selalu.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 kepada Perwakilan Satuan Kerja dan Pemda secara digital di Gedung Negara Grahadi, pada Rabu (13/12) kemarin.
Penyerahan DIPA tersebut, diserahkan kepada perwakilan satuan kerja di Provinsi Jatim meliputi Kepala Kanwil Kemenag Jatim, Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jatim 1 dan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim.
Sedangkan, untuk penyerahan TKD tersebut juga diserahkan kepada Perwakilan Pemerintah Daerah yaitu Bupati Pacitan, Walikota Pasuruan, Pj Bupati Bojonegoro, Pj Bupati Bangkalan dan Pj Bupati Probolinggo.
Meski begitu, Khofifah juga mengurai, pada tahun 2024, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan DIPA dan TKD kepada Provinsi Jawa Timur dengan total sebesar Rp 129,3 triliun. Rinciannya yaitu DIPA senilai Rp 48,92 triliun, sedangkan TKD senilai Rp 80,39 Triliun. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 alokasi DIPA dan TKD Jatim tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0,94% atau sebesar Rp 7,5 Triliun.
"Rinciannya untuk DIPA sebesar Rp 48,92 Triliun terdiri dari Kantor Pusat sebesar Rp 8,36 Triliun, Kantor Daerah sebesar Rp 39,96 Triliun, Dekonsentrasi sebesar 0,08 Triliun, Tugas Pembantuan sebesar 0,52 Triliun. Kemudian TKD sebesar Rp 80,39 Triliun terdiri dari TKD senilai Rp 72,3 triliun dan dana desa Rp 8,052 triliun," jelasnya kepada selalu.id, Kamis (14/12/2023).
Dalam hal ini, Khofifah menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian lebih kepada Provinsi Jawa Timur dengan kenaikan DIPA dan TKD.
Sehingga, pembangunan yang dilaksanakan di Jawa Timur mampu mendukung program-program Pembangunan prioritas nasional, melindungi rakyat dan kelompok rentan, memulihkan dan mendorong kemajuan ekonomi, membangun seluruh pelosok daerah, serta memenuhi pertahanan dan keamanan dalam skala Jawa Timur.
"Dengan adanya kenaikan alokasi DIPA dan TKD 2024 tentu harapan kita semua adalah setiap rupiah yang dibelanjakan harus berdampak untuk masyarakat. Kebermanfaatannya oleh masyarakat bisa dirasakan," katanya sembari menjelaskannya.
"Seluruh anggaran kita harus berdampak pada masyarakat peningkatan aksesibilitas mereka kemudahan mereka, kemurahan layanan publik dan tentu peningkatan kesejahteraan, penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran dan termasuk di dalamnya adalah penurunan stunting," tambahnya.
Menurutnya, agar kenaikan alokasi DIPA dan TKD berdampak dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Gubernur Khofifah mengapresiasi kerja serius dan kerja baik dari para walikota dan bupati dalam mengeksekusi percepatan realisasi belanja bersama DPRD di masing-masing Kota maupun Kabupaten.
Namun, jelas Khofifah lebih lanjut, ada beberapa hal yang mengganggu realisasi belanja ketika proses fasilitasi APBD maupun P-APBD lebih lama dari semestinya. Menurutnya, percepatan realisasi belanja sangat penting agar penggunaan anggaran berdampak dan tepat sasaran.
"Jadi ada hal yang memang harus dilakukan koreksi dan evaluasi bersama tentang cara-cara untuk bisa memastikan bahwa anggaran kita bisa terealisasi secara lebih cepat, lebih cermat dan lebih tepat," tuturnya.
"Evaluasi dan koreksi perlu dilakukan agar setiap rupiah yang kita belanjakan berdampak pada penguatan kesejahteraan masyarakat terutama hal-hal terkait dengan penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran dan penurunan stunting sehingga manfaat dirasakan masyarakat luas," tegasnya.
Baca juga: 626 Petugas Haji Surabaya Siap Layani 42 Ribu Jemaah di Jatim
Editor : Ading