selalu.id - Pemandangan tak biasa mewarnai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur yang digelar di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Kamis (10/9/2026).
Di saat pimpinan daerah hadir lengkap menyajikan agenda strategis daerah, kursi milik Fraksi Partai Demokrat justru tampak kosong melompong.
Ironisnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim periode 2026–2031 tampak duduk di kursi jajaran eksekutif mendampingi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Sementara itu, tak ada satu pun dari 11 anggota legislatif dari partai berlambang bintang mercy tersebut yang menunjukkan batang hidungnya di ruang sidang.
Kosongnya kursi Fraksi Demokrat terkonfirmasi resmi saat Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Jatim, Syamsiar Aulia Rahman, membacakan daftar hadir anggota dewan.
"Dari total 119 anggota DPRD Jatim, hanya 67 yang hadir, sedangkan 52 anggota dinyatakan tidak hadir," sebut Syamsiar di hadapan peserta sidang paripurna.
Ketidakhadiran 11 legislator Demokrat ini menjadi yang paling mencolok dibanding fraksi lainnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, seluruh anggota fraksi tersebut disinyalir tengah menjalani agenda Bimbingan Teknis (Bimtek).
Dikonfirmasi terkait absennya seluruh anggota fraksi di rapat penting tersebut, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jatim, dr. Agung Mulyono, memberikan jawaban singkat melalui pesan singkat. Ia beralasan rombongan sedang menempuh jalur darat usai agenda bimtek.
"WA dulu, ada tamu. Semua naik kereta, ini OTW. Pada takut naik pesawat. Dimaklumi, bimtek dan ada kejadian Krakatau," dalih Agung.
Sikap absennya Fraksi Demokrat ini sangat disayangkan mengingat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jatim Hidayat tersebut mengagendakan pembahasan yang sangat krusial bagi hajat hidup warga Jawa Timur.
Salah satu agenda utamanya yakni penyampaian Nota Keuangan Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027.
Selain itu, sidang juga membahas Nota Penjelasan Gubernur terkait Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah serta perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Rangkaian pembahasan penting lainnya mencakup Raperda tentang Obat Bahan Alam, Penyelenggaraan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi, hingga tanggapan fraksi.
Sidang bahkan berlanjut secara tertutup untuk membahas Raperda Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Produk Halal serta Hilirisasi Peternakan.
Baca juga: Rp1 Triliun Disiapkan untuk Penanganan Genangan Surabaya, Sasar 200 Titik Lokasi
Fenomena "kursi kosong" ini tak ayal memantik perhatian tersendiri. Pasalnya, ketidakhadiran serentak para wakil rakyat dari Demokrat tersebut terjadi persis saat sang ketua partai tingkat provinsi berada di lokasi memimpin jalannya tahapan awal pembahasan anggaran daerah TA 2027.
Tak hanya Demokrat, sejumlah fraksi lain tercatat menyumbang angka ketidakhadiran yang cukup tinggi.
Rinciannya, Fraksi PKB absen 13 anggota, Gerindra 10 anggota, PDIP 5 anggota, Golkar 5 anggota, NasDem 5 anggota, PPP–PSI 2 anggota, serta PKS 1 anggota.
Dari seluruh fraksi yang ada, hanya Fraksi PAN yang mencatatkan kehadiran anggotanya secara utuh 100 persen.
Editor : Zein Muhammad