selalu.id - Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, angkat suara usai penyegelan gudang milik CV Sentosa Seal oleh Wali Kota Eri Cahyadi bersama Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Senin (22/4/2025).
Baca Juga: PPPK Baru Surabaya Diawasi Ketat, Komisi A Tekankan Reformasi Birokrasi
Langkah tegas itu mendapat dukungan penuh dari Yona. Ia menilai penyegelan karena tidak adanya Tanda Daftar Gudang (TDG) sudah tepat dan perlu menjadi pembelajaran bagi seluruh pelaku usaha di Surabaya.
"Kami mendukung penuh langkah Mas Wali. Ini penting sebagai pembelajaran agar para pengusaha patuh pada aturan,” ujar Yona di Gedung DPRD Surabaya.
Namun, Yona menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan merata. Ia meminta Pemkot Surabaya tidak tebang pilih dalam menindak pelanggaran serupa di tempat lain.
“Kalau memang gudang lain juga tidak punya TDG, ya langsung saja ditutup. Jangan sampai hanya satu-dua yang ditindak, yang lain dibiarkan. Itu tidak adil,” tegasnya.
Menurut politisi Gerindra ini, masih banyak gudang di Surabaya yang belum tentu memiliki izin lengkap. Ia juga menyoroti banyaknya ruko yang disalahgunakan sebagai tempat penyimpanan barang tanpa izin resmi.
“Jangan hanya fokus di Margomulyo. Banyak juga ruko yang dijadikan gudang. Itu harus dicek semua. Kalau tidak sesuai aturan, ya harus ditindak juga,” tambahnya.
Baca Juga: Penyegelan Gudang CV Sentosa Seal, Komisi A Kritik Minimnya Koordinasi
Yona menekankan bahwa penyegelan CV Sentosa Seal murni terkait persoalan administratif, dan tidak berkaitan langsung dengan isu ketenagakerjaan seperti penahanan ijazah atau pelanggaran upah minimum.
“Ini soal administratif, bukan soal ketenagakerjaan. Soal gaji, ijazah, itu urusan lain dan ada saluran hukumnya sendiri,” jelasnya.
Meski mendukung langkah Wali Kota, Yona menyayangkan tidak adanya koordinasi sebelumnya dengan legislatif, khususnya Komisi A yang menjadi mitra kerja Satpol PP.
“Bukan soal kami minta dilibatkan terus, tapi kalau masyarakat bertanya, kami harus bisa menjelaskan secara utuh. Kalau tidak diajak bicara, kami juga kesulitan,” katanya.
Yona berharap langkah ini menjadi awal pembenahan besar-besaran terhadap tata kelola perizinan usaha di Surabaya. Ia menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan konsistensi dalam menegakkan aturan.
“Kalau pemerintah tegas dan adil, kepercayaan publik akan meningkat. Dunia usaha pun akan lebih sehat dan tertib,” pungkasnya.
Editor : Ading