Peserta yang hadir tidak hanya berasal dari Kabupaten Jember, tetapi juga dari sejumlah daerah di Jawa Timur, seperti Pasuruan dan Probolinggo.

Bupati Fawait Minta Ribuan Mahasiswa KKN Fokus Dukung Desa dan Validasi Data Kemiskinan

"Mahasiswa jangan hanya menjadi pengamat atau pemberi kritik, tetapi juga ikut menghadirkan solusi," ujar Fawait.

Api Tinggi Tampak di Area TPA Benowo Surabaya, Begini Kesaksian Pengendara

Informan bernama Amar itu menyebut bahwa ia merekam kejadian tepat saat melintasi jalan menuju gerbang tol Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

Hukum Pidana Tanpa Kasta: Menepis Hak Istimewa di Hadapan Hukum

Hukum tunduk pada pembuktian, bukan pada jabatan. Kewenangan negara pun dibatasi oleh UU, dan bukan oleh hierarki kekuasaan.

Bisnis Keterampilan Rajut dari Candipari, Perjalanan Ernawati Menembus Pasar Internasional

Meski telah menjangkau pasar internasional, Ernawati tetap mempertahankan prinsip yang sama sejak awal merintis usaha, yakni bekerja dengan sabar dan telaten.