selalu.id - Temuan buah jeruk berbelatung dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Tandes Kidul 1 memantik reaksi keras dari jajaran DPRD Kota Surabaya.
Dewan mendesak agar investigasi tidak sekadar berhenti pada temuan di lapangan, melainkan diusut tuntas hingga ke rantai pemasok dan proses distribusi.
Baca juga: Diduga Ditemukan Larva di Dalam Jeruk MBG, Dinkes Surabaya Soroti SLHS SPPG
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, dr. Michael Leksodimulyo, menegaskan pentingnya pemeriksaan secara menyeluruh dari hulu ke hilir untuk menjamin keamanan makanan yang dikonsumsi para siswa.
“Saya meminta dilakukan investigasi menyeluruh terhadap temuan makanan jeruk berbelatung ini. Dari sumber pemasok itu juga harus diikuti,” tegasnya, Selasa (15/9/2026).
Menurut legislator dari fraksi PDI Perjuangan ini, penelusuran wajib mencakup seluruh alur penyediaan pangan.
Mulai dari titik penerimaan bahan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tata cara penyimpanan, proses pengolahan, hingga alur distribusi menuju sekolah-sekolah.
Michael juga mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya bersama Badan Gizi Nasional (BGN) turun tangan melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan dan buah yang dibagikan.
Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada zat atau organisme berbahaya yang masuk ke tubuh anak-anak.
Guna mencegah kejadian serupa terulang, Komisi D mendorong penguatan Standard Operating Procedure (SOP) pemeriksaan bahan pangan, khususnya buah segar yang rentan membusuk jika salah dalam penyimpanan.
Baca juga: DPRD Surabaya Minta Indikator Diperjelas Sebelum Bendera Hitam di Kampung Pancasila
Michael mengusulkan beberapa langkah konkret yang harus segera diterapkan. Di antaranya Sistem Pencatatan (Traceability): Setiap bahan pangan wajib memiliki histori yang jelas mengenai asal bahan, durasi penyimpanan, hingga waktu pengadaan.
Kemudian Inspeksi Mendadak (Sidak): Pelaksanaan pengawasan secara acak (random sampling) di lapangan untuk memastikan kualitas menu secara real-time.
Transparansi Hasil: Laporan evaluasi harus dibuka ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus bahan edukasi bagi SPPG lainnya.
Dan Pengawasan Kolaboratif: Pembentukan tim pengawas bersama yang melibatkan BGN, Dinkes, Dinas Pendidikan, SPPG, hingga pihak sekolah.
Di sisi lain, Michael kembali menyuarakan gagasan untuk melibatkannya pengelola kantin sekolah dalam skema program MBG.
Baca juga: DPRD Surabaya Soroti Penertiban Jam Operasional Tanjung Sari: Jangan Tebang Pilih
Selain berdampak pada perekonomian pedagang lokal, keberadaan kantin dinilai lebih efektif dalam menyajikan makanan yang hangat dan segar.
“Waktu pertama kali diadakan program MBG ini, saya sudah pertanyakan kenapa tidak melibatkan kantin sekolah. Mereka itu bisa dirangkul untuk menyajikan makanan yang hangat, segar, dan memang biasa disiapkan untuk anak-anak,” jelasnya.
Ia menambahkan, rekam jejak kantin sekolah selama ini terbukti aman tanpa ada riwayat kasus keracunan makanan maupun komplain dari para siswa.
Oleh karena itu, Michael mendorong SPPG untuk membangun kemitraan strategis dengan kantin-kantin sekolah di Surabaya.
Editor : Zein Muhammad