selalu.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Polrestabes Surabaya menangkap 112 juru parkir (jukir) liar dalam dua minggu terakhir.
Mayoritas dari mereka beroperasi di area tempat usaha yang termasuk objek pajak parkir, sehingga rawan menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha.
Baca juga: Hujan Angin Terjang Surabaya: Genteng Rumah Warga Berterbangan, Sejumlah Pohon Juga Tumbang
“112 jukir diamankan. Rata-rata mereka beroperasi di lokasi pajak parkir,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Balai Kota, Jumat (12/12/2025).
Eri menegaskan penertiban dilakukan untuk menjaga transparansi pengelolaan parkir, sekaligus melindungi pemilik usaha dari potensi manipulasi pendapatan.
“Sering terjadi selisih pendapat antara yang punya lahan dan pengelolanya. Maka harus diselesaikan,” ujarnya.
Menurutnya, perbedaan laporan pendapatan muncul karena masih ada titik parkir yang tidak menggunakan sistem pencatatan digital.
Eri menilai celah ketidaksesuaian data hanya dapat ditutup dengan sistem One Gate System atau palang parkir otomatis.
“Kalau tidak pakai palang, pasti ada perbedaan. Jukir bilang 10 kendaraan, pemilik usaha bilang 15. Jalan satu-satunya ya palang parkir,” tegasnya.
Ia meminta pemilik usaha segera melapor apabila menemukan jukir tak beratribut resmi atau tarif parkir yang tak sesuai ketentuan.
Baca juga: Jelang HUT ke-18, Gerindra Surabaya Gelar Cek Kesehatan Gratis pada Lansia
“Konsumen bisa malas datang kalau jukir tidak pakai rompi atau tarifnya ngawur. Kalau pemilik usaha lapor, Polrestabes pasti tindak,” katanya.
Penertiban jukir liar juga menjadi bagian dari pembenahan besar menuju transaksi parkir non-tunai (cashless) yang ditargetkan berjalan penuh pada 2026.
Eri menegaskan uang tunai menjadi sumber utama ketidaksesuaian laporan.
“Satu-satunya jalan adalah cashless. Bisa e-toll atau parkir berlangganan,” tuturnya.
Pemkot menyiapkan berbagai opsi pembayaran, mulai e-toll, QRIS, hingga parkir berlangganan. Pada tahap uji coba, pembayaran tunai tetap akan dibuka untuk melihat kebiasaan pengguna.
Baca juga: Pelindo Petikemas Luruskan Kabar Antrean Kapal di Pelabuhan Tanjung Perak
“Nanti terlihat mana yang lebih banyak dipakai, tunai atau non-tunai,” imbuhnya.
Untuk memastikan sistem yang dipilih sesuai kebutuhan warga, Pemkot berencana menggelar polling publik pada akhir Desember 2025 atau awal Januari 2026.
“Saya ingin membangun Surabaya dari keinginan masyarakatnya. Nanti dikasih empat pilihan metode pembayaran, kita lihat polling-nya,” kata Eri.
Ia menegaskan bahwa arah pembangunan Surabaya harus lahir dari partisipasi warga.
“Ayo bangun Surabaya bareng-bareng. Kita ingin meninggalkan kota ini dalam keadaan baik untuk anak cucu,” pungkasnya.
Editor : Arif Ardianto