selalu.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapat sorotan terkait rencana peminjaman dana sebesar Rp5,6 triliun untuk proyek infrastruktur strategis, sementara anggaran penanganan banjir di APBD 2025 tidak mengalami peningkatan signifikan.
Dari total APBD Rp12,3 triliun pada 2025, hanya Rp881 miliar yang dialokasikan untuk penanganan banjir, naik tipis dari Rp776 miliar pada tahun sebelumnya. Padahal, banjir masih menjadi salah satu masalah utama di Surabaya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, mempertanyakan komitmen Pemkot dalam menangani banjir. Menurutnya, jika banjir menjadi prioritas, seharusnya ada peningkatan signifikan dalam alokasi anggaran.
“Penanggulangan banjir hanya Rp881 miliar, naik sedikit dari tahun sebelumnya. Kalau ini disebut prioritas, harusnya ada penambahan anggaran yang signifikan. Pemerintah juga perlu menetapkan titik banjir yang menjadi skala prioritas agar penyelesaiannya jelas,” kata politisi PKS tersebut, Senin (20/1/2025).
Aning juga menyoroti jumlah titik banjir yang mencapai 1.400 lokasi di tujuh kecamatan. “Satu titik saja membutuhkan minimal Rp 500 juta. Jika mau diselesaikan semua, butuh anggaran jauh lebih besar,” tegasnya.
Ia menambahkan, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat juga diperlukan untuk pengerukan muara dan hulu sungai yang menjadi penyebab utama banjir di Surabaya.
Sementara itu, Pemkot Surabaya justru mengutamakan proyek besar seperti Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), Underpass Bundaran Dolog, dan diversi saluran Gunungsari untuk mendukung visi Surabaya sebagai superhub megapolitan. Untuk itu, Pemkot berencana meminjam Rp5,6 triliun.
Namun, rencana ini menimbulkan kekhawatiran akan minimnya perhatian terhadap masalah mendesak seperti banjir.
“Pemkot harus realistis. Infrastruktur besar memang penting, tetapi kebutuhan mendesak masyarakat, seperti banjir, tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Aning menegaskan bahwa upaya penanganan banjir tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga memerlukan sinergi dengan berbagai pihak.
“Kalau pengerukan sungai dan muara tidak dilakukan, air akan tetap meluap saat musim hujan. Ini butuh kerja sama dengan provinsi dan pusat,” imbuhnya.
Dengan alokasi anggaran banjir yang terbatas, Pemkot diminta segera menentukan prioritas penanganan. “Anggaran harus diarahkan ke titik banjir dengan dampak luas agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” terang Aning.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Surabaya, Irvan Wahyudradjad, menjelaskan bahwa dana pinjaman untuk proyek infrastruktur tersebut akan digunakan untuk percepatan proyek infrastruktur strategis.
“Ini langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dan mendukung Surabaya sebagai superhub,” ujarnya.
Pemkot Surabaya memastikan bahwa rencana pinjaman Rp 5,6 triliun telah mempertimbangkan kemampuan fiskal dan tidak akan membebani keuangan daerah.
“Rasio utang sudah dihitung dengan matang, dan cash flow dalam lima tahun diproyeksikan selesai,” katanya.
Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 terbatas yang mencapai Rp12,3 triliun, sekitar Rp8,7 triliun akan digunakan untuk belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
Sisanya, sekitar Rp2-3 triliun, dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
Namun, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan besar untuk proyek-proyek strategis. Oleh karena itu, Pemkot berencana memanfaatkan pinjaman daerah dan alternatif pendanaan lainnya.
“Kami sedang menjajaki berbagai opsi pinjaman dengan bunga rendah dan persyaratan ringan,” jelas Irvan.
Pinjaman ini akan digunakan untuk mendanai sejumlah proyek strategis yang direncanakan dimulai pada 2025, termasuk, Pembangunan Jalan Menganti-Wiyung, Diversi saluran Gunungsari untuk penanggulangan banjir, Underpass Bundaran Dolog, Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB).
“Pengerjaan lebih awal akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih cepat. Jika dilakukan secara bertahap, biaya bisa meningkat akibat kenaikan harga lahan,” tambah Irvan.
Rencana pinjaman ini akan diajukan kepada DPRD Surabaya untuk mendapatkan persetujuan, dengan target pembahasan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025.
Selain itu, Pemkot juga menjalin komunikasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, dan Kemenko Perekonomian terkait pembiayaan ini.
Irvan memastikan bahwa pinjaman ini tidak akan membebani kepala daerah di masa mendatang karena mekanisme pengembaliannya sudah disesuaikan dengan kekuatan fiskal Pemkot Surabaya.
