Jumat, 04 Sep 2026 20:20 WIB

Komisi A Tekankan Percepatan IKD, Target Rampung Sebelum Pemilu 2029

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 19 Jun 2025 12:43 WIB
Cak Yebe
Cak Yebe

selalu.id – Komisi A DPRD Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) mempercepat implementasi dan sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar bisa digunakan secara menyeluruh sebelum Pemilu 2029.

 

Baca Juga: Momen Idul Adha, Cak Yebe Bagikan Hewan Kurban ke Pedagang Kecil hingga Ojol di Surabaya

Ketua Komisi A, Yona Bagus Widyatmoko, menyebutkan bahwa IKD seharusnya sudah menggantikan KTP fisik pada Pemilu 2024. Namun hingga kini, implementasinya belum optimal.

 

“Pada Pemilu 2024 kemarin, IKD sebenarnya sudah diproyeksikan menggantikan KTP fisik. Tapi kenyataannya belum tercapai,” ujar legislator yang akrab disapa Cak YeBe, Rabu (18/6/2025).

 

Karena itu, Komisi A menargetkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya untuk merampungkan pemanfaatan IKD sebelum 2029. Sosialisasi diminta menyentuh hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.

Baca Juga: DPRD Surabaya Harap Rotasi Pejabat Pemkot Tingkatkan Kinerja, Bukan Faktor Kedekatan

 

“Ini layanan mandiri, jadi harus digencarkan ke lapisan terbawah, mulai dari camat sampai lurah,” tegas Cak YeBe.

 

Ia juga mendorong Dispendukcapil menjalin kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sektor swasta, agar IKD bisa digunakan dalam transaksi sehari-hari, termasuk di sektor perbankan dan perhotelan.

Baca Juga: DPRD Minta Penandaan Bangunan Dihentikan Imbas Pelabaran Sungai Kalianak Surabaya

 

“Dispendukcapil harus berkolaborasi dengan perbankan, PHRI, dan instansi lain agar IKD bisa dipakai sebagai syarat dalam berbagai transaksi,” pungkasnya.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

SMARTFREN Unlimited 5G, Pengalaman Digital dan Entertainment yang Semakin Dekat dengan Masyarakat

selalu.id - PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) terus memperluas jaringan 5G nasional XLSMART dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan di

Pemkot Surabaya Matangkan RDTR 2026, Bebaskan Lahan Warga yang 'Terjebak' Proyek Mangkrak

Saat ini, Pemkot mematangkan tahap penjaringan masukan akhir dari para pemangku kepentingan.

Marak Pemotongan Unggas Ilegal di Permukiman Padat Surabaya, DPRD Bilang Begini

Tak cuma soal izin, limbah darah hingga kotoran yang dibuang sembarangan ke saluran air dinilai membahayakan kesehatan warga.

Kemenag Jatim dan Baznas Kirim 27 Ton Bantuan Logistik untuk Korban Bencana di NTT

Pengiriman ini merupakan hasil kolaborasi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jatim dan Forum Zakat (FOZ) Jatim.

Ternyata Banyak Sarjana di Surabaya Belum Update KK, Disdukcapil Wanti-wanti Begini

Irvan menekankan, kesadaran memperbarui data kependudukan kian krusial menyongsong era integrasi data nasional dan pengembangan Digital Public Infrastructure.

Korban Keracunan MBG Sidoarjo Tembus 730 Orang, BGN-SPPG Malah Mangkir di Hearing DPRD

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Usman, mendesak audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia program MBG.