selalu.id - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melontarkan peringatan keras kepada camat dan lurah agar tidak lagi berlindung di balik alasan “tidak tahu” ketika muncul persoalan di wilayahnya.
Dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 32 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Kamis (9/7/2026), Eri menegaskan pejabat yang tidak mampu menguasai persoalan di lapangan siap-siap dicopot dari jabatannya.
Baca juga: Pemkot Surabaya Terima Penghargaan Kapolri dalam Cegah Radikalisme Bersama Densus 88
Menurut Eri, camat dan lurah merupakan garda terdepan pelayanan publik sehingga wajib mengetahui setiap persoalan yang dialami masyarakat, mulai dari parkir liar, kerusakan fasilitas umum hingga dugaan pungutan liar (pungli) di aset milik Pemkot.
“Ketika kalian memegang sebuah kekuasaan, memegang sebuah struktural, maka di situlah menjadi tanggung jawab kalian. Tidak ada kalimat yang keluar, ‘Saya tidak tahu’. Jika punya mental seperti itu, silakan mundur dari sini sebelum saya copot,” tegas Eri.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Eri ialah maraknya kendaraan yang parkir di atas trotoar. Ia menegaskan pedestrian merupakan hak pejalan kaki yang tidak boleh dialihfungsikan menjadi area parkir.
Karena itu, Eri memerintahkan camat dan lurah aktif mengawasi juru parkir (jukir) di wilayah masing-masing.
Jika jukir binaan Dinas Perhubungan tetap membiarkan kendaraan parkir di atas trotoar setelah dua kali mendapat teguran, lurah diminta segera mengusulkan pencabutan tugas jukir tersebut kepada Dishub.
Tak hanya itu, Eri juga menginstruksikan penutupan langsung terhadap lokasi parkir yang beroperasi tanpa izin maupun yang menarik tarif melebihi ketentuan.
“Tidak perlu ada peringatan satu atau dua kalau tidak ada izin, langsung tutup. Itu yang harus dilakukan ASN,” jelasnya.
Baca juga: Soal Pencopotan Lurah Terlibat Pungli, DPRD Surabaya: Harusnya Teguran Tertulis atau Periksa Dulu!
Eri juga meminta lurah berinovasi dengan menggandeng pemilik usaha agar ikut menjaga trotoar di depan tempat usahanya dari parkir liar melalui surat pernyataan bersama.
Selain parkir liar, Eri menyoroti dugaan pungli di Sentra Wisata Kuliner (SWK) dan pasar aset Pemkot. Ia mengaku kecewa karena masih ada pedagang kecil yang dimintai sejumlah uang untuk bisa berjualan.
Eri menegaskan alasan lurah yang mengaku tidak mengetahui praktik tersebut karena pengelolaan diserahkan kepada paguyuban atau koperasi tidak bisa diterima.
Menurutnya, pengawasan aset daerah dan perlindungan terhadap masyarakat tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Orang kecil, orang susah, mau masuk tempat jualan saja harus bayar. Sampean sebagai pemimpin diam saja dan tidak tahu. Pemimpin macam apa itu? Masa yang lebih tahu saya duluan daripada sampeyan yang berhubungan langsung dengan warga,” katanya.
Baca juga: Pemkot Surabaya Mutasi 32 Lurah hingga Kepala UPTB, Berikut Daftarnya
Dalam kesempatan itu, Eri juga memberikan dukungan penuh kepada lurah yang berani mengambil tindakan di lapangan meski mendapat ancaman dari pihak tertentu. Ia memastikan Pemkot Surabaya akan memberikan perlindungan selama aparat bekerja untuk kepentingan masyarakat.
“Jangan pernah takut, kita punya Satgas Preman dan penegak hukum di Kota Surabaya. Saya tidak ingin satu pun anak buah saya diancam saat bekerja untuk kepentingan umat. Kalau sampeyan benar, kita turunkan semua untuk melindungi. Tapi kalau sampeyan yang bermain, saya lepas,” tegasnya.
Eri menyatakan mutasi jabatan akan terus dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kinerja ASN. Menurutnya, nilai psikotes maupun administrasi tidak akan berarti apabila pejabat tidak memiliki keberanian, komitmen, dan konsistensi dalam melayani masyarakat.
“Saya tidak akan pernah berhenti melakukan mutasi. Jabatannya bisa saya ganti meski hanya satu atau dua orang. Ingat, sampeyan bekerja bukan untuk wali kota, tetapi untuk mewujudkan impian masyarakat Surabaya. Mulai hari ini, jadilah contoh yang baik bagi warga,” pungkasnya.
Editor : Zein Muhammad