selalu.id – Komisi D DPRD Kota Surabaya menyoroti pelayanan kesehatan di 63 puskesmas yang dinilai belum maksimal, meski banyak di antaranya memiliki dana simpanan hingga miliaran rupiah.
Baca juga: Wali Kota Eri Tegaskan RS Harus Turun ke Posyandu Perkuat Layanan
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafii, mengungkapkan hasil pembahasan anggaran terbaru menunjukkan masih adanya kekurangan tenaga medis di seluruh puskesmas.
“Ada kekurangan sekitar 50 dokter dan 80 perawat di puskesmas Surabaya. Ini jelas memengaruhi kualitas pelayanan,” kata Imam usai rapat koordinasi pengelolaan anggaran 63 puskesmas di DPRD Surabaya, Selasa (4/11/2025).
Ia menyebut, berdasarkan laporan keuangan, hampir semua puskesmas di Surabaya yang berstatus PLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah) memiliki dana simpanan cukup besar.
“Rata-rata tabungan puskesmas itu ratusan juta rupiah, bahkan ada yang mencapai Rp2 miliar di rekeningnya,” ungkapnya.
Komisi D mendorong agar dana tersebut dimanfaatkan sementara untuk menutup kekurangan tenaga medis sebelum formasi ASN baru disetujui pemerintah pusat.
“Daripada menunggu lama, puskesmas bisa mengontrak tenaga medis pakai uang simpanannya sendiri. Ini kan uang masyarakat juga,” tegas Imam.
Politisi NasDem itu juga menilai, puskesmas yang sudah berstatus PLUD seharusnya lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD, termasuk dalam pembiayaan perbaikan fasilitas.
“Kalau ada dana sisa, bisa dipakai untuk renovasi ringan. Jangan semua dibebankan ke APBD. Konsep PLUD memang agar puskesmas bisa mandiri,” ujarnya.
Baca juga: Cegah Flu Malaysia, DPRD Minta Dinkes Surabaya Perketat Pengawasan di Puskesmas dan Sekolah
Selain anggaran dan tenaga medis, DPRD juga menemukan masih banyak puskesmas yang belum menempelkan alur pelayanan BPJS gratis bagi warga Surabaya.
“Harus ada petunjuk jelas di ruang tunggu atau loket. Jadi warga tahu bagaimana prosedur aktifasi atau penonaktifan BPJS tanpa harus bingung tanya sana-sini,” kata Imam.
Dalam rapat tersebut, Imam juga menyoroti program susu gratis untuk balita berkebutuhan khusus yang sempat dikeluhkan warga.
Beberapa puskesmas diketahui memberikan merek susu berbeda dengan rekomendasi dokter spesialis rumah sakit rujukan.
“Ada kasus, dokter dari RSUD Dr. Soetomo memberi resep susu merek tertentu, tapi di puskesmas diberi merek lain. Orang tua khawatir anaknya alergi, jadi tidak diminum,” jelasnya.
Baca juga: Kasus Dugaan Kelalaian Puskesmas Dupak, Pemkot Surabaya Didesak Ambil Tindakan Tegas
Setelah dikonfirmasi, Dinas Kesehatan menjelaskan perbedaan itu terjadi karena ketersediaan stok. Namun setelah koordinasi ulang dengan dokter pemberi resep, susu yang disediakan tetap bisa digunakan.
Imam meminta agar kejadian serupa tidak terulang. “Kalau memang tidak cocok dan bisa berisiko, tolong dibelikan yang sesuai resep dokter, jangan masyarakat dipaksa menerima,” tegasnya.
Ia memastikan DPRD akan terus mengawasi kinerja puskesmas, terutama dalam pemanfaatan dana simpanan dan peningkatan pelayanan dasar.
“Ada puskesmas yang dulu pelayanannya buruk, tapi setelah disidak dan dibenahi, ternyata punya pendapatan tinggi. Ini bukti potensi sebenarnya besar, asal dikelola baik,” pungkasnya.
Editor : Ading