Kamis, 03 Sep 2026 11:58 WIB

Empat Tahun Gagal Capai Target, Praktisi Soroti Lemahnya Anggaran

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 01 Jul 2025 13:49 WIB
Praktisi kebijakan anggaran Mauli Fikr
Praktisi kebijakan anggaran Mauli Fikr

selalu.id – Praktisi kebijakan anggaran Mauli Fikr menyoroti lemahnya alokasi anggaran pendidikan oleh Pemerintah Kota Surabaya, menyusul kegagalan pencapaian target indeks pendidikan selama empat tahun terakhir.

 

Baca Juga: APBD Sidoarjo 2027 Naik jadi Rp5,15 T, Fokus Perbaiki Infrastruktur dan Kesehatan

Mauli menyampaikan bahwa meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya dinyatakan tercapai, indikator pendidikan justru tertinggal. Hal ini menurutnya mencerminkan minimnya kontribusi sektor pendidikan terhadap pembangunan kota.

 

“Rendahnya komitmen pemkot terhadap pendidikan berdampak langsung pada tidak tercapainya target indeks pendidikan. Padahal ini indikator penting dalam IPM,” ujar Mauli saat rapat bersama Komisi D DPRD Surabaya, Selasa (1/7/2025).

 

Ia menilai kegagalan tersebut bukan hanya persoalan kualitas, tetapi juga alokasi anggaran yang tidak proporsional. Kenaikan APBD sebesar 20 persen disebut hanya diikuti peningkatan 3 persen untuk sektor pendidikan.

 

“Kalau APBD naik 20 persen, kenapa pendidikan cuma naik 3 persen? Sektor lain seperti pariwisata bisa saja dapat lebih besar, padahal pendidikan adalah kebutuhan dasar,” tegasnya.

 

Baca Juga: KUA-PPAS Sidoarjo 2026 Digedok, Belanja Daerah Turun Rp102,78 Miliar

Menurut Mauli, hingga saat ini belanja fungsi pendidikan masih berada di posisi ketiga setelah pelayanan umum dan kesehatan. Padahal, menurut undang-undang, pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama.

 

Ia mendorong Pemkot dan DPRD menyusun ulang kebijakan anggaran pendidikan dengan pendekatan yang lebih strategis, khususnya menyikapi perubahan kebijakan nasional pascaputusan Mahkamah Konstitusi terkait keadilan pendidikan negeri dan swasta.

 

“Kita tidak bisa terpaku pada angka 20 persen. Yang penting adalah efektivitas dan proporsionalitas. Negeri dan swasta sama-sama menyangkut pendidikan dasar masyarakat,” katanya.

Baca Juga: DPRD-Pemkab Pasuruan Sepakati KUA-PPAS 2027, APBD Segera Masuk Tahap Penyusunan

 

Mauli juga menyoroti masih banyaknya warga yang mengikuti Paket C karena tidak menyelesaikan pendidikan formal. Menurutnya, ini menunjukkan masih adanya persoalan serius terkait akses dan pemerataan pendidikan.

 

“Ini harus dijemput. Bisa jadi karena faktor ekonomi atau infrastruktur yang belum merata, termasuk di kecamatan yang masih kekurangan SMP. Ini perlu strategi baru dari Dispendik dan Bappeda,” pungkasnya.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

Hingga 28 Agustus 2026, dari total pagu anggaran mencapai Rp1,9 triliun, BPKAD baru merealisasikan anggaran sebesar Rp11 miliar.

Pengumuman Beasiswa Cinta Bergema Jember, 7.566 Mahasiswa Lolos Administrasi

Pemkab Jember nantinya hanya akan menyaring sekitar 4.200 mahasiswa sesuai batas kuota yang tersedia.

Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit

Machmud membeberkan, sejumlah pengelola kawasan perumahan elit memproduksi air sendiri dan menetapkan tarif secara sepihak kepada para penghuninya.

Sering Bikin Bahaya, Arus Lalu Lintas Embong Gayam dan Embong Sawo Surabaya Kini Dibalik

Selama masa uji coba, Dishub Surabaya tidak hanya memfokuskan pemantauan pada Jalan Basuki Rahmat, tetapi juga mengevaluasi kawasan sekitarnya secara berkala.

‎Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Targetkan Penerimaan Rp1,4 Triliun

Selain pemberantasan rokok ilegal, Bea Cukai Probolinggo juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri.

Ternyata, Ada 21 SPPG MBG di Sidoarjo Belum Berizin

Imbas keracunan massal santri, Pemkab Sidoarjo mendesak agar pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program MBG benar-benar diperketat.