Jumat, 20 Nov 2026 18:54 WIB

Dianggap Banyak Penyimpangan, DPRD Surabaya Soroti Layanan BPJS di RS Swasta

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 29 Jun 2025 16:03 WIB

Selalu.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menyoroti banyaknya penyimpangan dalam pelaksanaan layanan BPJS Kesehatan di rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Hal ini terungkap dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Baca Juga: PKL Embong Belimbing Digusur, DPRD Surabaya Desak Pemkot Perbarui Regulasi Wisata Kuliner

Anggota DPRD Surabaya, Sukadar mengatakan bahwa kendala di lapangan sangat berbeda dengan laporan yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan. 

Bahkan, dia juga menceritakan pengalamannya saat berobat menggunakan BPJS salah satunya pembatasan pelayanan pasien BPJS yang tidak sesuai aturan.

“Banyak rumah sakit swasta mitra Pemkot yang tidak melayani pasien BPJS dengan benar. Bahkan, saya sendiri mengalaminya. Setelah dirawat tiga hari, saya dipulangkan. Ketika sakit saya kambuh dan kembali ke rumah sakit, saya ditolak karena katanya BPJS hanya bisa digunakan sekali dalam sebulan,” ujar Sukadar, Minggu (29/6/2025).

Padahal, lanjutnya, pernyataan Dinas Kesehatan menyebutkan bahwa tidak ada batasan jumlah kunjungan bagi peserta BPJS selama pasien memang masih membutuhkan perawatan.

“Dinkes tadi menyampaikan bahwa tidak ada batasan waktu. Pasien harus dilayani sampai sembuh karena ini sistemnya subsidi silang. Kenyataannya, rumah sakit malah menerapkan tarif umum kepada pasien yang datang kembali,” jelasnya.

Baca Juga: Heboh! Aliran Dana Rp5 M Korupsi KBS Diduga Mengalir ke Komisi B DPRD Surabaya

Saat kejadian itu, kata dia, dirinya akhirnya tetap dilayani setelah menunjukkan identitas sebagai anggota dewan. Namun ia mempertanyakan bagaimana nasib masyarakat biasa yang tidak memahami regulasi dan hanya pasrah saat ditolak rumah sakit.

“Kalau masyarakat umum, belum tentu mereka berani membantah. Mereka mengira itu memang aturan resmi, padahal tidak,” tambahnya.

Data yang disampaikan dalam forum menyebutkan bahwa dari total 66 rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemkot Surabaya, hanya tiga di antaranya yang milik Pemkot, yakni RSUD Dr. Soewandhie, RS Bhakti Dharma Husada (BDH), dan RS Eka Chandra Kirana. Ketiganya tidak pernah menjadi sumber keluhan masyarakat terkait layanan BPJS.

Di sisi lain, Politisi PDI Perjuangan juga menyoroti soal layanan kesehatan bagi warga miskin yang tidak memiliki BPJS. Berdasarkan kebijakan Wali Kota Surabaya, mereka tetap bisa mendapat pelayanan kesehatan hanya dengan menggunakan KTP.

Baca Juga: DPRD Surabaya Sentil Pemkot soal Lambannya Serapan Anggaran Gen Z Rp47 Miliar

“Kalau ke rumah sakit milik Pemkot, warga tetap dilayani meski tidak punya BPJS. Tapi di rumah sakit swasta mitra Pemkot, belum tentu. Harusnya pakai KTP pun bisa langsung dilayani, lalu didaftarkan lewat aplikasi Edabu agar langsung terdaftar sebagai peserta BPJS. Ini bisa dicover lewat APBD,” ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa DPRD tetap mengawasi dan mengontrol pelaksanaan program yang telah dirancang Dinas Kesehatan di atas kertas.

“Jangan sampai yang dilaporkan ke DPRD bagus-bagus, tapi prakteknya di lapangan justru menyulitkan warga. Kami minta Dinas Kesehatan turun langsung dan beri sanksi tegas kepada rumah sakit mitra yang melanggar,” tegasnya.

Editor : Yasin
Berita Terbaru

Dewas Ambil Alih Kepengurusan KBS Buntut Kasus Korupsi

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan operasional KBS tetap berjalan di tengah proses hukum yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Cetak Omzet Terbesar, Nganjuk Jadi Percontohan Koperasi Desa Merah Putih Nasional

Sebanyak 263 KDMP sudah selesai dibangun dan siap untuk di-launching. Sementara yang sudah beroperasi kini ada 89 unit.

Didik Prasetiyono: Teba Mega Bukan Sekadar Rekor MURI, tetapi Gerakan Merawat Bumi

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono, menilai gerakan tersebut memiliki makna yang lebih luas.

Ganja 3 Kilogram Gagal Beredar di Sidoarjo, Polisi Ringkus Karyawan Pabrik

Ungkap kasus berawal dari aktivitas pengiriman narkotika yang diduga dikendalikan seseorang berinisial BE.

Pembukaan Pasar Keputran Selatan Molor, DPRD Surabaya Pertanyakan Anggaran 9 Miliar

DPRD bakal menelusuri penyebab keterlambatan pembukaan pasar tersebut.

PKB Bikin Gedung Pusaka NU dan Resolusi Jihad jadi Ruang Edukasi Generasi Muda

Gedung tersebut berada di Jalan Gayungsari Nomor 35, Surabaya.