Tunggakan Pajak Nyaris Rp4 Miliar, Pemkot Surabaya Datangi Pengelola Apartemen 88 Avenue
- Penulis : Ade Resty
- | Kamis, 12 Jun 2025 14:52 WIB
selalu.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mendatangi pengelola Apartemen 88 Avenue, Kamis (12/6/2025), menyusul tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belum diselesaikan.
Baca Juga: Banyak Kabel Semrawut di Surabaya, DPRD Minta Pemkot Tertibkan dan Tegas Pada Provider
Berdasarkan data Bapenda, apartemen yang dikelola PT Waskita Karya dan PT Darmo Permai itu menunggak PBB selama tiga tahun terakhir dengan nilai mencapai Rp3,76 miliar, termasuk denda.
Langkah penagihan langsung ini ditempuh setelah berbagai upaya sebelumnya tidak membuahkan hasil.
Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Mohammad Faridz Afif, menyebut langkah Pemkot sebagai bentuk keseriusan dalam menindaklanjuti kewajiban pajak yang belum dibayarkan.
“Kami terus mendorong penyelesaian tunggakan ini. Karena sudah tiga kali dipanggil DPRD dan tidak hadir, kami jadwalkan lagi hearing pada Senin (16/6). Kali ini kami setujui permintaan mereka agar rapat dilakukan secara tertutup,” kata Afif, Kamis (11/6/2025).
Baca Juga: Hilangkan Stigma Kampung Narkoba, Pemkot Surabaya Siapkan Langkah Bagi Warga Jalan Kunti
Ia menambahkan, DPRD akan mempertemukan pengelola dengan Bapenda Surabaya dalam rapat tersebut untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada.
“DPRD berperan sebagai mediator agar ada penyelesaian yang tidak merugikan kedua belah pihak. Klarifikasi harus dilakukan agar jelas di mana hambatannya,” ujarnya.
Sementara itu, di tengah polemik pajak tersebut, pengelola Apartemen 88 Avenue melaporkan dua anggota DPRD berinisial AF dan YG ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Surabaya. Pengaduan dilayangkan karena pernyataan keduanya dinilai mencemarkan nama baik dan merugikan perusahaan.
Baca Juga: Bunda Jelita Surabaya Integrasikan Layanan Ibu dan Bayi Sejak Catin hingga Pascapersalinan
Kuasa hukum Apartemen 88 Avenue, Komang Aries Darmawan, mengatakan bahwa tudingan soal ketidakhadiran pengelola dalam rapat DPRD telah disampaikan ke publik tanpa adanya klarifikasi.
“Pernyataan itu merugikan secara reputasi maupun materiil,” kata Komang.
Editor : Ading
