selalu.id | OPINI - Di tengah hiruk-pikuk birokrasi pendidikan kita yang kian mekanis, muncul sebuah kecenderungan yang mengkhawatirkan: upaya melindungi anak didik dari dampak buruk teknologi sering kali berakhir pada satu kebijakan purba bernama pelarangan.
Fenomena ini sebagai bentuk keputusasaan intelektual. Kita terjebak dalam dikotomi semu: membiarkan tanpa batas atau melarang tanpa sisa. Padahal, jika kita menggali kembali sumur pemikiran bangsa, kita akan menemukan bahwa kedaulatan digital hanya bisa dicapai melalui satu prinsip: Pembatasan, bukan Pelarangan.
Baca juga: SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan
Matinya Semangat "Among"
Ki Hadjar Dewantara mewariskan sistem Among sebagai roh pendidikan kita. Ngemong berarti menuntun kodrat anak dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Di era digital ini, gadget adalah kodrat zaman. Mengambil paksa gadget dari tangan anak di sekolah tanpa memberikan navigasi adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip Tut Wuri Handayani.
Jika pelarangan menjadi ruh dari tindakan pembatasan, ia akan mematikan dialektika. Bila birokrasi pendidikan di Jawa Timur lebih memilih melarang gadget secara total di lingkungan sekolah, mereka sebenarnya sedang mengakui kekalahan.
Mereka gagal memberikan teladan (Ing Ngarsa Sung Tulada) tentang cara berinteraksi dengan teknologi secara beradab. Pelarangan kaku hanya akan menciptakan "pasar gelap" rasa ingin tahu; anak-anak kita tetap akan mengakses dunia maya di ruang-ruang gelap tanpa pengawasan, tanpa etika, dan tanpa filter logika.
Pembatasan: Dialektika dalam Ruang Kelas
Tan Malaka mengajarkan kita untuk menguasai alat agar tidak menjadi budak. Pelarangan gadget menjauhkan anak dari alat produksi pengetahuan masa kini, menjadikan mereka gagap dan mengalami cultural shock. Sebaliknya, pembatasan adalah sebuah proses dialektika yang menstimulus nalar.
Pembatasan berarti menentukan batas-batas yang logis: kapan layar dibuka untuk membedah data (mengingat penetrasi internet di Jawa Timur mencapai 82,19% menurut data BPS), dan kapan layar ditutup untuk berdiskusi tatap muka. Pembatasan adalah cara kita mengajarkan otoritas diri dan manajemen waktu. Jika kita melarang, kita melahirkan robot yang patuh karena takut; jika kita membatasi dengan kesepakatan, kita melahirkan manusia merdeka yang berdaulat atas egonya sendiri.
Ibu: Navigator Literasi yang Terlupakan
Kita juga tidak boleh melupakan visi Kartini tentang pendidikan perempuan. Di era digital, Ibu adalah pamong literasi pertama. Kebijakan pelarangan di sekolah sering kali bersifat "lepas tangan", seolah masalah selesai saat bel pulang berbunyi. Kenyataannya, beban adiksi gawai itu justru berpindah ke pundak para Ibu di rumah.
Baca juga: Tingkatkan Pendidikan dan Peluang Kerja, Pemkab Sidoarjo Gandeng Perpukadesi
Alih-alih melarang, sekolah seharusnya menggandeng kaum Ibu untuk membangun kesadaran kolektif tentang pembatasan yang edukatif. Kedaulatan digital tidak dibangun dengan merampas ponsel, tapi dengan kecerdasan seorang Ibu dalam mengarahkan jempol anaknya agar tidak sekadar menjadi konsumen sampah digital, melainkan produsen gagasan. Literasi digital di Jawa Timur hanya akan menjadi angka mati jika para Ibu tidak dilibatkan sebagai subjek dalam skema pembatasan yang bijak ini.
Bedah Realita: Menggugat Birokrasi yang Gagap
Data menunjukkan bahwa Indeks Literasi Digital Jawa Timur berada di angka 3,55. Ini adalah angka yang medioker untuk sebuah provinsi yang mengklaim diri sebagai pusat industri dan pendidikan. Mengapa? Karena birokrasi kita lebih sibuk mengurusi ketertiban administratif daripada membangun ekosistem berpikir kritis melalui pembatasan yang substantif.
Birokrasi sering kali terjebak pada "ketertiban semu". Mereka merasa kelas yang tenang tanpa gadget adalah kelas yang berhasil. Itu salah besar. Kelas yang berhasil adalah kelas yang mampu menggunakan teknologi untuk menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri kemanusiaannya.
Bergerak Menuju Kemerdekaan Digital
Kita harus berhenti memuja pelarangan. Pelarangan yang berlindung di balik kedok pembatasan adalah warisan mentalitas kolonial yang takut pada ledakan informasi. Sebagaimana Kartini menggugat "pingitan" yang mengurung potensi diri, kita harus menggugat "pingit digital" yang hanya melahirkan kegagapan. Untuk itu, kita perlu langkah nyata;
Baca juga: Satlantas Polresta Sidoarjo Bentuk Karakter Pelajar Lewat Pembinaan Polisi Cilik
Mengembalikan Fungsi Guru sebagai Pamong Digital: Guru harus lebih terbuka, bukan untuk membiarkan, tapi untuk mengarahkan arus informasi sebagai energi kreatif. Menjadikan Pembatasan sebagai Kurikulum Etika: Mengajarkan anak didik kapan harus menatap layar untuk membedah dunia, dan kapan harus berhenti untuk menatap realitas sosial.
Memberdayakan Peran Ibu: Melibatkan keluarga dalam kontrak literasi agar rumah dan sekolah memiliki ritme pembatasan yang seirama.
Digitalisasi adalah takdir yang tak bisa ditolak, namun kita punya pilihan: menjadi korban pelarangan yang gagap, atau menjadi bangsa yang berdaulat melalui pembatasan yang cerdas. Cahaya tidak muncul dengan menutup jendela, melainkan dengan mengatur seberapa besar sinar yang masuk agar menerangi, bukan membakar.
Selamat merayakan bulan di mana gelap telah menjadi terang.
Oleh: Ali Yusa (Dewan Pendidikan Jawa Timur | Dosen Teknik Kontruksi Perkapalan Univ. Muhammadiyah Gresik)
Editor : Redaksi