DPRD Surabaya Nilai SiLPA Rp516 Miliar Masih Wajar, Geopolitik Global jadi Pemicu
- Penulis : Ade Resty
- | Kamis, 09 Jul 2026 16:59 WIB
selalu.id - Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni menilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD 2025 sebesar Rp516 miliar masih dapat dipahami.
Menurutnya, besaran SiLPA tersebut dipengaruhi perlambatan ekonomi akibat kondisi geopolitik global sekaligus menjadi langkah antisipasi agar program APBD 2026 dapat berjalan sejak awal tahun.
Baca Juga: Perkuat Sinergi, Kapolri Temui Rais Aam PBNU di Surabaya
Fathoni mengungkapkan, saat pembahasan APBD 2025, Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebenarnya telah mengingatkan agar SiLPA tidak terlalu besar. Bahkan, target ideal yang diharapkan saat itu tidak melebihi Rp200 miliar.
“Kalau sebelum adanya perang di Timur Tengah, memang saat itu Banggar sudah mengingatkan agar SiLPA tidak lebih dari Rp200 miliar. Tetapi kami juga memahami ada peristiwa yang tidak kita inginkan semua,” jelasnya, Kamis (9/7/2026).
Kondisi ekonomi yang melambat berdampak pada belum optimalnya penerimaan pajak dan retribusi daerah. Akibatnya, pemerintah daerah memilih menyisakan anggaran sebagai bentuk kehati-hatian untuk menjaga keberlangsungan pembiayaan pada awal tahun anggaran berikutnya.
“Faktanya kondisi ekonomi melambat sehingga berpotensi pada penerimaan pajak dan retribusi yang belum memenuhi target ideal. Karena itu pencadangan anggaran melalui SiLPA diperlukan agar program-program di awal 2026 bisa langsung berjalan tanpa harus menunggu PAD masuk pada Januari hingga Maret,” papar Fathoni.
Ia menambahkan, jika situasi geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah tidak terjadi, optimisme terhadap penerimaan pendapatan daerah kemungkinan lebih tinggi sehingga SiLPA tidak akan sebesar saat ini.
Baca Juga: Sentuhan Sirpu Betina, Senjata Rahasia Performa Gacoan di Gantangan
Fathoni menilai, kebijakan tersebut merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terutama untuk memastikan belanja wajib tetap terpenuhi.
“Belanja pegawai harus dibayar setiap bulan. Mandatori spending di bidang pendidikan dan kesehatan juga tidak boleh terganggu karena ketiadaan uang. Jadi kami memahami jumlah SiLPA kali ini,” katanya.
Selain itu, tingginya SiLPA juga dipengaruhi penundaan sejumlah pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada 2025.
Baca Juga: Alumni Cak dan Ning Surabaya Ditangkap Terkait Kasus Narkoba
Kata Fathoni, Pemkot Surabaya saat itu memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pembangunan infrastruktur strategis serta sektor pendidikan dan kesehatan.
Meski demikian, DPRD berharap besaran SiLPA pada tahun-tahun mendatang dapat ditekan apabila kondisi ekonomi dan geopolitik global kembali membaik.
“Mudah-mudahan ke depan SiLPA tidak setinggi ini lagi kalau situasi global sudah baik. Dengan begitu setiap perencanaan pembangunan dan pelayanan publik bisa direalisasikan lebih maksimal,” tandas politisi Golkar tersebut.
Editor : Zein Muhammad
