selalu.id - Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menemukan adanya kenaikan harga jajanan kantin di SMPN 37 Kalianyar, Genteng. Dugaan Imam, kebijakan itu untuk menarik dana dari pedagang.
Baca juga: Sengketa Lahan Kakek Wawan vs Pelindo Ramai, DPRD Surabaya Minta Publik Tak Seret MBG
Pada perayaan Hari Guru Nasional, Imam melakukan inspeksi mendadak Selasa (25/11/2025) setelah menerima aduan wali murid. Mereka mengeluhkan kenaikan harga setiap jajanan sebesar Rp1.000.
“Gorengan harga Rp2.000 dijual Rp3.000, ayam geprek dari Rp9.000 dijual Rp10.000. Per seribu diambil mereka,” ujar Imam setelah bertemu Wakasek Kurikulum Dwi Cahyawati dan Wakasek Humas Srimulat Widiarti.
Pihak sekolah menyatakan kenaikan harga sudah disepakati pedagang. Dana yang terkumpul disebut untuk kegiatan pelajar. Imam menilai mekanisme tersebut tidak transparan dan dapat merugikan siswa serta pedagang.
“Setiap bulan bisa dapat Rp2 juta sampai Rp2,5 juta dari 3 sampai 4 pedagang. Margin itu terlalu tebal. Pertama merugikan siswa, kedua bisa bikin dagangan tidak laku,” tegasnya.
Imam menilai kebijakan itu muncul karena fasilitas sekolah negeri masih belum mencukupi sehingga pihak sekolah mencari cara untuk menutup kebutuhan.
Baca juga: Ini Dugaan Penyebab Ratusan Orang di Mojokerto Keracunan MBG
“Ternyata fasilitas sekolah negeri di Surabaya masih belum diberikan semuanya. Akhirnya sekolah atau guru-guru pakai cara sendiri-sendiri,” jelasnya.
SMPN 37 memiliki 261 siswa dari keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR dari total 757 siswa. Jumlah itu lebih dari 30 persen. Namun sekolah ini belum menerima program Makan Bergizi Gratis MBG dari Pemkot Surabaya.
“Loh, siswa miskin ini … kalau jajan harga segitu apa tidak menambah beban. Padahal sekolah-sekolah yang MBR-nya sedikit saja sudah dapat MBG,” sindir Imam.
Baca juga: Cerita Ibu dua Anak yang Keracunan MBG di Mojokerto
Ia menyampaikan data bahwa dari lebih dari 3.000 sekolah di Surabaya, baru sekitar 80 yang mendapat MBG atau sekitar 2 persen.
Imam menegaskan prioritas MBG harus diberikan kepada sekolah di kawasan padat penduduk dan kantong kemiskinan seperti Genteng, Simokerto, Tambaksari, dan Semampir.
“Kawasan padat dan keluarga miskin ini yang harus diutamakan,” ujarnya.
Editor : Ading