selalu.id - DPRD Surabaya menyebut banjir yang kembali merendam sejumlah kawasan di Surabaya usai hujan deras, itu karena kondisi saluran drainase dan sungai yang dinilai belum mendapat normalisasi secara optimal, Senin (22/6/2026).
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan menyebut banyak saluran air di Kota Pahlawan yang sudah bertahun-tahun tidak dinormalisasi.
Baca juga: DPRD Surabaya Minta PLN Tak Seenaknya Sendiri Padamkan Listrik, Apalagi di Jam Sibuk
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memperparah genangan, terutama di kawasan Surabaya Timur yang menjadi wilayah terdampak paling berat dalam hujan yang terjadi belakangan ini.
“Kalau yang cukup parah memang di kawasan Surabaya Timur. Salah satu yang terlihat cukup terdampak adalah wilayah Nginden,” jelas Eri kepada selalu.id.
Ia menilai pasang air laut yang terjadi bersamaan dengan hujan deras memang turut memengaruhi kondisi banjir.
Namun, faktor tersebut tidak bisa dijadikan alasan utama karena dampaknya seharusnya dapat diminimalkan melalui infrastruktur pengendalian banjir yang memadai.
Politisi PDIP ini mengungkapkan, sebagian besar saluran dan sungai di Surabaya sudah sangat lama tidak dinormalisasi.
Bahkan, berdasarkan temuan di lapangan, ada saluran yang kapasitas tampungnya tinggal seperempat dari kondisi normal akibat penumpukan sedimen dan sampah.
“Saya pernah ikut kerja bakti di Sukolilo sekitar tiga sampai empat bulan lalu. Saat saluran dibuka, kapasitas tampungnya tinggal seperempat karena penuh sedimen dan sampah,” beber Eri.
Ia pun meminta Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik seperti drainase dan saluran baru, tetapi juga memperkuat program normalisasi secara berkala.
Baca juga: Bocah 5 Tahun Meninggal dalam Kebakaran Rumah di Petemon Timur Surabaya
Menurut Eri, pembangunan drainase semata tidak akan mampu mengimbangi dampak perubahan iklim yang membuat intensitas hujan semakin ekstrem.
“Sebesar apa pun pembangunan drainase tidak akan cukup kalau normalisasi tidak dilakukan dan kita tidak menyiapkan langkah menghadapi perubahan iklim,” katanya.
Selain normalisasi, Eri juga mendorong penerapan konsep infrastruktur hijau dalam pengendalian banjir. Konsep tersebut dilakukan dengan memperbanyak area resapan dan tampungan air agar tidak seluruh air hujan langsung masuk ke saluran.
Ia mengusulkan agar setiap proyek pembangunan, kawasan usaha hingga permukiman diwajibkan memiliki tampungan air sesuai luas lahan yang dimiliki.
Di sisi lain, Komisi C DPRD Surabaya juga meminta agar dana kelurahan dapat digunakan untuk kegiatan normalisasi saluran lingkungan.
Baca juga: Ribuan Peserta hingga Komunitas Budaya Ramaikan Surabaya Fashion Festival 2026
Selama ini, banyak keluhan dari warga karena normalisasi sulit dilakukan akibat keterbatasan anggaran dan peralatan.
“Kami mendorong agar dana kelurahan bisa dipakai untuk normalisasi, termasuk pengadaan alat sedot lumpur dan biaya operasionalnya,” tegasnya.
Eri menambahkan, masih banyak saluran lingkungan yang belum terhubung dengan saluran sekunder maupun sungai yang lebih besar. Akibatnya, air tertahan di kawasan permukiman dan memicu genangan saat hujan deras turun.
Tanpa normalisasi rutin dan perbaikan konektivitas saluran, persoalan banjir di Surabaya akan terus berulang setiap musim hujan.
Editor : Zein Muhammad