Pemkot Surabaya telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp12,3 triliun pada 2025. Dari jumlah tersebut, Rp6,03 triliun atau sekitar 48,85 persen, dialokasikan untuk program prioritas di bidang infrastruktur.
Program pembangunan tahun 2025 ini terbagi dalam beberapa skala atau kategori. Pada skala kota, prioritasnya mencakup proyek Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB), Radial Road, peningkatan Jalan Wiyung, diversi saluran Gunungsari serta normalisasi saluran untuk penanganan banjir.
Mengenai anggaran tersebut, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati menjelaskan untuk anggaran tersebut di tahun 2025 sudah diresmikan.
Untuk anggaran penanganan banjir sejumlah Rp 881 miliar untuk beberapa titik yang ada di wilayah Surabaya.
"Penanggulangan banjir hanya Rp881 miliar, jadi kalau Rp881 miliar saya kira tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya Rp776 miliar hanya naik sedikit," jelasnya di Ruang Komisi C DPRD Surabaya pada Jumat 17 Januari 2025.
Aning menyentil Pemkot Surabaya soal janjinya pada masyarakat yang fokus penanganan banjir, tetapi tidak menambah anggaran untuk pengalokasian penanganan banjir.
"Nah prioritasnya di sebelah mana, kalau prioritas itu harusnya penambahan anggaran, itu baru namanya prioritas dan penyelesaian titik banjir ini sampai berapa," terang Politisi PKS ini.
Aning juga merinci untuk anggaran banjir di Kota Surabaya yaitu satu wilayah kecamatan mencapai 200 titik banjir. Ia mencontohkan jika ada 7 kecamatan dengan per kecamatan ada 200 titik banjir berarti harus menyelesaikan 1.400 titik banjir.
"Satu titik banjir minimal Rp 500 juta, berapa coba dikalikan kalau misalnya mau diselesaikan semua, maka prioritas penanggulangan genangan pemerintah kota harus membuat aplikasi dan harus membuat perbandingan dari seluruh titik banjir yang ada di kota Surabaya," ucapnya.
Menurut Aning, titik-titik banjir di wilayah tertentu yang memiliki imbas lebih luas hal tersebut harus menjadi skala prioritas Pemkot Surabaya.
"Sistem mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dengan anggaran yang tersedia karena kalau semuanya kan tidak bisa," terangnya.
Ia juga mengingatkan Pemkot Surabaya harus berkoordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat terkait dengan pengerukan muara sungai.
"Kemudian juga pengerukan hulu sungai dengan BPWS dan jasa birta.
Kalau itu tidak dikeruk sepanjang rob, pasti akan banjir," ungkap Aning.
"Jadi yang nampung air itu tidak ada karena sudah penuh dan tidak pernah dilakukan pengerukan dengan alasan kewenangan kota, kewenangan provinsi, kewenangan pusat. Jadi tidak bisa dilakukan," imbuhnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan rencana pengajuan pinjaman sebesar Rp 5,6 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di kota tersebut.
Langkah ini diambil untuk mendukung visi Surabaya sebagai superhub megapolitan serta menangkap peluang dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Bappedalitbang Surabaya, Irvan Wahyudradjad, mengungkapkan bahwa percepatan ini telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
“Ini menjadi prioritas kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, menyelesaikan isu stunting, kemiskinan, serta program kesehatan dan pendidikan,” ujar Irvan, Sabtu (18/1/2025).
Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 terbatas yang mencapai Rp 12,3 triliun, sekitar Rp 8,7 triliun akan digunakan untuk belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
Sisanya, sekitar Rp 2-3 triliun, dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
Namun, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan besar untuk proyek-proyek strategis. Oleh karena itu, Pemkot berencana memanfaatkan pinjaman daerah dan alternatif pendanaan lainnya.
“Kami sedang menjajaki berbagai opsi pinjaman dengan bunga rendah dan persyaratan ringan,” jelas Irvan.
Pinjaman ini akan digunakan untuk mendanai sejumlah proyek strategis yang direncanakan dimulai pada 2025, termasuk, Pembangunan Jalan Menganti-Wiyung, Diversi saluran Gunungsari untuk penanggulangan banjir, Underpass Bundaran Dolog, Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB).
“Pengerjaan lebih awal akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih cepat. Jika dilakukan secara bertahap, biaya bisa meningkat akibat kenaikan harga lahan,” tambah Irvan.
Rencana pinjaman ini akan diajukan kepada DPRD Surabaya untuk mendapatkan persetujuan, dengan target pembahasan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025.
Selain itu, Pemkot juga menjalin komunikasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, dan Kemenko Perekonomian terkait pembiayaan ini.
Baca Juga: Anggaran Pendidikan 20 Persen Hanya Klaim? Pengamat Tagih Bukti dari Pemkot Surabaya
Editor : Ading